Pengalaman

Kegiatan Utama

Untuk mencapai misi di atas, IRE mendisain empat aktivitas utama. Pertama, penelitian aksi yang bersifat kritis dan partisipatif terhadap berbagai fenomena ketidakberdayaan masyarakat, terutama untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat. Hasil-hasil penelitian senantiasa dirumuskan sebagai modal untuk keperluan program aksi dan perubahan dalam masyarakat. Kedua, pendidikan dan pelatihan, yang merupakan wahana untuk menghimpun dan mendiseminasikan pemikiran kritis dan wacana-wacana alternatif di berbagai komunitas aktor yang berasal dari negara, masyarakat politik, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi, yang seringkali tidak mampu difasilitasi oleh institusi yang telah ada. Pendidikan dan pelatihan juga sebagai media asistensi untuk meningkatkan kapasitas aktor-aktor strategis seperti birokrat lokal, politisi, kaum profesional, peneliti, aktivis sosial, mahasiswa, dan lain-lain. Ketiga, publikasi, yang merupakan sarana artikulasi dan sosialisasi ide-ide kritis yang ditimba dari berbagai pemikiran dan aktivitas kelembagaan. Bentuk dan hasil publikasi ini adalah Flamma Review, Jurnal Mandatory, policy brief, dan buku. Keempat, advokasi, yaitu gerakan bersama (melalui pengorganisasian, jaringan, analisis kebijakan, dialog, dan public hearing) untuk melakukan perubahan kebijakan publik di ranah negara dan rekayasa budaya dalam arena masyarakat sipil.

Pada awal keberadaannya tahun 1994, IRE menjalankan aktivitas sebagai kelompok studi yang membicarakan masalah-masalah sosial-politik melalui diskusi rutin, termasuk mengkaji literatur-literatur sosial dan politik terbaru. Kompas dan Jawa Pos banyak membantu kegiatan diskusi rutin IRE. Mulai tahun 1997 hingga sekarang, kegiatan IRE tidak lagi hanya memainkan peran sebagai kelompok studi yang berkutat pada diskusi rutin, tetapi berkembang menjadi LSM yang berkiprah pada pengembangan demokrasi bagi masyarakat. Berikut ini akan diuraikan pengalaman IRE sejak pertengahan 1997

1. Dari Desember 2020 s.d. Maret 2022, IRE kembali dipercaya oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) melaksanakan fase kedua program “Mengembangkan BUM Desa dan Kelembagaan Ekonomi Lokal Lainnya Berbasis Potensi untuk Perbaikan Layanan Dasar”. Tujuan proyek ini adalah pertama, mendorong keterlibatan warga desa dan kelurahan dalam tatakelola dan pelembagaan ekonomi lokal; kedua, mendorong keterbukaan pemerintaan dan desa dan kelurahan dalam pengembangan dan pelembagaan ekonomi lokal; dan ketiga, mewujudkan lembaga ekonomi lokal yang bekerja secara professional, partisipatif, akuntabel, dan transparan. Fase kedua ini meneruskan program di 2 desa pada fase pertama (Desa Sepatin dan Tanibaru) dan mengawali program di 2 desa baru (Desa Kutai Lama dan Muara Pantuan), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
2. Pada Oktober 2020 s.d. Februari 2021, IRE bekerjasama dengan TELKOMSEL melaksanakan program Digitalisasi Produk Lokal Desa melalui BUM Desa, 4 BUM Desa di Kabupaten Sleman dipilih untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan dalam program BUM Desa Pro DIGI 2020, (BUM Desa Produktif, Progressif, Profesional dengan spirit Digital Inclusion, Inclusive, Grow dan dan Inovatif). Dari kegiatan tersebut dapat diambil pembelajaran bahwa digital marketing menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh BUM Desa agar produk-produk lokal desa mempunyai jangkauan pasar yang lebih luas dan mudah diserap oleh publik.
3. Pada Oktober 2021, IRE dengan dukungan INFID melaksanakan Studi Kualitatif dengan tema Situasi Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Era Pandemi Covid-19. Capaian dalam riset ini adalah tersusunnya instrumen riset kualitatif yang akan dipakai untuk menggali data kondisi OMS/CSO di berbagai daerah dan respon mereka menghadapi pandemi COVID-19.
4. Pada Agustus 2020, IRE menyelenggarakan pelatihan dengan tema Pengelolaan BUM Desa bekerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo.
5. Selama Juni 2020 s.d. Januari 2021, dengan dukungan dari Knowledge Sector Indonesia, IRE melaksanakan program Memperkuat Kebijakan Kabupaten dan Desa yang Mendukung Implementasi UU Desa dan Pelembagaan Demokrasi Lokal di 3 kabupaten yaitu Sleman, Gunungkidul, dan Magelang. Capaian dari program ini adalah Isu Desa dan Kawasan Perdesaan menjadi isu strategis dalam Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Sleman dan adanya hasil riset tentang Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Karangrejo (Kab. Magelang) dan Desa Sendangagung (Kab. Sleman). 
6. Sepanjang periode Februari s.d. November 2020, IRE menyelenggarakan beberapa serial  pelatihan baik dengan Dispermades, Propinsi Jawa Tengah maupun dengan DPMD Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dengan tema BUM Desa. 
7. Pada Desember 2019, IRE bekerjasama dengan PT Pertamina Hulu Mahakam memfasilitasi kegiatan Pendampingan Orientasi Lapangan dan Studi Banding Desa Wisata untuk Pokdarwis Bawang Bangen, Desa Sungai Bawang, Kalimantan Timur.
8. September 2019 s.d. Maret 2021, IRE kembali bekerjasama dengan Yayasan TIFA dalam program Mendorong Kebijakan Kabupaten dalam Pengembangan Ekonomi Desa yang Inklusif. Capaian dalam program ini adalah adanya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif di Kabupaten Kuningan. Pengetahuan yang diperoleh dari program ini nantinya akan diolah menjadi produk pengetahuan yang dapat memandu pengambil kebijakan dalam membangun kawasan perdesaan.
9. Pada Agustus 2019, IRE kembali diberi kepercayaan oleh DPMD Kabupaten Ngawi, untuk memfasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa dengan menghadirkan 30 pengelola BUM Desa se Kabupaten Ngawi.
10. Pada Juli 2019, IRE kembali bekerjasama dengan Balai Besar Latihan Masyarakat DIY memfasilitasi pelatihan dengan tema BUM Desa dan KPMD.
