IRE Yogyakarta | IRE adalah organisasi yang berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan untuk memperngaruhi kebijakan strategis menuju terwujudnya negara yang kuat dan masyarakat lokal yang mandiri.

Artikel

Kemiskinan Ancam Warga Yogyakarta, Jadi Tamu di Daerah Sendiri

TEMPO.CO, Yogyakarta – Perkembangan wilayah perdesaan (rural) di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang berbatasan dengan pinggiran Kota Yogyakarta, menjadi wilayah perkotaan (urban) dinilai ‘dipaksakan’. Perkembangan wilayah pedesaan menjadi perkotaan ... >> Selengkapnya

Wakil Bupati Sambut Baik Fasilitasi IRE-INFID dalam Persiapan Pelaksanaan SDGs di Gunungkidul

Wonosari – Setelah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah SKPD, IRE Yogyakarta mengadakan audiensi dengan Wakil Bupati Gunungkidul Dr. Imawan Wahyudi terkait pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten ... >> Selengkapnya

Membedah Ketimpangan Desa-Kota

“Assalammualaikum Waramatullohi Wabarokatuh, salam sejahtera untuk kita semua” ucap Titok Haryanto selaku peneliti senior di IRE sekaligus menjadi moderator, membuka Diskusi Bulanan IRE pada tanggal 30 Maret 2017. Diskusi yang bertema “Membedah ... >> Selengkapnya

BUM Desa Berpeluang Atasi Kerentanan Petani Sawit di Kabupaten Sekadau

Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (BUM Desa) berbasis Kelapa Sawit merupakan rangkaian akhir kegiatan riset aksi yang diselenggarakan oleh Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta didukung OXFAM. Kegiatan ini diselenggarakan ... >> Selengkapnya

Langkah Menjajaki Situs Demokrasi

IRE Yogyakarta kembali mengadakan Diskusi Bulanan yang bertajuk “Peluncuran Buku Desa Situs Baru Demokrasi Lokal”. Diskusi ini diselenggarkan di Joglo Winasis Kantor IRE Yogyakarta pada Senin, 27 Februari 2017 pukul 11.30-17.00 Wib. ... >> Selengkapnya

Materi-Materi Simposium Nasional Demokrasi Desa

IRE menyelenggarakan Simposium Nasional “Demokrasi Desa” yang diadakan pada tanggal 12-13 Januari 2017. Simposium bertujuan menghimpun ... >> Selengkapnya

PENGUMUMAN PENERIMAAN PAPER SIMPOSIUM DEMOKRASI DESA

... >> Selengkapnya

REFLEKSI 3 TAHUN UNDANG-UNDANG DESA

”Yang terhormat bapak Anwar Sanusi Sekjen Kementrian Desa, PDT dan trasnmigrasi, Ibu Wakil Bupati Sleman, Bapak Camat Sleman, ... >> Selengkapnya

Flamma Review

Flamma Review 47 : Ekologi & Kebelanjutan Sumber Daya Desa

Desa Hijau Wacana tentang pembangunan desa dalam kerangka Undang-Undang No. 6 / 2014 tentang Desa (UU Desa) bukan hanya diarahkan pada filosofi, makna, rancangan, strategi, dan pelaksanaan desa membangun sebagai konsep penting dalam ...

Flamma Reviewe Edisi 46 : Aset Agraria untuk Kesejahteraan Desa

Jika kita menelusuri jejak-jejak pembangunan di Indonesia, akan terlihat dengan jelas bahwa selama ini program-program pembangunan yang diusung pemerintah cenderung meminggirkan desa. Bahkan dalam banyak kasus desa kerap menjadi ...

Membangun Demokrasi, Mencegah Negaranisasi

Mengimpelementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, menata rute agar implementasi tidak salah arah juga bukan pekerjaan sulit. Pertama dan yang ...

Flamma Review 44 : Membaca Prasangka Miring Pilkada Serentak

Pada bulan Desember 2015 nanti untuk pertama kalinya di Indonesia digelar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau yang sering disebut pilkada atau pemilukada secara serentak. Banyak orang ...

Flamma Review 43 : Memperkuat Desa

Desa sekarang ini sedang menjadi primadona. Banyak pihak yang dulunya skeptic melihat desa kini mulai melirik desa dengan cara pandangnya masing-masing. Ada yang melihat desa semata sebagai lokasi proyek pemberdayaan ...

Flamma Reviewe Edisi 46 : Aset Agraria untuk Kesejahteraan Desa

Membangun Demokrasi, Mencegah Negaranisasi

Flamma Review 44 : Membaca Prasangka Miring Pilkada Serentak

Flamma Review 43 : Memperkuat Desa

Policy Brief

Policy Brief : Merawat Demokrasi Lokal untuk Transformasi Ekonomi Desa

Sampai hari ini desa masih menjadi arena pertarungan ekonomi poli k yang dak kunjung selesai. Ironisnya, yang memperebutkan bukanlah warga desa sendiri, melainkan para investor yang berasal dari luar desa, ...

Mengembangkan BUMDesa untuk Petani Sawit

Kebijakan tentang perkebunan sawit di Indonesia telah menciptakan kerentanan bagi petani sawit terutama petani sawit swadaya/mandiri. Relasi tidak adil (unfair relation) antara smallholders dengan perusahaan pengolah sawit serta pemerintahan ...

Pendampingan Desa Asimetris Untuk Memperkuat Desa-Desa di Indonesia

Policy brief ini bertujuan untuk mendialogkan problem subtansial antar-regulasi. Mandat UU Desa, terutama pasal 112 ayat (4) terkait dengan pendampingan desa, telah ditafsirkan secara luas oleh PP 43/2014 tentang pelaksanaan UU Desa, Permendesa ...

Mengembangkan BUMDesa untuk Transformasi Ekonomi Desa

Pendahuluan Masyarakat desa yang sejahtera adalah tujuan besar lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Melalui pengembangan ekonomi lokal dan/atau BUMDesa yang berbasis pada potensi serta aset yang ...

Policy Brief : Mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam norma pasal 79 UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa) ditegaskan bahwa dokumen RPJM Desa dan RKP Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa. Kedudukan dokumen perencanaan desa yang kuat ...

Mengembangkan BUMDesa untuk Petani Sawit

Pendampingan Desa Asimetris Untuk Memperkuat Desa-Desa di Indonesia

Mengembangkan BUMDesa untuk Transformasi Ekonomi Desa

Policy Brief : Mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Desa

Policy Paper

pages-from-pp-pendampingan-desa-sc-20160611-123255

POLICY PAPER “Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris di Indonesia”

Abstrak Riset Kebijakan ini ditulis berdasarkan hasil penelitian tim Peneliti IRE di 7 daerah kabupaten di Indonesia, yakni Ambon, Buton Selatan-Sulawesi Tenggara, Musirawas-Sumatera Selatan, Sambas-Kalimantan Barat, Timor Tengah Selatan-Nusa Tenggara Timur, ... >> Selengkapnya