Penguatan Desa dan BUM Desa di 20 Desa di Kalimantan Utara

Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta bersama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menginisiasi kerjasama Program “Penguatan Tata Kelola Pemerintah Desa dan BUM Desa” yang ada di 20 desa di Provinsi Kalimantan Utara. Program tersebut mendorong adanya peningkatan kapasitas pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan menggunakan Pendekatan Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP). Pendekatan tersebut merupakan salah satu tools yang akan diperkenalkan untuk tujuan pelibatan masyarakat dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, kepada para pemangku kepentingan dan pendamping yang bekerja bersama masyarakat di berbagai daerah dampingan YKAN. Tujuan program ini adalah untuk mendorong penguatan ekosistem kemandirian desa, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang lestari berbasis desa, melalui penguatan tata kelola pemerintah desa dan BUM Desa yang profesional dan demokratis (partisipatif, transparan, dan akuntabel).

Program penguatan Desa dan BUM Desa dijalankan di 4 kabupaten yakni: Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Upaya penguatan Desa dan BUM Desa di 20 Desa di Kalimantan Utara berangkat dari adanya kebutuhan dan peluang serta tantangan yang hadapi daerah dan desa. Kajian IRE (2022) menunjukan bahwa:  Pertama, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten memiliki komitmen yang kuat terhadap dalam mendorong kemajuan desa, khususnya ditunjukkan dari Pemerintah Kab. Bulungan melalui berbagai skema fasilitasi atau dukungan program terhadap desa. Namun komitmen Pemda belum dilengkapi dengan roadmap dan strategy percepatan penguatan desa, serta kebijakan yang masih makro untuk desa. Belum ada pendekatan pembangunan yang berbasis kawasan dengan karakteristik khusus, baik yang berbasis spasial maupun isu sektoral. Selain itu relasi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang kuat dan cair menjadi modal sosial yang idealnya berimplikasi pada adanya sinergitas multipihak untuk melakukan penguatan desa dan BUM Desa.

Kedua, Pemerintah Desa di Kaltara memiliki kapasitas sosial yang cukup kuat karena didukung nilai kultural dan kekerabatan, namun masih lemah pada aspek kapasitas kepemimpinan dan birokrasi karena masih terbatasnya pengetahuan serta infrastruktur yang mendukung upaya-upaya inovasi. Selain itu program pembangunan desa masih didominasi program yang bersifat business as ussual dan minim inovasi namun tatakelola pemerintahan sudah berkembang cukup baik. Ketersediaan data yang akurat dan masih terbatas, menjadi tantangan Pemdes dalam mendorong kebijakan yang inklusif dan inovatif. Desa-desa memiliki sumber daya alam yang melimpah namun masih belum didukung kebijakan dan tatakelola yang jelas agar berkontribusi terhadap kesejahteraan desa.

Ketiga, Hampir di seluruh desa di lokasi studi sudah memiliki BUM Desa. Meski sebagian besar sudah memiliki BUM Desa, namun kinerjanya masih lemah, terutama pada aspek pengelolaan unit usaha berbasis potensi/aset desa. Secara umum BUM Desa yang ada masih berada pada level kapasitas dasar, baik kapasitas organisasi, perspektif pasar, kapasitas managemen, kapasitas usaha, kapasitas keuangan maupun kapasitas sosial dan lingkungan. Kebijakan dan pengambilan keputusan BUM Desa masih banyak didominasi dan ditentukan oleh Kepala Desa/Pemdes maupun pendamping, yang menggambarkan masih lemahnya posisi tawar BUM Desa

Berdasarkan temuan-temuan awal tersebutlah maka upaya penguatan desa dan BUM Desa yang dilakukan secara kolaboratif-multpihak menjadi krusial untuk diupayakan, sehingga perencanaan pembangunan desa dapat saling terintegrasi dan terhubung, baik antara desa dengan daerah, maupun antar OPD, dan CSO lokal. Terhitung sejak November 2022 hingga April 2023,  IRE dan YKAN memulai langkah awal untuk melakukan proses advokasi kebijakan dan pendampingan desa yang berfokus pada Penguatan Tatakelola pemerintahan dan BUM Desa untuk mendorong adanya pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi lokal yang lestari.