JAMINAN SOSIAL DIBAWAH BAYANG-BAYANG PENINGKATAN ANGGARAN PUBLIK

Borni Kurniawan¹

Kapasitas pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah berkait erat engan tata kelola kebijakan sosial dan daya tahan masyarakat. Krisis konomi yang mendera Indonesia akhir 1997, kiranya menjadi fakta ahwa tata kelola kebijakan sosial kita belum siap menghadapi goncangan konomi. Begitu badai krisis tiba, fluktuasi angka kemiskinan aik secara mengejutkan. Resep pengurangan resiko resesi ekonomi un dikeluarkan pemerintah dengan mebuat kebijakan sosial seperti, perasi pasar, beasiswa untuk warga miskin, jaminan kesehatan, dan rogram pemberdayaan PNPM.

Program Jamkesmas yang diluncurkan sejak tahun 2007 merupakan bagian penting program jaminan kesehatan. Tujuannya, untuk mengantisipasi arga miskin terjatuh dalam lobang ketidakberdayaan,
karena mahalnya biaya layanan kesehatan. Formulasi pembiayaan ang disandarkan pada APBN ternyata belum sepenuhnya seirama engan target-target penurunan angka kemiskinan. Bahkan pada aat yang sama intervensi program-program yang berorientasi pada enanggulangan kemiskinan sama-sama menuntut penambahan anggaran besar tapi, tetap sama-sama pula tidak mampu menekan
angka kemiskinan secara pasti dan terukur. Ketika perangkat anggaran, mekanisme dan sistem program Jamkesmas telah dibuat bagus oleh pemerintah, maka kiranya penting untuk melihat fakta delivery
program Jamkesmas di tengah masyarakat. Dengan demikian akan mendapat bahan refleksi untuk perbaikan kebijakan sosial bidang kesehatan di masa mendatang.

Kata Kunci: Kebijakan sosial, pembiayaan kesehatan, kemiskinan

¹ Penulis adalah staf peneliti IRE Yogyakarta