Wawancara:
Bambang Purwanto:
“Kalau kita
ngomong keistimewaan kita nggak usah ngomong
demokrasi.”
Bambang Purwanto
termasuk intelektual yang memilih bersikap kritis terhadap wacana
Keistimewaan DIY. Sejak digulirkannya Rancangan Undang-Undang
Keistimewaan Yogyakarta, Guru Besar Ilmu Sejarah UGM ini tak lelah
mengingatkan publik betapa status keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta rentan dibajak oleh kepentingan elit untuk berkuasa. Secara
kultural, menurut Bambang, Kraton berikut budaya Jawanya patut
dilestariakan dan dijadikan referensi nilai. “Tapi problemnya sama
dengan Islam, begitu dicampur dengan politik. Karena politik itu ambisi,
bukan hanya sekadar mengatur,” tutur Pembantu Dekan Fakultas Ilmu
Budaya UGM ini kepada FLAMMA. Berikut cuplikan wawancaranya.
Menurut Bapak apa
substansi keistimewaan?
Keistimewaan itu
sebenarnya cukup keistimewaan kultural saja, tidak usah keistimewaan
politik. Politik itu namanya Indonesia. Kalau kita sudah ngomong
dalam pengertian kultural, itu yang kita pahami adalah bagaimana sistem
nilai, kultur yang ada dalam masyarakat ini mempengaruhi dinamika yang
ada di masyarakat. Tapi bukan dikaitkan secara langsung dengan
kekuasaan itu sendiri.
Namun sejumlah
kalangan khawatir jika gubernurnya dan wakilnya bukan dari Kraton maka
kelestaruian nilai-nilai keistimewaan budaya DIY tadi tidak akan terjaga?
Ya, itu sama saja
dulu orang ngomong tidak ada orang selain Pak Harto yang bisa
jadi presiden. Kalau saya masalahnya sekarang ini sebenarnya lebih pada
hati nurani.
Hati nurani siapa?
Ya mereka yang
merasa dirinya berkuasa itu. Apa betul saya itu berambisi politik atau
tidak, itu jangan mulut saja, ‘Oh, saya tidak berambisi politik.’ Tapi
walaupun ngomong tidak berambisi politik, dalam kelakuannya menunjukkan
bahasanya ‘syahwat politik’ yang tinggi. Coba kalau berani, ‘Saya tidak
akan ikut dalam pemilihan gubernur. Saya cukup akan merawat Kraton.
Tunjukkan itu sebagai kearifan seorang Raja, sebagai seorang Adipati.
Artinya menunggu
rakyat berdemo menuntut mereka menjadi gubernur dan wagub, baru
kemudian mencalonkan diri?
Walaupun rakyat
menuntut begitu. Kalau rakyat menuntut dan sebagainya itu bisa
direkayasa. Itu mudah sekali. Apalagi dalam kondisi masyarakat seperti
ini. Wong urusan sayur lodeh saja kemarin sudah menunjukkan hal
itu. Tapi coba praktikan, berikan contoh kepada masyarakat.
Dulu HB IX kita
kenal kearifannya dengan semboyan “tahta untuk rakyat”. Kalau sekarang
bagaimana?
Kalau kita lihat HB
IX ini, kita tidak punya banyak ya orang-orang seperti ini. Pertama,
dia ingin menunjukkan bahwa rakyat memegang keputusan. Yang kedua,
bukan hanya persoalan memegang keputusan, tetapi kebijakan-kebijakan
yang berpihak pada kepentingan rakyat. Lalu kalau Sultan ini mau
mengatakan dengan status keistimewaanya, bahwa tanah ini Anda tidak
punya hak untuk punya hak milik, itu saya kira dia bisa katakan. Ini
yang sekarang sudah menjadi perdebatan kita tentang Sultan Ground,
dsb. Dan nantinya kebijakan pertanahan ini sangat penting yang
dilakukan oleh HB IX untuk memberikan akses tanah kepada masyarakat.
Saya kira itu jelas menunjukkan bahwa, ‘tahta saya ya bukan untuk saya
tapi untuk rakyat saya’.
