IRE Yogyakarta | IRE adalah organisasi yang berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan untuk memperngaruhi kebijakan strategis menuju terwujudnya negara yang kuat dan masyarakat lokal yang mandiri.

Artikel

“Gotong Royong Meluruskan ’Jalan’ Desa”

Hari ini, Sabtu 21 Juli 2018, sejumlah aktivis pegiat desa yang sebagian besar di antaranya adalah penggagas lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyelenggarakan kegiatan sarasehan “Gotong Royong Meluruskan ‘Jalan’ Desa”. Kegiatan ... >> Selengkapnya

Desa Harus Menjadi Subyek Bukan Obyek

Hari ini Selasa, 15 Mei 2018, IRE kembali menyelenggarakan diskusi bulanan yang bertajuk “Praktik-Praktik Penggunaan Dana Desa”. Kali ini diskusi diselenggarakan di Balai Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Ide diskusi ini ... >> Selengkapnya

Membaca Geliat UU Desa

Isu UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa atau yang lebih akrab dikenal dengan UU Desa merupakan satu hal yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan bersama. Pesona ini juga ditangkap oleh Institute ... >> Selengkapnya

Dialog Kebijakan Daerah ‘Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Sumbawa’

IRE Yogyakarta pada tanggal 19 April 2018 telah melaksanakan FGD yang mendialogkan kebijakan daerah untuk pengembangan ekonomi lokal, terutama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Ruang Sidang Kantor Bappeda Kabupaten ... >> Selengkapnya

Berbagi Cerita Inovasi Penganggaran Partisipatif Desa

Sejak bulan Juni 2017 lalu, Konsorsium Pemberdayaan kelompok Marginal Desa –Konsorsium yang terdiri dari IRE Yogyakarta, Lakpesdam PBNU, KPI, PSPK UGM, CCES, dan Mitra Wacana—telah menjalankan Program “Memperkuat Kemitraan antara ... >> Selengkapnya

Semangat Mengawal Mimpi Perubahan

Gayung bersambut. Desa Umbulharjo yg terletak dilereng Gunung Merapi mempunyai banyak potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Pemerintah desanya pun mempunyai alokasi kebijakan dan anggaran yg cukup unt membangun ... >> Selengkapnya

Ekonomi Desa Harus Berbasis Pada Kekuatan Modal Sosial

Penyelenggaraan kegiatan Sekolah Demokrasi Ekonomi Desa (SDED) di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang merupakan rangkaian kegiatan dari program “Mengembangkan Tata Kelola Ekonomi Lokal yang Demokratis untuk Memaksimalkan Akses dan ... >> Selengkapnya

Notulensi Bedah Buku “Kembali ke Mandat”

NOTULENSI BEDAH BUKU “KEMBALI KE MANDAT” Dina : Selamat siang. Selamat datang. Ini adalah agenda rutin kami setiap bulan. Sebenarnya isu mainstream, tapi kita kupas di sini. Seperti biasa, isu tak ... >> Selengkapnya

Flamma Review

Setelah UU Desa Disahkan

UU Desa telah disahkan, namun masyarakat desa tak banyak yangtahu mengenai UU yang digadang-gadang akan mensejahterakan mereka. Sejak kemunculan isu UU khusus desa yang dimulai dari RUU Desa pada tahun 2006, ...

Flamma 50 : Kompleksitas Masalah Implementasi UU Desa

Pelaksanaan UUNo.6 tahun 2014 tentang Desa tidak kunjung mendapatkan landasan pijak yang kokoh sehingga desa bisa menempuh ”jalanlurus” menapaki tujuan mulia seperti yang termuat dalam UU Desa. Seperti kita ketahui bersama, ...

Flamma Edisi 48 : Demokrasi dan Kesejahteraan Desa

Membumikan Demokrasi, Menggapai Kesejahteraan Demokrasi dan kesejahteraan hingga saat ini masih menjadi tema menarik untuk diperbincangkan. Perdebatan tentang apakah negara yang demokratis secara otomatis warganya lebih sejahtera, atau sebaliknya, demokrasi ...

Flamma 52 : Mitigasi Ekologi dari Desa

Banjir, kekeringan, gagal panen, tanah longsor, menurunnya kualitas air, berkurangnya air tanah, dan sederet bencana lainnya belakangan ini nampaknya sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Perubahan cuaca yang terjadi dengan ...

Daulat Pangan yang Terabaikan

Tahun-tahun belakangan ini desa wisata sedang mengalami booming. Banyak desa yang sedang merias dirinya, memoles-moles potensi yang dimiliki agar laku dijual sebagai obyek kunjungan bagi para pelancong. Berdasarkan data yang ...

Flamma 50 : Kompleksitas Masalah Implementasi UU Desa

Flamma Edisi 48 : Demokrasi dan Kesejahteraan Desa

Flamma 52 : Mitigasi Ekologi dari Desa

Daulat Pangan yang Terabaikan

Policy Brief

Policy Memo : Pelaksanaan UU Desa yang Memperkuat Kedaulatan Desa

Butir 3 Nawa Cita yaitu ‘membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia’yang diikrarkan Pemerintahan Joko Widodo –Jusuf Kallaa dalah pijakan praksis penerjemahan ...

Resolusi Desa untuk Penataan Sawit Rakyat

Ekonomi sawit kini bernilai strategis bagi negara. Nilai ekspor dari komoditas ini telah menyumbang pendapatan negara di atas 15 milyar dollar AS sejak tahun 2011 1 . Bahkan, tahun 2017 tercatat sebesar 23 milyar dollar AS, ...

Mengembangkan Perekonomian Desa yang Inklusif

Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa sudah memasuki tahun ke- 5, tetapi tujuan pengaturan desa belum tercapai, yaitu: mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa ...

Pembangunan Desa yang Berpihak kepada Kelompok Marginal

Pendahuluan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberikan berbagai capaian sekaligus tantangan. Praktik-praktik baik dan menginspirasi telah dimunculkan banyak desa. Namun, tidak sedikit pula desa-desa yang masih ...

Memperbaiki Representasi untuk Pembangunan Desa yang Inklusif

Pendahuluan Ketidaksetaraan gender merupakan salah satu problem pembangunan yang sampai saat ini masih mengakar kuat. Hal ini pula yang ditengarai sebagai penyebab lebarnya jurang ketimpangan di Indonesia. Dalam relasi sosial ...

Resolusi Desa untuk Penataan Sawit Rakyat

Mengembangkan Perekonomian Desa yang Inklusif

Pembangunan Desa yang Berpihak kepada Kelompok Marginal

Memperbaiki Representasi untuk Pembangunan Desa yang Inklusif

Policy Paper

pages-from-pp-pendampingan-desa-sc-20160611-123255

POLICY PAPER “Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris di Indonesia”

Abstrak Riset Kebijakan ini ditulis berdasarkan hasil penelitian tim Peneliti IRE di 7 daerah kabupaten di Indonesia, yakni Ambon, Buton Selatan-Sulawesi Tenggara, Musirawas-Sumatera Selatan, Sambas-Kalimantan Barat, Timor Tengah Selatan-Nusa Tenggara Timur, ... >> Selengkapnya