Screen Shot 2017-05-13 at 3.45.12 PM

Sampai hari ini desa masih menjadi arena pertarungan ekonomi poli k yang dak kunjung selesai. Ironisnya, yang memperebutkan bukanlah warga desa sendiri, melainkan para investor yang berasal dari luar desa, ...

Baca Selengkapnya »

Mengembangkan BUMDesa untuk Petani Sawit

17 Maret 2017 - 15:25 WIB | mahmud

Screen Shot 2017-03-17 at 3.19.39 PM

Kebijakan tentang perkebunan sawit di Indonesia telah menciptakan kerentanan bagi petani sawit terutama petani sawit swadaya/mandiri. Relasi tidak adil (unfair relation) antara smallholders dengan perusahaan pengolah sawit serta pemerintahan ...

Baca Selengkapnya »

Screen Shot 2017-02-02 at 7.05.01 AM

Policy brief ini bertujuan untuk mendialogkan problem subtansial antar-regulasi. Mandat UU Desa, terutama pasal 112 ayat (4) terkait dengan pendampingan desa, telah ditafsirkan secara luas oleh PP 43/2014 tentang pelaksanaan UU Desa, Permendesa ...

Baca Selengkapnya »

Mengembangkan BUMDesa untuk Transformasi Ekonomi Desa

13 Juni 2016 - 10:39 WIB | mahmud

Screen Shot 2016-06-13 at 10.35.30 AM

Pendahuluan Masyarakat desa yang sejahtera adalah tujuan besar lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Melalui pengembangan ekonomi lokal dan/atau BUMDesa yang berbasis pada potensi serta aset yang ...

Baca Selengkapnya »

Screen Shot 2016-05-31 at 11.39.15 AM

  Dalam norma pasal 79 UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa) ditegaskan bahwa dokumen RPJM Desa dan RKP Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa. Kedudukan dokumen perencanaan desa yang kuat ...

Baca Selengkapnya »

Reforma Agraria dari Desa

- 10:22 WIB | mahmud

Screen Shot 2016-05-31 at 10.19.57 AM

  UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupaya memperkuat desa sebagai basis penghidupan melalui gagasan kemandirian desa. Berbekal kewenangan yang dimiliki, desa diharapkan menjadi arena sekaligus basis penghidupan bagi masyarakatnya melalui ...

Baca Selengkapnya »

Screen Shot 2016-05-31 at 10.02.45 AM

                    Istilah desa mandiri atau kemandirian desa sengaja dipilih oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), ketimbang memakai desa otonom ...

Baca Selengkapnya »

Institusi Lokal untuk Kesejahteraan Bersama

14 Januari 2015 - 03:30 WIB | admin

Screen Shot 2015-01-14 at 10.33.43 AM

Pengantar Institusi lokal biasanya dipandang dalam dua bentuk yakni organisasi lokal dan pranata sosial. Sebagai organisasi, institusi lokal bisa berupa pemerintah desa-dusun, RT-RW, PKK maupun kelompok karang taruna hingga organisasi ...

Baca Selengkapnya »

Policy Brief DPD

Sebagai lembaga politik pasca reformasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem dan praktik demokrasi representasi di Indonesia, karena bisa menjadi penyeimbang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ...

Baca Selengkapnya »

Pages from Policy Brief UN Habitat_Pengarusutamaan Gender

Abstrak  Isu gender merupakan masalah sentral dalam pembangunan. Begitu pentingnya agenda mengakhiri ketimpangan gender, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2004-2009, dan juga 2010-2014, gender menjadi agenda tersendiri. RPJMN 2010-2014 ...

Baca Selengkapnya »