Titok Hariyanto, peneliti IRE sedang menjelaskan Konteks BUMDesa di UU Desa
Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, memaparkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan sanitasi dasar yang layak baru mencapai 59,8 %. Hal ini berarti bahwa, setidaknya ada 150 juta jiwa penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi dasar yang layak. Jika 1 jamban digunakan oleh 1 keluarga dengan asumsi 1 keluarga terdiri dari rata rata 5 jiwa, maka dibutuhkan sekitar 31 juta jamban keluarga untuk menjangkau masyarakat yang masih BABS tersebut.
Plan International Indonesia merespon kondisi tersebut di atas dengan mengajak masyarakat dan para pengusaha swasta di propinsi NTT untuk memecahkan masalah sanitasi tersebut sekaligus melihat kondisi tersebut sebagai suatu peluang bisnis yang sangat prospektif melalui kegiatan wirausaha sanitasi.
Hingga saat ini kegiatan wirausaha sanitasi yang diinisiasi oleh Plan Indonesia dan pemerintah provinsi NTT mengalami pencapaian yang bagus. Saat inis etidaknya sudah terbentuk 27 pengusaha sanitasi yang tersebar di lima kabupaten dampingan, yakni : Sabu Raijua, Kupang, Ende, Manggarai Timur dan Ngada.
Untuk mendorong keberlanjutan kegiatan wirausaha sanitasi dan meningkatkan jumlah pemanfaatan program Plan Indonesia saat ini sedang menginisiasi pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) sebagai lembaga pembiayaan untuk wirausaha sanitasi. Guna mencapai tujuan tersebut Plan Indonesia mengajak lima kabupatenya untuk belajar mengenal BUMDesa bekerjasama dengan IRE, dengan peserta terdiri dari Bappeda, BPMPD, Kepala Desa, dan BPD Desa, dengan jumlah peserta tiga puluh.
“Pada Learning Visit kali ini, peserta tidak hanya berdiskusi di kelas tapi juga akan melakukan study lapangan di dua desa, yaitu Desa Pandowoharjo, Sleman dan Desa Karangrejek, Gunung kidul,” ujar Sunaryo Hadi Wibowo, ketua panitia Learning Visit BUMDesa.
Machmud. N.A