11. Sejak Desember 2018 s.d. Desember 2020, IRE bekerjasama dengan William and Lily Foundation melaksanakan program “Memperkuat Desa Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sumberdaya Alam dan Budaya Setempat” di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Impact yang diharapkan dari program ini adalah Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi daerah yang kondusif dan berpihak bagi desa-desa yang mengembangkan wisata berbasis aset desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kegiatan Program fokus pada pendampingan desa di Kampung Adat Ratenggaro dan Desa Pero Konda dalam mengembangkan wisata berbasis aset dan budaya lokal yang dimiliki melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas organisasi pengelola wisata desa. Selain itu juga melakukan advokasi kebijakan di tingkat kabupaten dengan melibatkan forum pelaku pariwisata agar Pemda SBD memiliki kebijakan dan atau program yang mendukung pengembangan wisata desa. 
12. Pada Desember 2018, IRE kembali menerima kunjungan belajar sejumlah perangkat dan aktivis desa dari beberapa desa yang tergabung dalam Forum Rembug Desa Kabupaten Bantaeng. 
13. Sejak November 2018 s.d Maret 2020 IRE bekerjasama dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dalam melaksanakan program “Mengembangkan BUM Desa dan Kelembagaan Ekonomi Lokal Lainnya Berbasis Potensi untuk Perbaikan Layanan Dasar”. Tujuan dari program ini adalah terwujudnya lembaga ekonomi yang bekerja secara profesional, partisipatif, akuntabel, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasi PT PHM, terutama layanan dasar.
14. Sepanjang bulan November 2018, IRE memfasilitasi kegiatan Studi Banding Forum Masyarakat Taman Nasional Bukit Tigapuluh ke BUM DESA di Yogyakarta bekerjasama dengan WWF serta memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa dengan menghadirkan untuk 30 pengelola BUM Desa se- Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan DPMD Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur.
15. Periode Oktober 2018 s.d. Februari 2019, IRE kembali bekerjasama dengan KOMPAK-DFAT melaksanakan program Advokasi Kebijakan Implementasi UU Desa. Program ini bertujuan untuk membuka ruang dialog yang lebih intensif antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan para pegiat desa yang selama ini aktif melakukan kerja-kerja di tingkat desa serta mengkomunikasikan capaian dan cerita-cerita perubahan yang telah terjadi di tingkat desa agar digunakan sebagai rujukan pembuatan kebijakan oleh pemerintah pusat dalam membuat kebijakan dan peraturan yang terkait dengan desa.
16. Pada Oktober 2018, IRE menerima kunjungan belajar mahasiswa dan dosen dari IAI Ibrahimy, Banyuwangi, yang ingin belajar tentang Praktik Pengalaman Lapangan bersama Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
17. Pada September 2018, IRE bekerjasama dengan Yayasan Teratai Putih memfasilitasi Pelatihan Advokasi Anggaran untuk KKPA (Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak).
18. Pada April s.d. Juli 2018, IRE bekerjasama dengan INFID menyelenggarakan riset Advokasi Kebijakan untuk Kerja Layak bagi Pemuda dan Perempuan di Kota Yogyakarta. Riset ini bertujuan untuk menyusun program yang mempermudah akses pemuda dan perempuan terhadap lapangan kerja, mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk menerima rekomendasi kebijakan masyarakat sipil, sekaligus mengadopsinya ke dalam sebuah kebijakan, dan menyampaikan hasil penelitian kepada para pengambil kebijakan.
19. Periode Maret s.d. April 2018, IRE mengadakan kegiatan Workshop Penyusunan Kurikulum Sekolah Desa bersama dengan STIE Jambi dan Workshop Pemerintah Desa kerjasama dengan Dinas PMD Kabupaten Gorontalo.
20. Pada Desember 2017 s.d  Februari 2018, IRE dan JAVLEC dengan dukungan KEHATI melaksanakan program Revamping ISPO “Pengembangan Model dan Peta Jalan Konsolidasi Lahan Sawit Rakyat di Kawasan Hutan untuk Menjamin Tata Kelola Sawit Rakyat yang Baik guna Mewujudkan Penghidupan Berkelanjutan”. Tujuan program ini adalah mempercepat konsolidasi lahan perkebunan sawit rakyat di kawasan hutan guna memperbaiki tata kelola sawit dan merumuskan model dan peta jalan penyelesaian legalitas kebun sawit rakyat di kawasan hutan.
21. Pada Oktober s.d. Desember 2017, IRE bekerjasama dengan FISIPOL UGM, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, dan Pusat Kependudukan dan Kebijakan UGM menjalankan program Riset Implementasi Dana Desa, secara umum riset ini hendak melihat bagaimana desa menggunakan Dana Desa serta hambatan dan tantangan yang terjadi di desa, mempelajari praktik cerdas dalam pelaksanaan tata kelola keuangan desa, dan merumuskan berbagai kebijakan terkait desain dan implementasi dana desa.
22. Pada Oktober s.d. November 2017, bekerjasama dengan KPUD Bantul dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IRE bersama melaksanakan Program Desa Pelopor Demokrasi dengan kegiatan Kelas Demokrasi Desa dengan kegiatan utamanya di 3 (tiga) desa rintisan awal. Kegiatan yang melibatkan pemerintah desa dan aktor-aktor pelopor demokrasi desa yang diharapkan menjadi aktor perubahan demokrasi di tingkat lokal dan mampu menularkan praktek baik berdemokrasi sehingga berkontribusi pada kesadaran politik masyarakat.
23. IRE menjalin kemitraan dengan VOICE HIVOS melaksanakan program hibah “Promoting an Inclusive Governance of Local Assets Management for Marginal Groups Protection” pada Agustus 2017 s.d Juli 2019. Skema program ini adalah memperkuat kelompok-kelompok marginal di desa-desa lokasi program sehingga mereka terampil dan memiliki kepercayaan diri untuk terlibat secara aktif dalam proses penganggaran partisipatif. 
24. Mulai Juli 2017 s.d Juli 2019, IRE bekerja sama dengan TIFA Foundation menjalankan program “Mengembangkan Tata Kelola Ekonomi Lokal yang Demokratis untuk Memaksimalkan Akses dan Kemanfaatan bagi Masyarakat Desa terutama Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga yang dikepalai oleh Perempuan (PEKKA)”. Dampak yang hendak dicapai dari program ini adalah aset-aset strategis di desa-desa lokasi dapat dikelola oleh lembaga ekonomi lokal dengan melibatkan dan memberikan pendapatan tambahan bagi rumah tangga (terutama rumah tangga miskin dan yang kepala rumah-tangganya perempuan/PEKKA), serta dikontrol oleh pemerintahan desa maupun masyarakat desa.
