Isu ketimpangan (inequality) kembali menguat belakangan ini. Indeks Gini sering menjadi rujukan dalam melihat tren ketimpangan dilihat dari aspek pengeluaran. Meski terjadi penurunan angka Indeks Gini dari 0,336 pada September 2015 Menjadi 0,316 pada 2016, secara umum ketimpangan masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Problem ini juga seringkali dikaitkan dengan menguatnya polarisasi berbasis politik identitas (Wilson, 2017). INFID belakangan melaporkan tujuh tren ketimpangan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah, di antaranya:
(1) ketimpangan kesempatan kerja, (2) ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan, (3) ketimpangan pelayanan kesehatan, (4) pelayanan air bersih, (5) tingkat harapan hidup, (6) indeks pembangunan manusia antar wilayah, dan (7) kesenjangan pendapatan antara level pekerja dan CEO.
Di luar aspek tersebut, fenomena ketimpa-ngan juga menyangkut persoalan ketimpa-ngan penguasaan lahan, terutama di perdesaan. Di sisi lain, terjadi tren pe-nyusutan penduduk yang memperoleh pen-dapatan di sektor pertanian dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 40.136.242 menjadi 37.770.165 orang (BPS, 2016). Perubahan agraria ini seringkali juga dikaitkan dengan problem relasi antara perkotaan dan perdesaan yang semakin mengikis lokalitas desa dan kawasannya. Banyak studi mengabarkan bahwa petani di desa sudah tidak lagi bertumpu pada lahan pertanian sawah, karena kian menyusutnya area penghidupan utama itu. Tekanan lahan sawah sebenarnya terjadi karena beragam faktor, antara lain: pertambahan penduduk, desakan alih guna, dan pencaplokan oleh pemodal di kota. Kondisi ini seringkali menjadi akar persoalan kemiskinan di
Berkaca pada kondisi tersebut, ketimpangan (inequality) dalam pembangunan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, ketimpangan hasil (inequality of outcomes) yang menitikberatkan pada dimensi material kesejahteraan dan kedua, cara pandang yang menaruh perhatian pada ketimpangan kesempatan (inequality of opportunity), dengan fokusnya pada keadaan-keadaan di luar kontrol seseorang yang mempengaruhi potensi hasil atas usaha atau masa depannya. 1 Berangkat dari dua cara pandang tersebut, riset ketimpangan di empat kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berupaya melihat ketimpangan antara perdesaan dengan perkotaan dalam dua dimensi penting: ekonomi dan non ekonomi. Dimensi ekonomi ini mencakup ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pengeluaran/konsumsi. Sementara itu, dimensi non ekonomi meliputi aspek ketimpangan dalam pelayanan dasar, yakni administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, pertanyaan utama dalam riset ini adalah (1) bagaimana kecenderungan kondisi ketimpangan baik ekonomi maupun non ekonomi di desa dan antar kawasan serta (2) bagaimana strategi kebijakan yang ditempuh pemda untuk mengatasi ketimpangan tersebut?
Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data dilaku-kan dengan memadukan observasi, wawan-cara, serta focus group discussion (FGD) dengan analisis data statistik dan dokumen kebijakan pemerintah desa dan daerah. Mengapa memilih lokasi riset di DIY? DIY dipilih dengan sejumlah pertimbangan.
Download Working Paper bisa DISINI