Pembangunan kawasan perdesaan belum menjadi perhatian para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Meski UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memandatkan dan regulasi teknis telah diterbitkan, namun belum banyak praktik pembangunan kawasan perdesaan yang dapat diperlihatkan. Dugaan sementara adalah belum banyak pemangku kepentingan yang menyadari urgensi pembangunan kawasan perdesaan sebagai upaya mengintegrasikan aset dan potensi tiap-tiap desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pedoman yang ada disinyalir lebih mengedepankan aspek teknokrasi ketimbang bertumpu pada kebutuhan dan kapasitas lokal dalam merumuskan desain pembangunan Kawasan perdesaan.
Buku Panduan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan ini menawarkan rute yang lebih sederhana namun tetap mempedomani kerangka regulasi yang ada. Tujuannya adalah agar pesan-pesan penting dan maksud di balik pembangunan kawasan perdesaan lebih dapat dipahami oleh pemerintah desa, masyarakat desa, dan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat memunculkan prakarsa-prakarsa dari bawah dalam pembangunan Kawasan perdesaan sesuai kebutuhan dan potensi lokal.
Download Buku Panduan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan DISINI