25. IRE bekerjasama dengan USAID BIJAK, melaksanakan program Mengembangkan Ekonomi Desa dan Kawasan Perdesaan Berbasis Sawit dengan menyelenggarakan serial focus group discussion dengan tema mainstreaming ISPO dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis sawit. Kegiatan pertama FGD di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2017 dan kegiatan RTD di Jakarta pada tanggal 27-28 Juli 2017. Kegiatan ini menelaah masalah-masalah krusial ISPO dan implikasinya bagi praktik industri kelapa sawit sejauh ini, mengidentifikasi peta persoalan tata ruang secara umum dan tata ruang ekologis desa dan perdesaan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit; serta merumuskan rekomendasi konsep yurisdiksi desa dan perdesaan dalam penerapan Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan.
26. Bekerjasama dengan Baitul Maal Bina Ummat Sejahtera Lasem (BM BUS), IRE mulai tahun Juni 2017 s.d Mei 2020 menjalankan program “Pengembangan Desa yang Kuat, Mandiri, dan Demokratis” di wilayah Kabupaten Rembang. Program ini merupakan kemitraan strategis dalam kegiatan penguatan kapasitas dan asistensi bagi desa-desa yang merupakan desa dampingan BM BUS Lasem dalam konteks implementasi UU Desa dan penguatan ekonomi lokal.
27. Pada Mei 2017 IRE bekerjasama dengan Kemenko PMK dan KSI bersama Menyusun Agenda Kebijakan dan Program Inventarisasi Aset Desa, Penyertaan Modal Desa, dan Sinergi dengan Usaha Masyarakat Desa dalam Pengembangan BUM Desa.
28. Pada Maret 2017 s.d. Februari 2020,  IRE bekerjasama dengan Pemda Sumbawa dan Universitas Samawa mengadakan pelatihan, penelitian kolaboratif, dan pendampingan desa di sejumlah desa piloting program “KRABAT” Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
29. Selama periode Februari s.d. Desember 2017, IRE bekerjasama dengan ADEMOS menyelenggarakan kegiatan TOT Sekolah Desa dan Sinau Bareng Sekolah Desa yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dalam pengetahuan, pemahaman, serta skill berkaitan dengan implementasi UU Desa.
30. Pada Februari 2017, bekerjasama dengan Pemda Mamuju Utara, IRE menyelenggarakan Semiloka dan Round Table Discussion dengan tema “Mengembangkan Kebijakan Daerah Berbasis Bukti”
31. IRE bermitra dengan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) menjalankan program “Inisiasi Panitia Bersama Penyusunan Rencana Aksi SDG’s di Kabupaten Gunung Kidul” pada Februari s.d Mei 2017. Program ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten mempercepat kesiapan stakeholder daerah menyongsong SDGs melalui penyusunan regulasi kebijakan dan rencana aksi daerah.
32. IRE menjadi Penyusun Kurikulum dan Pelatih dalam Program “Pelatihan Pengelolaan BUMDES bagi Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi” yang bekerjasama dengan Balai Besar Latihan Masyarakat Kemendesa PDTT di Yogyakarta. Kerjasama ini berlangsung selama satu tahun sejak Januari s.d Desember 2017 untuk pelaksanaan serial pelatihan BUM Desa wilayah Jateng, DIY, dan beberapa wilayah Indonesia Timur.
33. AUSAID-RTI melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerjasama dengan IRE menjalankan Kegiatan Forum Kajian Desa dengan tema “Demokratisasi Desa”. Durasi kegiatan ini Desember 2016 s.d Maret 2017. Tujuan program ini adalah menghimpun gagasan pemikiran reflektif atas praktik-praktik demokrasi di desa, melakukan refleksi kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan reflektif tersebut kepada publik dan pengampu kebijakan. Pada 2017 IRE bersama dengan Sajogyo Institute (Bogor) dan Akatiga (Bandung) bergabung dalam Working Group Desa Bersama secara berkala menyelenggarakan beberapa aktivitas kegiatan merefleksikan pelaksanaan UU Desa dan melihat dinamika sosial politik di desa pasca pengesahan UU Desa. 
34. Pada Desember 2016, IRE mengadakan acara Refleksi 3 Tahun Undang Undang Desa dengan tema “Merayakan Praktik-Praktik Pelaksanaan UU Desa”, serangkaian kegiatan seperti diskusi tematik, expo BUM Desa, dan seminar nasional yang menghadirkan sekjen kemendesa, ketua pansus RUU Desa ini bertujuan agar kisah inspiratif praktik-praktik implementasi UU Desa dapat disebarkan pada pengambil kebijakan dan juga khalayak umum.
35. November 2016, bekerjasama dengan Jurusan Sosiologi dan Antropologi, FISIP, Universitas Negeri Semarang, IRE mengembangkan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan melakukan back-stopping terhadap jurusan ini dalam mengembangkan dan memperkuat Pusat Kajian dan pengembangan Masyarakat Pedesaan.
36. Bekerjasama dengan PRISMA – Palladium Internasional Indonesia, IRE melaksanakan Kegiatan Jasa Survey dan Riset untuk program AIP-Rural dengan durasi kontrak 24 Oktober 2016 s.d 30 November 2018.
37. IRE pada 28 Oktober s.d 30 November 2016 kembali bekerjasama dengan PLAN Indonesia untuk memfasilitasi workshop dan learning visit BUM Desa. Fokus kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi pengetahuan dan menyusun roadmap pelembagaan BUM Desa di lima kabupaten dampingan PLAN di NTT dan NTB.
38. IRE bekerjasama dengan PLAN Indonesia pada bulan Oktober 2016 untuk memfasilitasi Capacity Building “Penganggaran 5 Pilar STBM untuk Kades dan BUM Desa” di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Utara.
39. Pada Oktober 2016, IRE bekerjasama dengan Institut Agama Islam Ibrahimy, Banyuwangi membuka kelas khusus bagi aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam implementasi UU Desa.
40. Pada 30 September 2016 s.d 30 Juni 2018, IRE menjadi Lead Konsorsium bersama lima lembaga mitra (PSPK UGM, CCES Yogyakarta, Lakpesdam NU, Mitra Wacana, dan Koalisi Perempuan Indonesia) bekerjasama dengan DFAT-KOMPAK melaksanakan program “Memperkuat kemitraan strategis Warga Aktif dan Pemerintahan Desa untuk Mengembangkan Inovasi dalam Penganggaran Desa Partisipatif”. Lokasi program di 24 desa yang berada di 10 Kabupaten dan tiga propinsi. Tujuan program ini adalah mendukung berbagai tingkatan pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan layanan dan pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas dan efektif melalui ruang kesempatan bagi warga miskin dan kelompok rentan.
