Berupaya menjadi pusat pendidikan terkemuka di Indonesia, tapi
kebijakan tentang pendidikan belum optimal. Lantas, bagaimana wajah
pendidikan Yogyakarta saat ini?
Siang itu, Sabtu (6/3/2004) puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya
Aliansi Peduli Pendidikan Yogyakarta (APPY) menggelar demonstrasi
sebagai wujud keprihatinan atas penggusuran SD Ambarukmo yang lokasinya
dekat Hotel Ambarukmo di Jalan Solo-Yogyakarta. “Kami percaya tanah itu
milik keraton. Perubahan sikap keraton yang tiba-tiba akan menggusur
sekolah untuk pembangunan megamal mengusik nurani kami untuk
mempertanyakan sikap Sultan Hamengkubuwono X di dalam menjaga
kelangsungan pendidikan dan budaya di Yogyakarta,” seru mereka.
Ilustrasi di atas menggambarkan dunia baru pendidikan di Yogyakarta.
Suara anak-anak SD dan para gurunya yang biasanya sahut-sahutan
mengejar ilmu pengetahuan, berubah menjadi suara mandor dan para tukang
batu dengan semua alat beratnya guna memahat peradaban baru, sebuah
megamal yang mengejar pendapatan asli daerah (PAD).
Maraknya mal di Yogyakarta hanya satu dari sekian persoalan yang
dihadapi kalangan pendidikan di Yogyakarta. Dari penelusuran Flamma,
tercatat sejumlah persoalan yang menjadi kerisauan praktisi dan
pengamat pendidikan di Yogyakarta, seperti munculnya dua kutub sekolah
yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada sekolah yang sudah
mencanangkan go international, sedang di sisi lain masih banyak
sekolah yang berkutat memperbaiki sarana-prasarananya.
Selain itu, muncul banyak sekali keluhan tentang bagaimana
mempertahankan citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Mahalnya biaya
pendidikan, lingkungan yang tak lagi kondusif untuk belajar, serta
merebaknya budaya hedonisme dan konsumerisme akibat pembangunan mal. Di
sisi lain pemerintah kurang perhatian terhadap fasilitas-fasilitas yang
dapat mendukung pendidikan, seperti perpustakaan maupun museum.
Pengamat pendidikan di Yogyakarta, Darmaningtyas, membenarkan kerisauan
tersebut. Ia menambahkan, di sisi lain alokasi dana dari pemerintah
justru diberikan pada sekolah yang hendak menerapkan standar
internasional karena dianggap menaikkan pamor Yogyakarta sebagai kota
pendidikan. Ia mengilustrasikan, di Jakarta untuk masuk ke SMP Negeri
yang standar diperlukan sekitar 1 juta dan dipungut setelah satu bulan
masuk. Tapi di Yogyakarta, biayanya telah ditentukan secara sepihak
oleh sekolah dan harus dibayar ketika dinyatakan lolos tes. Mau tidak
mau, orang yang tidak punya uang harus tersingkir. “Dibandingkan dengan
Jakarta, di sini lebih kejam,” tuturnya.
Kebijakan Pendidikan di Yogyakarta
Ditemui di ruang kerjanya, Bambang Irianto, Kepala Sie.
Data dan Teknologi Informasi (TI) Dinas Pendidikan Provinsi DIY
menjelaskan, kebijakan pendidikan di Yogyakarta tidak terlepas dari
kebijakan pendidikan di tingkat pusat. Kebijakan pendidikan yang
diterapkan pemerintah daerah pasca Otonomi Daerah, berupaya memeratakan
kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing. Dalam rangka
pemerataan pendidikan, pemerintah menyediakan beasiswa. “Minimal, anak
usia SD-SMP bisa sekolah dalam rangka wajib belajar,” tuturnya kepada
Flamma. Ia menambahkan, saat ini, melalui program dana
kompensasi BBM untuk pendidikan di DIY diusulkan mencapai 118, 7 milyar
yang rencananya dicairkan mulai Agustus 2005.
Darno, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta,
menengarai, pasca Otonomi Daerah, banyak daerah-daerah yang
memproklamirkan diri sebagai kota pendidikan terutama di jenjang
pendidikan dasar dan menengah. Di level perguruan tinggi, banyak yang
mulai membuka perguruan tinggi dan lebih murah. “Kalau kita tidak
bekerja keras dan semaksimal mungkin, kita akan tersaingi dan label
kota pendidikan akan tinggal kenangan,” ujarnya.
