Buku : Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia

16 Mei 2017 - 17:33 WIB | mahmud |

Cover Buku Potret Politik SIAP CETAK

KATA PENGANTAR

Hans Antlöv

KSI – Technical Director

Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam memajukan sektor pengetahuan di Indonesia. Salah satu programnya adalah meningkatkan kualitas penelitian dan analisis kebijakan dari lembaga-lembaga pemikir (think-tank) untuk menginformasikan proses perumusan kebijakan publik (knowledge to policy) yang lebih baik. Sejak Oktober 2015, KSI menjembatani forum pertukaran pengetahuan melalui Knoweldge Communities untuk isu-isu pembangunan desa yang menjadi ruang interaksi bagi produsen pengetahuan seperti lembaga-lembaga penelitian mitra KSI dengan para pembuat kebijakan terkait.

Dengan dikoordinasikan oleh AKATIGA, Institute for Research and Empowerment (IRE) dan Sajogyo Institute, lembaga-lembaga penelitian Mitra KSI yang tergabung dalam Knoweldge Communitiesini kemudian saling berkolaborasi untuk melakukan kajian dan analisis atas tema-tema utama terkait isu desa yakni demokratisasi, pengembangan ekonomi lokal dan kawasan perdesaan. Forum Kajian Desa ini menyampaikan bukti-bukti (evidence) secara reguler untuk mendukung kebijakan dan perencanaan pada beberapa kementerian terkait. Kumpulan tulisan yang berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis terkait tema-tema tersebut inilah yang kemudian disajikan dalam buku berjudul Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisai, Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan di Indonesia ini.

Tema demokratisasi desa dalam buku ini merupakan kumpulan tulisan yang telah dipresentasikan oleh para penulis di Simposium Nasional yang diadakan IRE pada 12-13 Januari 2017. Sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, arah perkembangan demokratisasi di desa menjadi lebih dinamis. Isu-isu terkait peningkatan partisipasi warga dalam proses pembangunan desa, peran aparatur desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa, penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan peran kelompok perempuan yang bisa mengakses dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa, serta pembelajaran dari kearifan lokal desa yang mendukung proses pembangunan desa menjadi gambaran akan kembalinya semangat untuk membangun desa. Berbagai permasalahan yang muncul terkait hal-hal tersebut di atas sesungguhnya menjadi tantangan yang perlu dijawab bersama bagi upaya pelembagaan demokratisasi desa menjadi lebih baik.

Tema pengembangan ekonomi dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh AKATIGA dan Sajogyo Institute diwarnai dengan gagasan tentang efisiensi sosial yang diyakini bisa menjadi alat yang berguna untuk mengukur ketepatan berbagai kebijakan, inovasi, dan intervensi dalam pembangunan perdesaan. Dalam hal ini, efisiensi sosial bisa dikaitkan dalam hal kontribusinya terhadap pencapaian tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan sosial. Pengembangan ekonomi perdesaan juga menyoroti tentang peran lembaga perantaraan dalam membangun norma dan jaringan produktif bagi keberlangsungan ekonomi di perdesaan sesuai dengan konteks lokal. Perlu dukungan semua pihak termasuk pemerintah agar terjadi sinergi yang lebih luas dan sistematis sehingga pengembangan

ekonomi perdesaan bisa menjadi salah satu jenis pembangunan yang mempromosikan kesetaraan, memeratakan, dan berkelanjutan. Dalam konteks kawasan perdesaan, berbagai permasalahan berdimensi ketimpangan struktural yang ada di desa, seperti misalnya beragam krisis agraria dan kerusakan ekologis dan sosial di beberapa kawasan desa-desa wisata juga menjadi gambaran yang terjadi saat ini sehingga mungkin perlu untuk meninjau ulang kebijakan pembangunan terkait pembangunan perdesaan secara umum.

Forum Kajian Desa yang diampu oleh Mitra KSI ini telah berhasil membawa aktor-aktor relevan untuk membicarakan isu-isu pembangunan desa dengan menciptakan jejaring yang juga dapat berkembang untuk kerjasama pada isu-isu relevan lainnya melalui jejaring aktor-aktor perubahan. Forum Kajian Desa telah menyediakan wadah untuk produsen pengetahuan berinteraksi dengan para pembuat kebijakan, dengan cara menjadikan pengetahuan yang relevan lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan. Hal ini misalnya, ditunjukkan dengan pengalaman beberapa mitra KSI dimana Kementerian Desa, Bappenas, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) semakin tertarik untuk meminta dan memanfaatkan hasil-hasil kajian dari Mitra KSI. Komunitas Pengetahuan yang didukung KSI untuk isu pembangunan desa juga semakin berkembang: berdasarkan analisis terkini atas pemetaan jejaring sosial, aktor-aktor yang terlibat dalam komunitas ini telah berkembang dari yang semula sekitar 7 organisasi di pertengahan tahun 2015 menjadi lebih dari 50 organisasi yang terlibat dalam jejaring ini di awal 2017. Hal ini menunjukkan bahwa KSI dan Forum Kajian Desa telah menjadi forum yang menyediakan masukan dan informasi penting bagi mitra pembangunan lain dan juga mitra pemerintah mengenai bagaimana siklus knowledge-to-policy dapat bekerja dalam konteks Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis untuk memperkaya pengetahuan mengenai kondisi demokrasi dan pengembangan ekonomi lokal dan memberikan wawasan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan terkait isu desa dan kawasan perdesaan.

Jakarta, 8 Mei 2017

Hans Antlöv

KSI – Technical Director

Download BUKU Potret Politik & Ekonomi Lokal Di Indonesia



Leave a comment:

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

*