Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memadukan aspek teknokratik dan politik tentang mimpi Indonesia 5 Tahun mendatang. Janji politik pada saat kampanye pun menjadi bagian penting dari dokumen ini yang termanifestasi dalam bentuk program-program pembangunan nasional, sehingga dokumen ini memiliki arti penting untuk turut menentukan nasib desa ke depan.
Mengingat begitu pentingnya dokumen RPJMN sebagai sebuah arah pembangunan nasional yang juga mengatur isu tentang desa, maka IRE secara intensif melakukan serangkaian kegiatan advokasi dalam rangka mendorong lahirnya kebijakan yang berjalan pada rel mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh IRE atas implementasi UU Desa, setidaknya ada tiga isu krusial yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Pertama, terkait penataan desa yang hingga saat ini masih terbentur pada tumpang tindih data dan kewenangan. Kedua, terkait pendampingan desa yang masih bersifat sentralistik dan belum berbasis pada kebutuhan lokal. Ketiga, tentang pentingnya peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka menjalankan kewenangannya.
Bila di periode pertama kepemimpinan Jokowi isu desa menjadi primadona, karena selain masuk dalam program Nawacita yang menjadi jargon politik pada masa kampanye saat itu dan tercermin juga di dalam dokumen RPJMN 2015-2019, beda cerita dengan janji politiknya pada kampanye di periode kedua ini. Tidak banyak terdengar kata “Desa” dalam setiap kampanyenya, dan ini juga yang menjadi kecemasan IRE akan perhatian Pemerintah Pusat terhadap Desa.
FLAMMA Review edisi 56 ini kembali hadir dengan tetap berfokus pada upaya penguatan desa melalui kebijakan nasional, khususnya untuk mengingatkan kembali tentang masih banyaknya pekerjaan-pekerjaan Pemerintah Pusat yang tertunda dalam mengimplementasikan UU Desa dengan memanfaatkan momentum politik yang ada. Apakah Jokowi masih akan melanjutkan banyak mimpinya yang tertunda di Periode Pertama, ataukah terjadi pergeseran sebagai imbas transaksi politik yang cukup panas pada saat Pemilihan Presiden 17 April 2019 lalu?
IRE berharap FLAMMA Review ini mampu memberi warna bagi proses penyusunan kebijakan khususnya RPJMN 2020-2024 yang berbasis pada cerita-cerita lokal dan hasil penelitian yang diramu oleh para penulis dalam berbagai artikel yang menyajikan data, analisis hingga rekomedasi kebijakan. Selain itu, FLAMMA Review ini juga diharapkan memberi perspektif penting bagi para aktivis, akademisi hingga praktisi di tingkat lokal dalam memandang dan memperlakukan desa.
Edisi FLAMMA 56 Dapat diDownload DISINI