Membantu Biak Numfor Menyongsong Implementasi UU Desa

22 June 2015 - 08:01 WIB | mahmud |

 

IMG-20150622-WA012 Semua berdiri dan menyanyikan “lagu wajib” Cendrawasih Burung Emas atau Tanah Papua. Hampir selalu begitu. Pelatihan tentang implementasi Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa di Kabupaten Biak Numfor Papua diselingi nyanyi bersama lagu kebanggaan warga kampung di tanah Papua—bisa di awal, di tengah, atau di akhir sesi pelatihan.

Kegiatan bertema “Implementasi UU No 6/2014 tentang Desa dan Pelatihan Penyusunan RPJM Kampung dan APB Kampung yang Berkualitas” itu dikemas dalam tiga kegiatan secara beruntun. Pertama, diskusi sehari antara tim fasilitator IRE, staf Rumsram, dan perwakilan dari tokoh adat Biak Numfor dan beberapa kepala kampung. Kedua, lokakarya implementasi UU Desa. Lokakarya dua hari ini dibuka Bupati Biak Numfor, Thomas Ondy, dan dihadiri sekitar 90 peserta. Mereka terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala BPMK, pejabat struktural Pemda Biak Numfor, Kepala Distrik/Kecamatan, dan Kepala Kampung.

Ketiga, pelatihan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran kampung. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dan melibatkan kurang lebih 35 peserta. Ketiga kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi capaian persiapan pelaksanaan UU Desa dan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan komitmen para staf Yayasan Rumsram, pemerintahan desa, distrik, dan daerah dalam melaksanakan ketentuan UU Desa.

Rangkaian kegiatan yang secara keseluruhan berlangsung 6 hari itu, secara detail banyak mengulas aspek-aspek penting substansi UU Desa dan strategi implementasinya dalam konteks Kabupaten Biak Numfor. Salah satu persoalan penting yang muncul adalah bagaimana mencegah adanya pemahaman yang menyederhanakan UU Desa hanya soal uang. Hal ini menjadi salah satu bahasan penting karena setelah didiskusikan secara mendalam, UU Desa tidak hanya mengatur soal uang semata.

Ada empat poin utama yang justru penting dipahami peserta. Pertama, soal kedudukan yang berimplikasi pada pola relasi kampung dan kabupaten. Kedua, perihal kewenangan yang berdampak pada pembagian kewenangan antara kampung dan daerah. Ketiga, tentang perencanaan dan penganggaran yang memberi keleluasaan bagi kampung untuk menyatukan perencanaan dan penganggaran. Hal ini terkait adanya dukungan dana desa untuk membiayai perencanaan level kampung. Keempat, mengenai pemetaan aset yang mengharuskan kabupaten dan kampung untuk segera mengidentifikasi aset yang ada di kampung. Pasalnya, UU Desa memberi waktu dua tahun pasca disahkannya UU Desa agar desa/kampung segera melakukan identifikasi aset-asetnya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga mengungkap bahwa umumnya kampung-kampung di Biak Numfor belum siap. Uang memang salah satu aspek penting dalam UU Desa. Dana desa yang berasal dari APBN adalah salah satu tambahan sumber pendapatan kampung selain ADD, bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan dari kabupaten/pronvinsi. Tetapi, uang saja tidak cukup. Agar kampung bisa optimal membelanjakan uang yang dimiliki, maka kewenangan dan perencanannya harus jelas dan terdokumentasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Dari diskusi selama pelatihan, terungkap juga bahwa masih banyak kampung yang belum memiliki dokumen krusial tersebut. Paling tidak ada dua tipologi kampung terkait dokumen tersebut. Pertama, ada kampung yang sudah memiliki RPJMK, tetapi belum memiliki RKPK dan APBK. Kedua, ada kampung yang sama sekali belum memiliki RPJMK, RKPK dan APBK. Selain itu, kebanyakan dokumen RPJMK yang sudah tersusun masih mengikuti durasi regulasi yang lama yakni lima tahun. Padahal, UU Desa mengubah menjadi enam tahun. Selain itu, konteks RPJMD yang baru saja disahkan yakni 2014-2019 juga membuat kampung harus menyesuikan dan mengkaji ulang.

Lebih jauh lagi, kegiatan seminggu penuh ini juga menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tergolong lambat dalam mengimplementasikan UU Desa. Salah satu indikatornya adalah belum banyaknya regulasi teknis yang dibuat sebagai turunan dari UU Desa di level Kabupaten. Dalam sesi diskusi perumusan rencana tindak lanjut, tergali fakta juga bahwa pihak kabupaten baru mempersiapkan regulasi tentang rincian pembagian dan penetapan dana desa dari APBN. Dalam waktu dekat regulasi itu akan disyahkan.

Regulasi lain yang seharusnya dikeluarkan kabupaten yakni Perbup pembagian kewenangan daerah dan kampung, Perbup ADD, Perda Pemilihan Kepala Kampung dan Pengisian perangkat Kampung, Perbup tentang inventarisasi aset belum ada. Para peserta diskusi dan lokakarya juga merekomendasikan agar Bupati membuat dua Surat Edaran (SE) Bupati yakni SE Bupati mengenai implementasi UU Desa dan SE Bupati mengenai panduan teknis penyusunan RPJMK. Untuk mempercepat regulasi di level kabupaten, forum juga menyepakati membentuk semacam kelompok kerja yang bertugas untuk mengawal percepatan implementasi UU Desa yakni Rumsram, Prospek, LLMMA, Patimo, dan Dewan Adat.

Disamping itu, kegiatan juga secara khusus menyoroti peran distrik/kecamatan. Semua peserta sepakat agar distrik terlibat aktif dalam sosialisasi UU Desa ke kampung-kampung serta membangun komunikasi yang intensif dengan Bappeda, BPMK dan Pemerintah Kampung. Selain peran komunikasi, yang tidak kalah penting adalah peran fasilitasi dan supervisi sebagaimana telah diatur dalam UU Desa. Fasilitasi maupun supervisi ini terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran serta dalam identifikasi aset kampung. Yang perlu dilakukan secepatnya adalah adanya pemetaan kepemilikan kampung terhadap dokumen RPJMK, RKPK dan APBK di wilayah distrik masing-masing. Dengan adanya pemetaan ini diharapkan akan segera diketahui mana saja kampung yang perlu diprioritaskan untuk segera difasilitasi.

Kegiatan yang sangat intensif tersebut juga menghasilan beberapa agenda aksi atau rencana tindak lanjut. Pertama, pemerintah daerah diharapkan segera menetapkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang Rincian Besaran dan Penyaluran Dana Desa. Bersamaan dengan itu Pemda Biak Numfor penting segera menyusun beberapa Perbup, misalnya Perbup Tentang Daftar Kewenangan Asal Usul dan Lokal Berskala Desa, Perbup Tahapan dan Tatacara Pemilihan Serentak Kepala Desa, Perbup Tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, Rencana Kerja Pemerintah kampung dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Peraturan teknis soal Alokasi Dana Desa dan pengelolaan keuangan desa harus pula segera diterbitkan oleh Bupati. Begitu pula tentang Perbup Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung.

Kedua, Yayasan Rumsram bersama-sama dengan kalangan masyarakat sipil di Kabupaten Biak Numfor, media massa, dan stakeholders lainnya sebaiknya segera melakukan pengawalan semua proses penyusunan regulasi teknis turunan dari UU Desa di Kabupaten Biak Numfor. Selain itu penting mengawal kampung dan distrik dalam bersinergi mempersiapkan implementasi UU Desa.

Sg. Yulianto (peneliti IRE)



Leave a comment:

Your email address will not be published.

*