Buku Mengawal Negara Budiman, Seberkas Akuntabilitas Amanah Rakyat karya Abdullah Azwar Anas ini berusaha membahas secara komprehensif bagaimana mengawal khittah negara agar bertumpu pada cita-cita keadilan sosial. Bagi salah seorang anggota DPR RI 2004-2009 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, mewujudkan keadilan sosial merupakan keniscayaan bagi setiap pemimpin yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.Akan tetapi, realitas sosial-politik saat ini memang amat ironis. Bagi penulis, para pemimpin saat ini belum bisa benar-benar menghantarkan keadilan sosial. Di lapangan, ketimpangan sosial masih mendominasi wajah republik yang memimpikan keadilan ini. Satu sisi banyak masyarakat yang menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemewahan. Namun, di sisi lain, banyak pula masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan keterbelakangan.
Merujuk data Badan Pusat Statistik Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia tercatat masih 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari jumlah penduduk. Angka pengangguran juga masih tinggi yakni 9,43 juta orang. Realitas tersebut bagi Azwar merupakan ironi bagi negeri yang gemah ripah loh jinawi. Kemiskinan dan pengangguran merupakan problem krusial yang sampai saat ini masih menghantui bangsa Indonesia.
Kemiskinan bagi Azwar bukan saja mengancam bangunan politik, sosial dan ekonomi masyarakat, namun juga harkat, derajat dan martabat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kemiskinan bukan pula semata karena kultur masyarakat yang lemah, tapi juga dikarenakan struktur sosial politik yang timpang. Artinya, ada proses pemiskinan—meminjam istilah Sachs (2005).
Proses pemiskinan itu disebabkan adanya salah urus dalam strategi pembangunan masyarakat. Azwar mencontohkan, banyaknya kasus bunuh diri akibat tidak kuat menanggung beban hidup, maraknya kasus busung lapar, kenaikan harga kebutuhan pokok, mahalnya pupuk, penggusuran atas nama pembangunan, banyaknya orang tak mampu membeli beras dan semisalnya merupakan akibat strategi pembangunan yang salah alias menyimpang.
Itulah sebabnya, bagi Azwar, dibutuhkan diagnosis atau solusi jitu guna mengatasi problem tersebut. Pasalnya, kemiskinan di Indonesia amat memprihatinkan—meminjam bahasanya james C Scott (1983)—seperti orang yang terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun akan menenggelamkannya. Maka, bagi Azwar Negara perlu memainkan perannya sebagai poros keadilan bagi kemaslahatan publik. Artinya, Negara tidak hanya sekadar memenuhi kepentingan pasar semata, tetapi juga menyelamatkan sendi-sendi sosial kehidupan masyarakat.
Beberapa peran Negara sebagai poros kemaslahatan publik atau kesejahteraan sosial menurut Azwar seperti berikut. Pertama, mengembalikan watak kebijakan publik ke tempatnya semula, yakni bukan hanya mendapatkan legitimasi rasional atas segala produk kebijakan, tetapi juga memperoleh tambatan etis. Sebagai contoh, kebijakan pendirian industri harus dilihat bukan semata-mata kepentingan pebisnis, akan tetapi juga masyarakat sekitarnya.
Kedua, memunculkan kembali peran Negara sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya yang tersisih melalui serangkaian program jaminan sosial dan alokasi fasilitas publik. Menurut Azwar, ada dua langkah yang bisa ditempuh untuk mengawal khittah Negara guna mencapai kesejahteraan. Yakni, (i) mengagendakan seluruh strategi pembangunan yang memberi nisbah secara proporsional bagi seluruh rakyat; (ii) memberi penekanan terhadap penciptaan fasilitas barang publik yang ditujukan bagi sebagian rakyat yang terpuruk dalam proses pembangunan.
Bagi Azwar, fasilitas-fasilitas publik tersebut mencakup rumah sederhana khususnya bagi masyarakat miskin korban penggusuran, fasilitas kesehatan, pendidikan dan transportasi massal dan murah bagi khalayak masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, menurut Azwar, Negara harus bisa memberi kesempatan yang sama bagi semua warganya dan bisa mendistribusikan sumber-sumber ekonomi secara adil dan merata.
Dengan begitu, Azwar berharap Negara bisa memainkan perannya sebagai poros kesejahteraan sosial. Sebuah Negara yang Budiman: Negara yang tidak hanya kuat tetapi juga mampu mencurahkan segenap kuasanya untuk memenuhi dan melindungi hak-hak warganya.
Buku ini merupakan kritik sekaligus otokritik terhadap para pemimpin agar senantiasa memegang amanah rakyat. Lewat buku ini, penulis mengajak para elit politik dan birokrasi pemerintahan untuk terus menerus berjuang mewujudkan cita-cita keadilan sosial.
Judul Buku : Mengawal Negara Budiman; Seberkas Akuntabilitas Amanah Rakyat
Pengantar : KH Abdurrahman Wahid
Penulis : Abdullah Azwar Anas
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Cetakan : 1, Oktober 2009
Tebal : 264 Halaman
Ahmad Hasan MS*
*) Penulis adalah Pustakawan dan Peneliti Pada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) NU DIY.