41. IRE melakukan program penelitian “Mengembangkan Lembaga Sosial Ekonomi desa Berbasis Kelapa Sawit” di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dan Kabupaten Sekadau Propinsi Kalbar yang bekerjasama dengan OXFAM Indonesia. Kegiatan program riset ini berlangsung dari tanggal 29 September 2016 sampai dengan 30 Maret 2017. Program ini merupakan riset aksi untuk advokasi tata kelola sumberdaya alam di desa wilayah perkebunan sawit melalui pengembangan BUM Desa. Setelah riset, secara umum akan dilakukan advokasi, peningkatan kapasitas, dan pelembagaan BUM Desa.
42. IRE bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Majumu Utara, Propinsi Sulawesi Barat, melatih dan menfasilitasi Tenaga Pendamping Perencana Pembangunan pada tanggal 22-25 September 2016. Kegiatan pelatihan ini diikuti sekitar 35 peserta dengan materi tentang proses perencanaan pembangunan desa – kabupaten dan pengembangan ekonomi lokal melalui BUM Desa. Selain itu juga terdapat kegiatan studi lapangan di dua desa dampingan IRE di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul.
43. Agustus 2016, IRE dengan sejumlah organisasi seperti Aliansi Perempuan untuk Kebijakan Responsif Gender, Forum Perempuan Politik DIY, Narasita, Idea, dan Satunama mengawal proses legislasi Rancangan Perda Kab. Sleman tentang BPD dengan tujuan penguatan peran dan fungsi BPD, serta afirmatif action keanggotaan BPD yang memperhatikan keterwakilan perempuan.
44. Pada 15 Juli 2016 s.d 14 Februari 2017, IRE melaksanakan program riset “Studi Stock Taking terhadap Inisiatif Desa dalam Mengembangkan Transparansi dan akuntabilitas melalui Praktik-praktik Demokrasi Lokal” yang bekerjasama dengan Yayasan TIFA. Riset dilaksanakan pada sepuluh desa di sepuluh kabupaten dari 4 propinsi (Banten, Jateng, Jatim, Jabar, DIY). Outcame yang diharapkan dari program ini, Para aktor strategis di lokasi riset meningkat kesadaran dan komitmennya untuk mengupayakan pemenuhan prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan dalam mempraktikkan demokrasi lokal di desa serta Pemangku Kebijakan di Pemerintah Daerah berkomitmen menggunakan lesson learned dari temuan riset untuk menyusun agenda kebijakan daerah berkaitan dengan tahapan pengembangan demokrasi lokal di desa sebagaimana dimandatkan oleh UU Desa.
45. Pada tanggal 24-27 Mei 2016, IRE bekerjasama dengan SEHATI-SIMAVI memfasilitasi “Training Advokasi dan Lobi pada Pemerintah Daerah untuk Perencanaan dan Penganggaran STBM” untuk lima lembaga mitra SIMAVI di Yogyakarta.
46. Masih di bulan Mei 2016 IRE memfasilitasi studi banding dan Lokakarya Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) Nusa Tenggara Barat dengan tema BUM Desa Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Alam di 2 (dua) desa di Kabupaten Gunungkidul yaitu Desa Karangrejek dan Bleberan.
47. Pada bulan Mei 2016, IRE bekerjasama dengan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak) menggelar workshop knowledge sharing bertema Ïnisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan”. Rangkaian kegiatan berupa workshop dan kunjungan lapangan ini memberi pengalaman komprehensif tentang praktik inklusivitas di tingkat pemerintah daerah dan lokal.
48. Pada kurun waktu Februari sampai dengan Juni 2016, IRE dengan dukungan dari Knowledge Sector Initiative, IRE mengadakan kegiatan Working Group Desa dengan tema Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Lokal Berbasis Aset Desa. Dengan serangkaian aktivitas seperti sarasehan, roundtable discussion, lokatulis, sosialisasi pilot project BUM Desa dan pendampingan, IRE berhasil memetakan masalah, tantangan, dan peluang pengembangan BUM Desa.
49. Mulai Januari s.d. Juni 2016, IRE bekerjasama dengan RTI AUSAID menjalankan “Program Memperkuat Kemitraan dan Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Implementasi UU Desa”. Kegiatan utama dalam program tersebut adalah Riset Pendampingan Desa dan Studi Pengembangan Ekonomi Lokal/BUM Desa. Program ini merupakan top up project dari RTI AUSAID yang menjadi satu bagian dengan program KSI (Knowledge Sector Initiatif).
50. Pada November 2015, IRE bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul melaksanakan ToT “Mendorong Pemilih Pemula sebagai Kader Demokrasi Desa” pada komunitas muda pemilih pemula di Kabupaten Gunung Kidul. Lingkup kerjasama yang dilakukan adalah menyusun instrumen dan modul pelatihan serta kegiatan pelatihan.
51. Selama Oktober 2015 s.d. Juni 2016, IRE melakukan Riset “Memperkuat Kelompok Marginal dan Perempuan Desa untuk Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Aset” yang bekerjasama dengan OXFAM Indonesia. Program ini merupakan riset aksi untuk advokasi tata kelola sumberdaya alam di desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
52. Pada tanggal 17 Oktober – 5 November 2015, IRE kembali bekerjasama dengan Plan Indonesia menyelenggarakan “Lokalatih Advokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” di Kabupaten Sikka, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Negekeo bagi staf Plan (ECCD dan CAIMCN) dan pengambil kebijakan di level desa, kecamatan, serta Kabupaten. Tujuan kegiatan ini adalah mendorong integrasi PAUD dan KPIBU sebagai prioritas dalam RPJMDes dan APBDes 2016.
53. Mulai 1 Oktober 2015 s.d. 31 Maret 2017, IRE melanjutkan kerjasama dengan Research Triangle Institute (RTI) International – AUSAID melaksanakan program “Knowledge Sector Initiative/Prakarsa Sektor Pengetahuan” untuk periode kedua. Tujuan umum dari program ini adalah penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan IRE Yogyakarta.
54. Bulan Mei 2015 bekerjasama dengan KPU Kota Yogyakarta, IRE melakukan riset Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum.
55. Pada Maret 2015, IRE bekerjasama dengan Plan Indonesia menyelenggarakan “Pelatihan Advokasi RPJMDes di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara”. Tujuan dari program ini adalah mendorong desa segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka implementasi UU Desa dan mendorong terwadahinya program STBM dalam RPJMDesa.
56. Pada Januari sampai Mei 2015, IRE bekerjasama dengan Dian Desa Program SHAW menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka pengarus utamaan STBM di Kabupaten Sikka dan Flores Timur. Kegiatan yang dilakukan adalah “Lokakarya Pengembangan Perbup Kewenangan Desa dan Pelatihan Pengembangan RPJM Desa di Kabupaten Sikka dan Flores Timur” dan “Pelatihan Pengembangan RPJM Desa”. Tujuan dari program ini adalah membangun kapasitas dan komitmen para pemangku kepentingan di Kabupaten Sikka dan Flores Timur dalam mengembangkan Perbup Kewenangan Desa agar sejalan dengan UU Desa serta mendorong terwadahinya program STBM dalam RPJMDesa.
