Screen Shot 2019-06-28 at 3.32.13 PM

Kota Yogyakarta belum sepenuhnya mampu menyediakan pekerjaan yang layak bagi pemuda dan perempuan. Survei INFID (2018) di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa hingga saat ini dari total responden yang disurvei, baru sekitar 26 persen tenaga kerja di kelompok ini yang bekerja sesuai keahliannya. Sementara itu, masih terdapat 31 persen pekerja yang digaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Kondisi ini diperparah dengan kurangnya informasi mengenai mekanisme kenaikan gaji atau upah dan tidak adanya ruang untuk menegosiasikan gaji.1 Akan tetapi, kebijakan UMK bagi sebagian pengusaha, terlebih dalam ketogori UKM, mengalami kesulitan untuk memenuhi standar UMK, mengingat keuntungan yang diperoleh masih terbilang kecil karena jumlah produksi yang terbatas.

Riset IRE menemukan dua penyebab utama kondisi ini. Pertama, ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah kota dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan keahlian pekerja. Program atau kegiatan tahunan yang dirumuskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tidak mampu menyediakan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian pencari kerja. Akibatnya, usulan-usulan yang tercermin dalam musrenbang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil calon pekerja. Meskipun musrenbang hanya salah satu wadah menjaring kebutuhan keterampilan dari sisi calon peserta, mekanisme usulan dari bawah ini tentunya perlu dioptimalkan lagi. Kedua, belum optimalnya sinergi antara pemerintah, swasta, institusi pendidikan, dan kelompok masyarakat sipil dalam mendukung kebijakan kerja layak di Kota Yogyakarta.

Data publikasi April, 2017 memperlihatkan rasio penduduk usia produktif terhadap total penduduk sebesar 0,78%. Bonus demografi ini merupakan peluang untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan daerah karena beban penduduk usia produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif menjadi lebih kecil. Selain itu, tingkat pengangguran di Kota Yogyakarta juga terbilang rendah yaitu 3.33%, di bawah rata-rata pengangguran nasional yang mencapai 5%. Namun, jumlah pekerja perempuan terbilang masih rendah bila dibandingkan pekerja laki-laki dengan perbedaan jumlah yang signifikan yakni sebesar 38.022.

Untuk mendapatkan Policy Brief lengkap silahkan download DISINI



Leave a comment:

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

*