Pengembangan Ekonomi: Desa sebagai Ruang Hidup dan Penghidupan

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Tahun 2020 sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan diprediksi jumlahnya akan semakin meningkat menjadi 66,6% di tahun 2035. Kebijakan Pemerintah yang menargetkan pembangunan 10 kota metropolitan di Tahun 2024, turut berkontribusi pada semakin tingginya arus urbanisasi. Ancamannya bukan hanya pada kota tetapi juga terhadap desa, karena semakin banyak sumber daya desa yang tidak terkelola karena berkurangnya tenaga kerja produktif khususnya pemuda. Selain itu, kerentanan sosial juga semakin meningkat, karena tingkat KDRT dan perceraian salah satunya juga dipengaruhi oleh urbanisasi atau migrasi. Pengembangan ekonomi perdesaan pun menjadi isu strategis bagi IRE karena desa penting untuk didorong sebagai ruang hidup dan penghidupan bagi masyarakat desa, melalui ruralisasi dan deurbanisasi (return migration). Ini juga diharapkan dapat menjawab persoalan ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran yang cukup serius di desa.

Pengalaman program IRE (2017, 2019, 2022) dalam mendorong desa wisata dan pengembangan BUM Desa di Magelang, Gunungkidul, Kuningan, Kutai Kartanegara, dan Sumba Barat Daya mencatat bahwa pengembangan ekonomi desa berkontribusi kuat terhadap upaya pengurangan arus urbanisasi. Ini mengindikasikan bahwa desa bukan sekadar menjadi ruang hidup tetapi juga ruang penghidupan bagi masyarakat.

Berangkat dari pengalaman tersebut, program IRE dalam periode 2022-2024 tetap akan meneruskan program pengembangan ekonomi berbasis aset dan potensi lokal yang kuat dengan perspektif sustainable livelihood dan tatakelola yang inklusif, sehingga kelompok rentan dan marjinal di desa menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan menerima manfaat dari program pengembangan ekonomi di desa.

Program yang dirancang dalam periode ini meliputi:

1. Mengembangkan model Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) secara partisipatif (Kawasan Wisata, Kawasan Pertanian, Kawasan Hutan, dan lain-lain);
2. Penguatan kelembagaan dan usaha BUM Desa berbasis aset dan potensi lokal;
3. Penguatan kapasitas usaha bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan perempuan dari keluarga miskin