57. Mulai 15 Desember 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015, IRE bekerjasama dengan Mendizabal Ltd melaksanakan program TTI TTF TT Exchanges “A comparative study of business models for think tanks in Argentina and Indonesia”. Program ini bertujuan untuk memetakan bisnis model lembaga think tank di Indonesia dan Argentina.
58. Mulai 15 Desember sampai dengan 12 Juni 2015, IRE bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) melaksanakan program “Data Collection for Homeworkers Mapping in Central Java and Yogyakarta”.
59. Pada 2 Desember 2014 s.d. 12 Januari 2015, IRE bekerjasama dengan Simavi melaksanakan kegiatan “Workshop on Integration of STBM into the Implementation of Village Law”. Tujuan dari program ini adalah memperdalam pemahaman UU Desa secara komprehensif dan mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk menjalankan program STBM di era UU Desa.
60. Mulai 1 November 2014 s.d. 31 Oktober 2015, IRE bekerjasama dengan HIVOS melaksanakan program “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis”. Tujuan dari program ini adalah mengembangkan instrumen/alat bantu yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaulat, mandiri dan demokratis.
61. Pada 27 Oktober 2014 hingga 27 Desember 2014, IRE bekerjasama dengan PT. Semen Indonesia melaksanakan program “Pemberdayaan Masyarakat berupa Pembentukan Forum Masyarakat Kokoh Kemitraan untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Ring I Perusahaan”. Tujuan dari program ini adalah menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
62. Mulai 1 September hingga 30 Desember 2014,IRE kembali bekerjasama dengan Prorep melaksanakan program “Capacity Improvement on Policy Advocacy and Communication for Research Institutions in Indonesia”. Tujuan dari program ini adalah mempromosikan kegunaan dari hasil riset dalam advokasi dan komunikasi dari hasil kebijakan untuk berbagai pihak khususnya pembuat kebijakan. 
63. Pada Agustus hingga September 2014, IRE bekerjasama dengan Total Indonesia melaksanakan program “Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa untuk Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa”. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah desa, BPD, dan perwakilan masyarakat desa memahami tentang ketentuan-ketentuan UU N0.6 Tahun 2014 tentang Desa serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka untuk menyusun perencanaan desa, APBDes, Perdes dan penatausahaan keuangan desa. 
64. Pada 20 Juni hingga 20 Juli 2014, IRE bekerjasama dengan Prorep USAID melaksanakan program “Support the PRN through IRE Yogya”. 
65. Pada 19 hingga 20 Juni 2014, IRE bekerjasama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaksanakan kegiatan “Fasilitasi Kegiatan Rakor Kehumasan, Edukasi Media, dan Media Gathering”. 
66. Mulai 1 Februari 2014 sampai dengan 30 April 2015, IRE kembali bekerjasama dengan Research Triangle Institute (RTI) International melaksanakan program “Knowledge Sector Initiative/Prakarsa Sektor Pengetahuan”. Tujuan umum dari program ini adalah penguatan dan perubahan organisasi IRE Yogyakarta. 
67. Mulai 7 Februari 2014 hingga 7 Februari 2015, IRE bekerjasama dengan Plan Indonesia malaksanakan program “Capacity Building on Local Government Planning and Budgeting Advocacy in STBM NTT”. 
68. Pada 1 Februari sampai dengan 28 Februari 2014, IRE bekerjasama dengan ACCESS Phase II melaksanakan program “Mendorong Peraturan Pemerintah tentang  Keuangan dan Aset Desa”. Tujuan dari program ini adalah mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Keuangan dan Aset Desa sesuai dengan semangat UU Desa membangun kemandirian dan kesejahteraan Desa. 
69. Mulai 1 Februari hingga 31 Maret 2014, IRE bekerjasama dengan Prorep USAID melaksanakan program “Diseminasi Hasil Riset Kebijakan IRE tentang Posisi dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah RI Pasca Putusan MK”. 
70. Pada 9 Desember 2014 sampai dengan 20 Januari 2015, IRE kembali bekerjasama dengan Plan Indonesia sebagai konsultan dalam program “Evaluate Empowering Civil Society to Engage for the Promotion of the Right to Identity and Nationality Project”. Tujuan program ini adalah mempromosikan pemenuhan hak anak melalui konsolidasi demokrasi dan proses tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. 
71. Mulai 1 September 2013 hingga 31 Januari 2014, IRE bekerjasama dengan UN Habitat menjalankan “Project Evaluation, Learning & Facilitation Visit and Publications di Kabupaten Belu dan Kabupaten Kupang – Prov. NTT”. Secara umum, program ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, memfasilitasi kunjungan belajar kepala desa perempuan, anggota DPRD, Bupati dan kepala SKPD dari kabupaten Belu-NTT. Kedua, menjalankan evaluasi program UN Habitat di Kab. Belu dan Kab. Kupang Prov. NTT. Ketiga, Menyusun dan mendiseminasikan policy paper untuk input pembuatan RPJMN 2014-2019 yang sedang dibuat Bappenas. 
72. Pada 1 Agustus s.d. 31 Desember 2013, bekerjasama dengan The Knowledge Sector Initiative (KSI) in Indonesia dan AusAID, IRE melaksanakan Program “Research and Policy Bridging : Pengembangan Lembaga Think Tank untuk Transformasi Kebijakan”.Tujuan dari program ini adalah memperkuat kapasitas kelembagaan IRE dan kualitas staf peneliti yang handal ditopang oleh supporting system yang baik dan profesional agar mampu menjadi komunitas berpengetahuan bagi kebutuhan advokasi perubahan kebijakan. 
73. Mulai 28 Juni s.d. 27 Desember 2013, IRE kembali bekerjasama dengan ACCESS Tahap II, melaksanakan program “Mendukung Penguatan Perencanaan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa secara Partisipatif di 10 kabupaten”. Tujuan dari program ini adalah mendukung pemerintah dalam mempersiapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel berdasarkan pengalaman desa-desa di lingkungan kerja mitra ACCESS. 
74. Pada Mei s.d. Juni 2013, bekerjasama dengan UN Habitat, IRE melaksanakan Learning Visit to Yogyakarta: “Sustaining Peace and Integration in West Timor”, in Particular the ongoing training on RPJMDes implementation. Tujuan umum dari kunjungan belajar ini adalah agar peserta mendapatkan pelajaran berharga dan menginspirasi pemerintah daerah dan masyarakat lokal terkait dengan pembangunan berbasis ekonomi ditingkat desa. 
