KEBIJAKAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN KEHENDAK MENGEMBANGKAN DAERAH SEJAHTERA

Sunaji Zamroni¹

ABSTRAKSI

Keberagaman kebijakan daerah akhirnya menjadi keniscayaan di dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan (Banyankes), yang dikelola oleh Dinas
Sosial Pemda Kabupaten Bantul, satu diantara keragaman tersebut. Kebijakan daerah ini diformulasikan dalam kerangka merespon dua situasi sekaligus, yaitu; 1) merespon situasi warga miskin yang tidak
terakomodasi oleh Jamkesmas (Pemerintah), Jamkesos (Pemerintah Propinsi), maupun asuransi konvensional (Askes, Asabri, Jamsostek), 2) merespon ketentuan PP No 38 Tahun 2007 untuk menyelenggarakan pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan. Orientasi kebijakan Banyankes ini adalah membantu subsidi pembiayaan pelayanan rawat inap di penyelenggara pelayanan kesehatan (PPK).

Subsidi pada tahun 2008 sebesar maksimal 50 persen, tahun 2009 sebesar 40 persen, dan sejak tahun 2010 menjadi 25 persen atau Rp 4.000.000. Studi ini menemukan bukti bahwa alokasi anggaran Banyankes mengalami penurunan, dari Rp 3.243.693.806 (TA 2009) menjadi Rp 3.058.457.420 (TA 2010). Jumlah warga miskin yang mengakses Program Banyankes menaik, dari 2.145 (TA 2009) menjadi 2.779 (TA 2010). Namun, besaran bantuan Pemda Kabupaten Bantul kepada warga miskin ternyata
berkurang drastis, dari 41,7 persen (TA 2009) menjadi 27,9 persen (2010).

Studi ini mencatat bahwa kebijakan model Banyankes yang residual coverage (warga miskin saja), dianggap sebagai tindakan minimalis. Perbandingan praktik kebijakan serupa menunjukkan, bahwa
Kabupaten Sumedang, Sukoharjo dan Jembrana telah berani memilih model jaminan pemeliharaan kesehatan yang berorientasi universal overage. Kesimpulan studi ini adalah Kabupaten Bantul masih jauh
dari pengertian daerah sejahtera, sedangkan daerah pembandingnya dapat dikatakan mendekati
pengertian daerah sejahtera.

Kata Kunci: Kebijakan Daerah, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Daerah Sejahtera

¹ Staf Penelliti IRE Yogyakarta