Guna mendukung ide peningkatan kualitas pendidikan, juga digagas konsep
smart school untuk membuat sekolah yang cerdas dengan TI yakni
information technology atau teknologi informasi dan komputer
sebagai penunjangnya. Dengan TI, para guru juga dapat mengembangkan
sistem pembelajaran mutakhir dan diharapkan menemukan sistem
pembelajaran baru. Jadi, tidak hanya sebagai alat informasi semata.
Bambang menambahkan, program ini juga akan dibantu dana dari APBD. Ia
yakin, dengan smart school, program TI dan e-library,
daya saing Yogyakarta akan meningkat dan membuat sekolah di Yogyakarta
lebih maju.
Adapun biaya untuk membangun pendidikan di
Yogyakarta berbasis TI, yaitu pengembangan sistem jaringan internet di
sekolah, Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, akan
mengajukan pinjaman ke Jepang sebesar 1,4 triliun. Menurut dia, angka
150 juta dollar AS (Rp. 1,4 triliun) hanya target, sedangkan
realisasinya bisa jadi hanya sepertiganya. Pinjaman untuk proyek TI
juga dilakukan secara bertahap dalam lima tahun, dan pembebanannya
melalui sharing antara provinsi dan kabupaten/kota. (Kompas
Jogja, 22/8)
Selain TI tadi, Bambang Irianto menyatakan bahwa Yogyakarta
tidak hanya memiliki potensi di bidang pendidikan, tapi juga sektor
pariwisata. Baginya, keduanya harus berjalan berbarengan. Untuk
mempertemukan keduanya, dicetuskan ide wisata pendidikan. Modelnya,
dunia pendidikan membuka diri untuk mengakses rencana-rencana di dunia
pariwisata. Lalu beberapa sekolah yang, misalnya, dengan lab school-nya
punya kepariwisataan. Dunia pendidikan juga punya andil memasarkan
pariwisata. Begitu juga sebaliknya, dunia pariwisata bisa menunjukkan
sekolah-sekolah yang unggul di Yogyakarta.
Guna menunjang sektor pariwisata dan pendidikan, Darno
mengatakan saat ini Walikota Yogyakarta sedang menghimbau agar di mal
dikembangkan electronic library. Modelnya sederhana, di sudut
mal ada komputer yang dapat dipakai masyarakat untuk mengakses
informasi. Ikhtiar ini tentu tidak terlepas dari upaya mengawinkan
pariwisata belanja dengan pendidikan.
Upaya memadukan unsur pariwisata dan pendidikan begitu
nampak dalam pembangunan Taman Pintar yang letaknya berdampingan dengan
Benteng Vrendburgh dan Taman Budaya serta patung Ki Hajar
Dewantara yang berada di perempatan Jalan Jend. Sudirman, di depan
Gramedia.
Proyek Pembangunan Taman
Pintar
Konsep:
-Ilmu pengetahuan mudah dan menyenangkan bagi siswa.
-satu kesatuan dengan Benteng Vrendburgh dan Taman Budaya
Pendanaan:
-Kebutuhan : Rp. 50,75 Milyar
-Sumber : a. APBD Kota Rp. 15,5 M
b. APBD Provinsi Rp.
8 M
c. APBN Rp. 19,3 M
d. Swasta Rp. 7,8 M
-Realisasi pendanaan : hingga 2005 dari APBD Kota 14,55 M, APBN Rp.
3 M dan Swasta Rp. 212
Juta
-Kekurangan 2005, direncanakan dipenuhi dari APBD Rp. 894 juta, APBD
Provinsi Rp. 4 M, APBN Rp. 10,8 M dan Swasta Rp. 3,2 M.
-Tahun 2006 usulan ke APBN Rp. 6,5 M.
Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta.
Praktik yang Tidak Jelas
Mengomentari misi pendidikan di Yogyakarta, Darmaningtyas membenarkan
jika tidak bisa lepas dari kebijakan pendidikan di tingkat nasional,
“hanya saja kalau kita lihat praktiknya di Yogyakarta serba tidak jelas,
memihak orang miskin tidak, menuju pencapaian kualitas juga tidak,”
cetus pria yang aktif menulis artikel tentang pendidikan di media
massa.