75. Pada 1 Maret s.d. 30 April 2013, bekerjasama dengan ACCESS Tahap II, IRE melaksanakan program “Konsolidasi dan Penyebarluasan Pengalaman Pengembangan Ekonomi Perempuan, Perencanaan dan Penganggaran Desa, Peran Warga dalam Pelayanan Dasar, Pengembangan BUMDes, Peran Perempuan dalam Pengelolaan SDA (termasuk hutan) untuk Meningkatkan Ekonomi Warga, Ketahanan Pangan dan Kemandirian Desa”. Tujuan dari program ini yaitu menyebarluaskan pengetahuan berbasis praktik baik inovasi dan emansipasi gerakan perempuan di 16 kabupaten/ kota untuk memperkuat kesetaraan gender dalam transformasi kebijakan nasional kemandirian desa dan penanggulangan kemiskinan. 
76. Mulai 15 September 2012 s.d. 28 Februari 2014, IRE kembali bekerjasama dengan PROREP USAID melaksanakan program “Deepening Democracy in Indonesia: Promoting Substantive Representation as A Model Regional Representatives Council (DPD) Constituent Relations”. Tujuan dari program ini adalah memberi kontribusi dan alternatif gagasan kepada DPD terhadap pola hubungan parlemen-konstituen guna memperkuat mandat representasi anggota parlemen sehingga berbasis pada representasi warga guna menghasilkan representasi substantif. 
77. Pada 1 Agustus s.d. 31 Oktober 2012, bekerjasama dengan Yayasan TIFA, IRE melaksanakan “Program Advokasi Nasional melalui Kemitraan CSO dengan Parlemen untuk Mendorong Pembaharuan Desa dalam Perumusan RUU Desa”. Program ini bertujuan untuk penguatan konsolidasi dan kemitraan jaringan CSO dengan parlemen untuk mendorong lahirnya undang-undang Desa yang mendukung kemandirian dan kesejahteraan desa. 
78. Mulai 11 Mei s.d. 11 Juli 2012, bekerjasama dengan UN HABITAT, IRE melaksanakan “The Study on Policy about RPJMDes Problems and Solution in Kupang District : A Case Study in 2 Villages”. Tujuannya kegiataniniadalah pertama,identifikasi program prioritas desa yang ada di RPJMDes tetapi tidak mendapat dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Kedua,mengidentifikasi dan merumuskan penyebab tidak adanya dukungan pendananaan terhadap program prioritas desa yang sudah terumuskan di RPJMDes. Ketiga mengidentifikasi sumber-sumber anggaran dari berbagai pihak yang dapat dialokasikan untuk mendukung program prioritas desa yang sudah dirumuskan dalam RPJMDes. 
79. Pada 1 Mei s.d. 30 Mei 2012, bekerjasama dengan PLAN Indonesia, IRE melaksanakan “Baseline Survey Empowering Civil Cociety to Engage for the Promotion of the Right to Identity and Nationality in Kefamenanu”. Tujuan program ini adalah mempromosikan pemenuhan hak anak melalui konsolidasi demokrasi dan proses tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. 
80. Pada 1 Januari 2012 s.d. 31 Juli 2013, IRE kembali bekerja sama dengan The Asia Foundation dalam program “Penguatan dan Pengembangan Kapasitas IRE sebagai Komunitas Berpengetahuan untuk Advokasi Perubahan Kebijakan Strategis”. Tujuan dari program ini adalah untuk penguatan kapasitas organisasi, praktek riset untuk kebijakan dan dukungan kelembagaan untuk IRE Yogyakarta. 
81. Mulai 3 Januari s.d. 30 April 2012, bekerjasama dengan PROREP USAID, IRE melaksanakan program “National Development Planning System Reform to Strengthen Citizen’s Representation: Research on Regulation and Implementation Practises of law no. 25 Year 2004”. Tujuan dari program ini secara umum yaitu untuk memberikan rekomendasi dan memperkuat representasi publik dalam proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah. 
82. Pada 21 November 2011 s.d. 20 Februari 2013, bekerjasama dengan ACCESS Tahap II, IRE melaksanakan “National Influencing: Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”. Tujuan umum dari program ini adalah mendorong kebijakan nasional baru yang secara substansial dan institusional lebih tepat, relevan, dan berpihak terhadap pencapaian kemandirian desa dan penanggulangan kemiskinan. 
83. Pada 25 Agustus s.d. 25 September 2011, bekerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), sepakat untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Program Kehutanan Masyarakat/Forestry Governance and Multistakeholder Forestry Program II (FG and MFP II) dan melaksanakan Kegiatan Studi “Mendorong Inisiatif Procurement Policy – Penggunaan Kayu Legal Domestik Indonesia”. Tujuan program ini adalah untuk Mendorong Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan yang Berbasis pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu untuk Meminimalisasi Ilegal Logging dan Menjaga Kelestarian Hutan. 
84. Mulai 1 Agustus 2011 s.d. 31 Oktober 2013, bekerjasama dengan MERCY CORPS, IRE Yogyakarta melaksanakan “Program Aid to Uprooted Peoples in Maluku”, yang kemudian dikenal dengan program MATASIRI di Ambon dan Seram. Tujuan dari program ini memberdayakan pemerintahan dan masyarakat desa, terutama para pengungsi dan mantan pengungsi, untuk terlibat dalam proses pembuatan perencanaan dan penganggaran di tingkat lokal dalam rangka membangun perdamaian dan pembangunan di Maluku. 
85. Pada bulan Juli 2011, IRE Yogyakarta bekerjasama dengan ICCO melaksanakan “Study on Cooperation between Local Government and Foreign Private Organization” di 3 wilayah di Indonesia yaitu, Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta. Tujuan dari program ini adalah merancang studi dan pemetaan sekaligus pelajaran berharga dari pelaksanaan kerjasama program yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan badan swasta dari luar negeri. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberi masukan strategis terkait regulasi (draf Permendagri) tentang kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan swasta luar negeri. 
86. Mulai 15 Juli 2010 s.d. 15 November 2011, bekerjasama dengan The Asia Foundation, IRE melaksanakan program “Strengthening and Developing IRE’s Capacity as a Knowledge Community for Strategic Policy Advocacy”. Tujuan dari program ini adalah memperkuat kapasitas kelembagaan IRE dan kualitas staf peneliti yang handal ditopang oleh supporting system yang baik dan profesional agar mampu menjadi komunitas berpengetahuan bagi kebutuhan advokasi perubahan kebijakan. 
