IRE Tawarkan Model Pendampingan Desa yang Asimetris

16 June 2016 - 14:24 WIB | mahmud

RTD Zaki Web IRE

Jakarta- Model pendampingan desa yang ada saat ini memang mengandung banyak permasalahan, mulai dari carut-marut proses dan teknis rekrutmen serta protes fasilitator eks PNPM menyoal seleksi pendamping desa. Tak mau ...

Baca Selengkapnya »

Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, Direktor Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa, Kementerian DPDTT, sedang menjelaskan regulasi BUMDesa di Roudtable Discussion (RTD) “Transformasi Ekonomi Lokal melalui BUMDesa” di Jakarta 13 Juni 2016

Untuk ke sekian kalinya Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) membincangkan isu Badan Usaha Milik (BUM) Desa. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk round ...

Baca Selengkapnya »

Merumuskan Kembali Pendampingan Desa

10 June 2016 - 12:35 WIB | mahmud

DSC_0234

Yogyakarta (1/6/2016) Dalam perjalanan UU Desa yang sudah diterapkan selama hampir 2 tahun, pendamping desa menjadi topik yang sedang hangat dibahas saat ini. Hal ini disebabkan pendamping desa memiliki peran strategis yang ...

Baca Selengkapnya »

Membantu Biak Numfor Menyongsong Implementasi UU Desa

22 June 2015 - 08:01 WIB | mahmud

IMG-20150622-WA008

  Semuaberdiri dan menyanyikan lagu wajib Cendrawasih Burung Emas atau Tanah Papua. Hampir selalu begitu. Pelatihan tentang implementasi Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa di Kabupaten Biak Numfor Papua diselingi nyanyi ...

Baca Selengkapnya »

Diskusi Dana Desa : Banyak Kepentingan Jadi Hambatan

09 June 2015 - 08:25 WIB | mahmud

Suasana Diskusi di Kompas

JAKARTA, KOMPAS Penyaluran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa masih terhambat sejumlah permasalahan. Hal itu terjadi bukan karena pemerintah dan masyarakat desa belum siap untuk ...

Baca Selengkapnya »

Sekadau01

Hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 membawa angin segar bagi pemerintahan Desa terutama dalam upaya mewujudkan kemandirian desa. Melalui regulasi baru ini, kini Pemerintahan Desa memiliki hak yang lebih besar untuk ...

Baca Selengkapnya »

Direktur IRE dan Ketua KPU Kota Yogya

Direktur eksekutif Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta Krisdiyatmiko dan ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) KPU Kota Yogyakarta Wawan Budianto S.Ag, M.Si melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang ...

Baca Selengkapnya »

PP 43 dan PP 60 Tahun 2014 Bertentangan dengan UU Desa

23 December 2014 - 03:24 WIB | mahmud

Workshop UU desa Yogya

Isi Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa ternyata melebihi perintah yang ada dalam UU No. 6 ...

Baca Selengkapnya »

DSC_0191

Bisnis.com, DENPASAR– Deputi Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lili Romli menegaskan status desa di Bali masih akan tetapi diakui seperti saat ini yakni desa ...

Baca Selengkapnya »

Peluang dan Tantangan dalam Pelaksanaan UU Desa

31 October 2014 - 03:15 WIB | support

a6faac96f9ee39e410cc4f71c5f59979

UU No 6/2014 tentang Desa merupakan regulasi yang penting dalam upaya memajukan desa. UU Desa juga merupakan peluang bagi desa untuk menata ulang desa, memajukan dan memenuhi hak warga desa serta ...

Baca Selengkapnya »