Munculnya ketidakseimbangan kualitas antar sekolah di Yogyakarta, juga
merupakan bukti adanya kecenderungan untuk keluar dari misi pendidikan
di DIY. Kualitas pendidikan anak-anak tidak berarti penyeragaman,
“tetapi bagaimana setiap anak terlayani sesuai kemampuannya. Ini yang
disebut peningkatan kualitas,” tukas St. Kartono, Guru SMA Kollese De
Britto.
Terkait pemberian beasiswa sebagai upaya mengatasi kesenjangan sekolah,
Murwati Widiani, guru yang pernah menyabet anugerah Guru Berprestasi
Tingkat Nasional I tahun 2002, melihat hal itu belum cukup mengatasi
persoalan di lapangan karena bantuan tersebut terkadang tidak merata.
Ia juga menjelaskan, sebetulnya Yogyakarta memiliki banyak modal untuk
menjalankan visi-misi Yogyakarta, terutama dengan lebih memperhatikan
sumber daya manusianya.
Selain persoalan kualitas, yang tidak kalah penting adalah perlunya
kesadaran bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat dan menjadi
kewajiban negara. Menurut Basuki AR, Ketua Komisi E DPRD DIY, perlu
diusulkan adanya perda pendidikan yang dapat menjamin semua orang
bersekolah, terutama warga kurang mampu. “Jangan lihat orang tuanya
yang miskin, tapi mana perlindungan negara kepada orang miskin,”
tuturnya.
Darmaningtyas menambahkan, menyusutnya jumlah mahasiswa luar Yogyakarta
yang datang ke Yogyakarta, mahalnya biaya pendidikan, dan menurunnya
kualitas secara kumulatif dibandingkan dengan kota-kota lain merupakan
hal yang harus dijawab dan tidak cukup dengan membangun patung atau
taman. “Mestinya dijawab dengan membangun ruang-ruang belajar dan
menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar,” tuturnya.
Dalam pandangan Murwati Widiani, Guru SMA Muhammadiyah Pakem,
taman pintar maupun patung Ki Hajar Dewantara hanya bersifat monumental
dan seremonial. Menurutnya, hal seperti itu tidak perlu ditonjolkan dan
hanya menjadi proyek saja. “Saat ini, peran pemerintah dalam upaya
memajukan Yogyakarta sebagai kota pendidikan belum menonjol,” tukasnya.
Dari catatan Flamma, seiring bertambahnya jumlah mal di
Yogyakarta sejak tahun 2004, dari 2 mal pada tahun 2003 menjadi sekitar
8 mal pada tahun 2004, beberapa program studi di beberapa perguruan
tinggi justru terancam gulung tikar karena kekuarangan mahasiswa.
Sugiyanto, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta DIY, mengatakan,
diperkirakan jumlah PTS yang mendapatkan mahasiswa baru kurang dari 100
mahasiswa pada tahun 2005/2006 kian bertambah, “jika tahun sebelumnya
mencapai 25%, tahun ini diperkirakan melonjak mencapai 50%,” tuturnya.
(Kompas Jogja, 28/7)
Jurusan Perguruan Tinggi di DIY yang Kekurangan Mahasiswa
|
Universitas |
Jurusan |
Keterangan |
|
UST |
Pendidikan luar
sekolah |
Status jurusan non-aktif
sejak 1995 |
|
UPN |
Ilmu tanah |
Tahun 2003 peminat
33 orang dengan daya tampung 50 orang |
UNY
Seni tari |
2003 peminat
sekitar 20 orang dengan daya tampung 50 orang |
|
STPMD |
Pembangunan
masyarakat desa |
2003 diusulkan
ditutup karena kekurangan peminat |
|
ISI |
Fotografi |
2004 peminat
sekitar 24 orang |
|
ISI |
Karawitan |
2004 peminat
sekitar 9 orang |
|
ISI |
Seni tari |
2004 jumlah
mahasiswa kurang dari daya tampung jurusan |
Sumber: informasi dari beberapa universitas di DIY dan Kompas Jogja
Trend turunnya jumlah mahasiswa dan melonjaknya mal, memperlihatkan
betapa menguatnya kebijakan pemerintah dalam pembangunan fisik seperti
pusat perbelanjaan maupun hiburan daripada mempertahankan atau
melindungi infrastruktur pendidikan dan mengarusutamakan pendidikan
dalam kebijakan pemerintahan. Darmaningtyas menjelaskan, ini bermula
dari asumsi bahwa pembangunan fisik yang baik akan menjadi daya tarik
orang untuk datang ke Yogyakarta. Ia mencontohkan, kalau yang
ditawarkan Yogyakarta adalah mal, orang dari Jakarta atau Surabaya
tidak akan datang ke Yogyakarta karena mal mereka jauh lebih bagus.