87. Mulai Januari 2010 s.d. Maret 2010, bekerjasama dengan ACCESS dan FPPD, IRE Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan ”Studi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Kekuatan Lokal Penopang Otonomi Desa”. Studi tentang BUMDes ini bekerja di dua level, yakni kabupaten dan desa. Studi pada level kabupaten diarahkan untuk melakukan review terhadap kebijakan (substansi, implementasi, dan capaian yang dihasilkan) bersama dengan pihak kabupaten. Studi pada level desa diarahkan untuk memperoleh peta tentang potensi dan kekuatan lokal sebagai modal untuk pengembangan BUMDes, termasuk memperoleh pelajaran berharga dari desa-desa yang telah memiliki BUMDes. 
88. Pada Desember 2009 s.d. Agustus 2010, bekerjasama dengan Yayasan TIFA, IRE Yogyakarta menyelenggarakan program ”Mendorong Reformasi Kebijakan Daerah untuk Perencanaan Pembangunan dan Alokasi Budget yang Berpihak pada Desa dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penanggulangan Kemiskinan”. 
89. Pada 18 November 2009 s.d. 30 Oktober 2011, IRE Yogyakarta bekerjasama dengan International Relief and Development (IRD)-SERASI, USAID, melaksanakan program Evaluation and Assessment for Improving Pembangunan Damai Partisipatif (PEUDAP, Peaceful Participative Development) in Aceh. 
90. Pada November 2009 s.d. Oktober 2011, IRE dipercaya oleh United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui badan The United Nations Democracy Fund (UNDEF) melaksanakan program ”Memperkuat Peran LSM Lokal di Daerah Industri Pertambangan untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan”. 
91. Bersama dengan DRSP USAID, IRE Yogyakarta melaksanakan program Konsolidasi untuk Pemetaan Isu-Isu Strategis dan Standing Position dalam Naskah-naskah RUU/RNA Desa pada bulan Mei 2009 s.d. Februari 2010. 
92. Bekerja sama dengan FORD Foundation, IRE Yogyakarta dipercaya menjadi lead agency program ”Institutionalizing the Participaton of Poor and Marginalized Groups in Public Decision Making to Promote Pro Poor Resource allocation in Health, Education, and Land Access in Fifteen Districts/Cities” kerjasama FITRA, FPPM, Prakarsa, dan Inisiatif, selama periode Januari 2009 s.d. Januari 2011. 
93. Pada bulan Februari s.d. Agustus 2009, IRE Yogyakarta bekerja sama dengan International Relief Development (IRD), melaksanakan program ”Peace Building and Conflict Resolution in Papua”. 
94. Kembali bekerja sama dengan Mercy Corps Banda Aceh, IRE Yogyakarta melaksanakan program ”Training and Technical Assistance to Gampong Governing and Developing BUMGs”pada periode Februari s.d. Mei 2009.
95. Bekerjasama dengan PLAN Internasional dan Gita Pertiwi, IRE Yogyakarta melaksanakan program ”Penguatan Kapasitas untuk Pembangunan Gampong yang Berorientasi pada Pemberdayaan Anak” pada bulan Juli 2008 s.d. Januari 2009. 
96. Pada bulan Juli 2008 s.d. Februari 2009, bekerja sama dengan Democratic Reform Support Program (DRSP USAID) dan S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, IRE Yogyakarta melaksanakan program ”CSOs Forum”. 
97. Bekerjasama dengan Democratic Reform Support Program (DRSP USAID), IRE Yogyakarta melaksanakan program ”Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa” mulai bulan Februari 2008 s.d. Mei 2008. 
98. IRE Yogyakarta bekerjasama dengan Mercy Corps, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar didukung oleh AIPRD LOGICA melakukan program “Merumuskan Disain Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Program ini berjalan sejak 3 November 2008 sampai 23 Maret 2009. 
99. Didukung oleh International Republican Institute (IRI), IRE menyelenggarakan diskusi publik dan diskusi terbatas bertema ’Meningkatkan Engagement Politik antara Anggota Dewan, Partai Politik, dan Konstituen menuju Demokrasi yang Terkonsolidasi’. Kegiatan tersebut dilaksanakan bulan November 2008. 
100. Kerjasama dengan Mobil Cepu Limited pada bulan September sampai dengan Desember 2008, IRE masih memperoleh kepercayaan untuk mengelola program ”Pendampingan TK Semai Benih Bangsa untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Belajar Mengajar” di Kabupaten Bojonegoro. 
101. Pada bulan Mei sampai dengan Juli 2008 dengan didukung oleh ExxonMobil bekerjasama dalam program ”Training Peningkatan Kapasitas Penanganan dan Penanggulangan Bencana” di wilayah Kabupaten Blora (Jateng) dan Kabupaten Bojonegoro serta Tuban (Jatim). 
102. Bermitra dengan Mobil Cepu Limited pada bulan Oktober 2007 sampai dengan Agustus 2008 dalam program ”Training Capacity Building Kelembagaan Desa dan Pendampingan Cluster Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat” di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. 
103. Pada bulan Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008, IRE bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership (AIP) melaksanakan kegiatan ”Revitalising Craftwomen of Batik Cottage Industry in Bantul”. 
104. IRE menjadi fasilitator dan penyelenggara ”Studi Otonomi Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa” pada tanggal 16- 20 September 2007 bekerjasama dengan International Rescue Committee. 
105. Bekerjasama dengan DAI-USAID, IRE mengelola training untuk CSO dari 4 Kabupaten di Aceh yang merupakan dampingan DAI dalam Community Base Recovery Programme. Kegiatan tersebut terlaksana pada tanggal 8 Juli – 4 Agustus 2007 
106. IRE untuk ketiga kalinya memperoleh kepercayaan dari Premier Oil untuk mengelola ”Training dan Studi Banding Aparatur Pemerintahan Desa dari Kabupaten Natuna”, tepatnya dari Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur dengan tema yang sama dengan tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 23-28 Juni 2007. 
107. Bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila UGM, Pergerakan Indonesia, serta Perkumpulan Prakarsa, IRE mengadakan kursus “Keadilan Sosial” yang diperuntukkan kepada siapa saja yang tertarik pada kajian keadilan sosial. Kursus diselenggarakan pada Januari 2007 hingga Oktober 2007.
108. Didukung oleh KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi), IRE menjalankan program Simpul Demokrasi di Kabupaten Tangerang yang dimulai pada bulan November 2006 sampai dengan akhir tahun 2009. 
109. 109. IRE bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) FISIPOL UGM yang didukung Partnership dalam program Keistimewaan Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan adalah konsultasi publik draft sementara Naskah Akademik dari JIP dan serap aspirasi atas penyusunan RUU Keistimewaan DIY di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. 
110. Bekerjasama dengan Local Government and Infrastructure for The Communities of Aceh (AIRPD LOGICA), IRE melaksanakan studi tentang “Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab Mukim dan Gampong dalam Pemerintahan Aceh di Kab. Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat“. Program ini dilaksanakan dalam durasi November 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007. 
