Pendahuluan
Ketidaksetaraan gender merupakan salah satu problem pembangunan yang sampai saat ini masih mengakar kuat. Hal ini pula yang ditengarai sebagai penyebab lebarnya jurang ketimpangan di Indonesia. Dalam relasi sosial politik keseharian, ketimpangan gender ini dapat dilihat dari masih dominannya laki-laki dalam pengambilan keputusan baik pada skala mikro (rumah tangga) maupun dalam skala makro (tata kelola pemerintahan).
Data yang dilansir INFID – Oxfam menunjukkan di Indonesia perempuan hanya menduduki 1 dari 5 kursi di parlemen, hanya 1 orang perempuan dari 50 orang terkaya, dan perempuan hanya menempati 5 – 10 persen posisi top manajemen. Dalam hal pekerjaan, penghargaan terhadap kaum perempuan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki. Artinya, kaum perempuan lebih besar memiliki resiko mengalami kemiskinan daripada kaum laki-laki.1
Di tingkat desa, terpinggirnya perempuan dari proses politik dan aktivitas pembangunan berdampak pada beban sosial dan ekonomi yang diterimanya. Riset yang dilakukan IRE di Kabupaten Lombok Timur menemukan lemahnya akses dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua level dan di dalam pengelolaan aset di desa, turut menjadi penyebab tingginya jumlah perempuan desa yang menjadi pekerja migran (Tenaga Kerja Wanita/TKW).
Untuk melanjutkan membaca silahkan donwload DISINI