Bagi dia, mal berlawanan dengan semangat pendidikan dan justru
menawarkan gaya hidup yang hedonis-konsumeris.
Mengomentari rencana penggunaan TI dalam bidang pendidikan, Sekretaris
Dewan Pendidikan Provinsi DIY, Aulia Reza Bastian, menilai, hal
itu akan mendukung Yogyakarta sebagai kota pendidikan. “Saya jamin,
kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi jika tidak didukung TI hanyalah
isapan jempol,” ucapnya.
Sebaliknya, Darmaningtyas yang juga anggota dewan penasehat Center
for the Betterment of Education menyatakan, hal itu adalah mimpi
dan kontradiktif. Artinya, kekayaan Yogyakarta adalah budaya, mestinya
pendidikan berbasis budaya yang dikembangkan. Kalau TI, Yogyakarta
sulit bersaing dengan India maupun Cina dan kehilangan ciri khasnya.
Ditambahkannya, jika berbasis TI hanya sekolah mapan dan memiliki
fasilitas saja yang bisa mengakses, sedangkan sekolah-sekolah yang di
bawah semakin jauh tertinggal. “Sekolah di desa mungkin hanya menjadi
pendengar, karena mengerti saja belum tentu,” tukasnya.
Murwati menambahkan, pendidikan berbasis TI yang digagas untuk
pendidikan di Yogyakarta adalah sah-sah saja. Namun demikian, ia
melihat hal itu belum menyelesaikan persoalan pendidikan di pedesaan
seperti mendorong anak untuk belajar dan mengikusertakan orang tua
dalam proses pembelajaran.
Sedangkan St. Kartono menyayangkan kebijakan TI yang
dianggap hanya mengabdi pada segelintir kelompok dan menjadi proyek
mercusuar. Pria yang aktif menulis soal pendidikan ini juga menilai
kebijakan tersebut kurang partisipatif karena lebih banyak dari atas ke
bawah. “Setiap kebijakan harus melibatkan kepala sekolah dan guru yang
ada di lapangan dan langsung berhadapan dengan murid,” ujarnya.
Menanggapi sisi pembiayaan pendidikan berbasis TI, ekonom
Pusat Studi Ekonomi dan Pancasila (PUSTEP) UGM, Edy Suandi Hamid
menilai, kebijakan pemprov yang akan mengajukan pinjaman ke Japan
Bank for International Corporation (JBIC) ujung-ujungnya akan
memberatkan masyarakat yang harus menanggung pengembalian utang.
Menurutnya, jumlah pinjaman itu melebihi potensi Daerah Istimewa
Yogyakarta. “Untuk mencicil utang,” lanjut Edy, “pemprov kemungkinan
akan memperbesar pendapatan asli daerah (PAD),” tuturnya. (Kompas
Jogja, 22/8)
Membangun Mal Vs. Infrastruktur Sekolah
Bambang menjelaskan, di masa mendatang, upaya yang dilakukan pemerintah
DIY untuk memantapkan dunia pendidikan yang adil, partisipatif dan
terjangkau adalah dengan memberikan bantuan kepada sekolah baik swasta
atau negeri. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi, masyarakat yang
mampu akan dihimbau untuk memberikan beasiswa sedangkan siswa yang
tidak mampu diperbolehkan tidak membayar. Selain itu, dengan bantuan TI
semua sekolah akan mendapat bantuan yang sama sampai ke pelosok desa.
“Agar mereka mempunyai informasi yang sama antara sekolah yang di desa
dan di kota,” cetusnya.