111. Masih berkaitan dengan bencana gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan Jateng, didukung oleh USAID-IOM OIM, IRE menjalankan program ”Penguatan Kapasitas bagi NGO, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Komunitas Masyarakat Desa di dalam Penanganan dan Antisipasi Bencana Alam” pada bulan Juni s.d. November 2007. 
112. Pada bulan Juli 2006, berkaitan dengan gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan Jateng, didukung oleh CUSO Canada, menjalankan kegiatan bantuan logistik kepada para korban. 
113. IRE bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri melaksanakan Pelatihan Peningkatan Keahlian tentang Tata Kelola Keuangan Daerah bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. 
114. Pada bulan September-Oktober 2006, IRE menjadi mitra Komisi A DPRD Kabupaten Wonogiri dalam menyusun Naskah Akademik Inisiatif Raperda Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. 
115. Pada tanggal 8-12 September 2006, bekerjasama dengan Premier Oil untuk kedua kalinya menyelenggarakan Pelatihan dan Studi Banding “Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat” untuk Kecamatan Tarempa, Kab. Natuna. 
116. Bekerjasama dengan National Democratic Institute for International Affairs (NDI), IRE menjalankan program ”Participatory Budgeting and Expenditure Tracking (PBET)”. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada bulan Juni 2006 sampai pada Maret 2008. 
117. Pada bulan April hingga Juli 2006, IRE Yogyakarta melaksanakan program Riset Mandiri tentang Pilkadal di Kabupaten Kulon Progo. 
118. Bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 23-25 Februari 2006, IRE menyelenggarakan ”Training Peningkatan Kapasitas dan Keahlian bagi Anggota Dewan dari Komisi A dan D DPRD Wonogiri”. 
119. Pada tahun 2005-2006, IRE dipercaya menjadi tim fasilitator untuk Kaukus Parlemen Bersih Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Konsursium Kaukus Parlemen Bersih DIY yang terdiri dari S2 PLOD UGM, Rifka Annisa, Center for Policy Studies (CPS), dan P.P. Aisiah. 
120. Mulai Juli 2005 sampai dengan Februari 2006, IRE mendapatkan dukungan dari Yayasan TIFA untuk melakukan ”Riset Advokasi Penguatan Kapasitas Desa dalam Pengelolaan Pemerintahan dan Pembangunan yang Berbasis pada Prakarsa dan Potensi Lokal” di tujuh kabupaten di Indonesia, yaitu Gunung Kidul (Yogyakarta), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur), Sumenep (Jawa Timur), Konawe (Sulawesi Tenggara), Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), dan Solok (Sumatera Barat). 
121. Mulai bulan Mei 2005 sampai dengan April 2007, didukung oleh The Ford Foundation, IRE melakukan kegiatan Riset Advokasi “Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa” di Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul, dan Kulonprogo (Daerah Istimewa Yogyakarta) serta di Kabupaten Klaten dan Kebumen (Jawa Tengah). 
122. Bekerjasama dengan Premier Oil, pada bulan September 2005, IRE menyelenggarakan pelatihan ”Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pembangunan Desa Partisipatif Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” yang diikuti oleh aparat perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Palmatak Kabupaten Natuna. 
123. Didukung oleh The Ford Foundation, pada Januari 2003 sampai dengan Desember 2005, IRE terus mepromosikan pemerintahan lokal yang demokratis dan akuntabel dengan program ”Promosi Otonomi Desa dan Good Governance” di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. 
124. Isu tentang Keistimewaan Yogyakarta juga tidak luput dari perhatian kami. Pada bulan Oktober – Desember 2003 IRE menjalankan Program ”Membangun Keistimewaan Yogyakarta dalam Konteks Desentralisasi dan Demokratisasi”. Program ini didukung oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI). 
125. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, didukung oleh Komisi Eropa (European Commission) IRE mengembangkan program ”Pemberdayaan Masyarakat Adat di Indonesia” dengan lokasi di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat.
126. Mulai awal tahun 2001 hingga akhir 2002, IRE menggelar program ”Pengembangan Good Governance dalam Konteks Otonomi Desa” yang didukung oleh The Ford Foundation. 
127. Mulai Januari hingga Desember 2001, IRE bekerjasama dengan Pact Indonesia, menggelar program ”Pengembangan Demokrasi Melalui Diskusi Komunitas yang Berkelanjutan”. 
128. Bulan Desember 2000 hingga Juni 2001, IRE menyelenggarakan program “Membangun Kontrol Masyarakat terhadap Militer di Kecamatan” yang didukung oleh OTI/USAID. 
129. Didukung OTI/USAID, IRE menggelar program ”Pengembangan Wacana Demiliterisasi di Tingkat” Lokal, mulai Maret hingga Agustus 2000. 
130. Mulai Desember 1999 hingga Juni 2000, IRE menggelar program ”Demiliterisme Masyarakat Sipil” di bawah dukungan Pact Indonesia. 
131. Bulan September 1999 hingga September 2000, IRE menggelar program ”Pendidikan Kewarganegaraan” yang didukun ACILS Indonesia. 
132. Bulan Februari hingga akhir 1999, IRE dengan dukungan Indonesian Rapid Response Initiaves (IRRI) Pact Indonesia, menggelar rangkaian diskusi ”JaringNet”. 
133. Menjelang pemilihan umum 1999, IRE menggelar program ”Pendidikan Pemilih” yang didukung oleh ACILS Indonesia. 
134. Bulan Oktober 1998 hingga Oktober 1999, IRE menggelar program ”Pengembangan Jaring Pengaman Politik” yang didukung oleh Pact Indonesia dan USAID. 
135. Tahun 1997 IRE melaksanakan program ”Pengembangan Pluralitas Wacana Demokrasi di Kalangan Kaum Muda” yang didukung oleh Pact Indonesia dan USAID.

Selain kegiatan dan aktivitas intern kelembagaan, IRE sejak dahulu berjejaring dan terlibat aktif dalam Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Policy Research Network (PRN) serta aliansi maupun kerjasama untuk mendorong penguatan demokrasi, desentralisasi, reformasi kebijakan, civil society, serta otonomi desa.

Berdasarkan pengalaman di atas, IRE sampai sekarang mempunyai komunitas desa mitra, tempat untuk mengembangkan forum warga, sebagai sebuah modal sosial untuk mengembangkan village reform, otonomi desa, dan demokrasi. Sampai sekarang IRE secara rutin dan intensif menjalin komunikasi dan memfasilitasi komunitas-komunitas tersebut. Selain itu IRE juga membangun kemitraan dengan pemangku kebijakan di level kabupaten, propinsi, dan nasional (kementerian dan departemen) dalam kerangka memberikan input kebijakan strategis.