Berbeda dengan Darmaningtyas. Bagi dia, Yogyakarta saat ini masih
bangga memanggul simbol sebagai kota pendidikan. Tapi di sisi lain,
tidak ada infrastruktur fisik maupun sosial yang bisa menopang
terjaganya status tersebut, yang dibangun justru infrastruktur yang
berlawanan dengan visi-misi sebagai kota pendidikan.
Dalam pengamatan Flamma, sejak tahun 2000, pusat perbelanjaan
maupun kafe justru tumbuh subur. Sedangkan institusi pendidikan semacam
perpustakaan maupun museum tampak kurang diperhatikan. Perpustakaan
Yayasan Hatta, misalnya. Gedung tua yang terletak di Jalan Adisutjipto
itu, wajahnya tampak suram tak terawat dengan papan nama yang kusam.
Bertolak belakang dengan bangunan mal Saphir yang tengah dibangun dan
nampak mewah.
Menurut Darmaningtyas, pembangunan taman pintar atau patung Ki Hajar
Dewantara hanya sekedar menghibur diri dan tidak menjawab persoalan
yang terjadi sebenarnya. “Dengan begitu, seolah-olah Yogyakarta masih
eksis sebagai kota pendidikan,” tandasnya. Ia optimis, jika pengambil
kebijakan menyadari adanya degradasi kuantitas maupun kualitas dan
melakukan perubahan yang lebih baik, maka Yogyakarta masih akan menjadi
tujuan orang belajar.
Sebaliknya, jika terninanbobokkan dengan sebutan-sebutan yang ada dan
melangkah berdasarkan keyakinan sendiri, hal itu bisa menghancurkan
realitas empiris yang selama ini dibangun. ”Orang makin lama akan
sedikit yang datang ke Yogyakarta karena sudah tidak kondusif dan tidak
ada yang menarik untuk dipelajari,” ujar Tyas, panggilan akrabnya.
Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta bisa melakukan dua sisi,
secara fisik dan sosial. Secara fisik, segera menghentikan, minimal
membatasi, pembangunan mal atau tempat yang tidak menciptakan kondisi
belajar yang kondusif. Secara sosial dan budaya, pendidikan harus
dikembalikan untuk pengembangan budaya. Lalu, secara sosial
kemasyarakatan menjamin adanya kondisi bagi setiap orang agar bisa
belajar mengenai toleransi, solidaritas sosial maupun pluralisme.
Bagi Kartono, masyarakat akan kecele jika misi pendidikan di
Yogyakarta hanya sebatas penyediaan fasilitas, dengan seperangkat iptek
dan proyek mercusuar. “Kalau mau menjadi kota pendidikan, yang
harus dihidupkan adalah semangatnya. Misalnya menyediakan sekolah yang
dikenal bukan karena fasilitas yang hebat, tetapi karena pendampingan
pribadi terhadap setiap murid,” usulnya.
Selain itu, Yogyakarta harus mampu menjadi tumpuan masyarakat bawah
dalam upaya memperbaiki kehidupan. Murwati berkisah, dulu, orang tuanya
yang hanya pegawai rendahan di Purwokerto, mampu menyekolahkannya di
UGM. Namun sekarang, dengan kondisinya yang ia anggap lebih baik,
merasa gamang, apakah mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang
perguruan tinggi di Yogyakarta dengan biaya yang dirasa semakin sulit
dijangkau.
Agar citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan tidak pudar,
diperlukan adanya keseriusan untuk mempertegas orientasi pendidikan
sebagai kebijakan dan paradigma pemerintahan. Revitalisasi
infrastruktur pendidikan seperti perpustakaan maupun sarana-sarana
publik yang memudahkan kegiatan-kegiatan bernilai edukasi tampaknya
tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Patut direnungkan pernyataan Djoko Suryo, sejarawan UGM. Menurutnya,
banyaknya mal dan kegiatan perdagangan telah mengganggu dan melunturkan
ikon, ciri dan suasana Yogyakarta sebagai kota pendidikan, paling tidak
dari segi fisik. “Jika ditambah dengan menurunnya jumlah mahasiswa yang
datang ke Yogyakarta, maka telah mengancam keberadaan Yogyakarta
sebagai kota pendidikan,” ujarnya. [M. Zainal Anwar]
[
Flamma Edisi 24 index
]