Kalau melihat
perbandingan kedudukan Keraton Solo dan Yogya, sepertinya keistimewaan
identik dengan sosok HB IX tadi?
Saya kira lebih
dulu itu karena kemampuan (HB IX—red). Saya punya keyakinan mengapa
dulu secara formal keistimewaan itu diberikan lebih karena peran HB IX.
Tetapi kalau yang namanya HB IX waktu itu tidak melakukan seperti yang
dilakukan HB IX waktu itu, saya tidak yakin juga Jogja akan menjadi
daerah istimewa. Nasibnya sama dengan Solo.
Jika melihat RUUK,
bisa nggak dikatakan sebagai wujud kepentingan meneguhkan elit.
Ya saya kira memang
akan ke sana. Tapi ya nggak usah ngomong demokrasi. Itu
dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomong keistimewaan kita
nggak usah ngomong demokrasi. Terlalu jauh. Jadi orang yang
tetap punya hak atas DIY. Udahlah, lupakan sajalah.
Tapi kalau maunya
Keisitmewaan Yogyakarta begitu, diakui saja. Nggak usah
malu-malu, ‘Keistimewaan Yogyakarta adalah hak elit Keraton dan
Kadipaten untuk berkuasa atas gubernur dan wakil gubernur’. Ya, itu
saja, nyatakan dengan terang. Nggak usah kemudian mengatakan
‘saya nggak mau jadi gubernur atau nggak mau jadi wakil
gubernur. Ya kalau memang mau hak itu ya sebutkan. Apakah mau
demokratis atau tidak, wallahualam. Saya ndak tahu.
Kalau menurut bapak,
keistimewaan ini apa perlu dibingkai dengan RUUK?
Kalau menurut saya
ndak usah.
Bisa tidak RUUK ini
dipandang sebagai upaya refeodalisasi?
Saya kira harus
hati-hati juga. Saya ndak tahu.
Tapi apa sebenarnya
batasan makna refeodalisasi itu?
Ya, mengembalikan
kekuasaan para feodal itu. Saya kira itu refeodalisasi, ketika kita
berbicara pada level politik. Kalau politik tentu saja kita bicara
tentang otoritas, tentang kekuasaan. Jadi kalau kekuasaan para feodal
ini dikembalikan, atau semakin diperkuat, ya ini refeodalisasi.
Saya pikir, saya
nggak tahu apa yang ada di kepala teman-teman yang menyusun itu.
Tapi kesan saya, sudahlah. Kalau ngomong UU Keistimewaan itu nggak
usah ngomong demokrasi. Hentikan sajalah.
Sebenarnya, menurut
Anda apa manfaat keistimewaan DIY bagi masyarakat?
Tergantung dari
masyarakatnya. Menurut saya orang harus tahu bahwa Jogja ini sebagai
sistem sosial, bukan lagi Jogja seratus tahun yang lalu. Bukan lagi
Jogja 50 tahun yang lalu. Sekarang isunya kan menjadi macam-macam. Saya
sudah tinggal di Jogja selama 20 tahun, nggak pernah dianggap.
Akhirnya kalau udah ngomong gitu udah dicap sudah bukan
orang Jogja. Saya kan tidak lahir di Jogja. Saya secara etnisitas,
secara genetik bukan orang Jawa, bukan orang Jogja. Jadi sebenarnya
yang dimaksudkan Jogja itu apa. Kalau Jogja itu sebuah lokalitas
harusnya saya orang Jogja. Tapi kalau kemudian Jogja itu genetik ya itu
yang repot.
Sekarang arus
demokratisasi lokal sedemikian deras. Ke depan ada pilkada langsung.
Kasultanan dan Paku Alaman mesti bagaimana?
Dia boleh
mencalonkan diri jadi gubernur. Sebagai pribadi dia punya hak.Tapi
begitu ia menjadi gubernur dia harus berhenti sebagai Sultan. Itu harus
dilakukan. Cari Sultan yang baru. Itu kalau ngomong demokrasi.
Jadi kalau mau buat RUUK ya masukkan unsur-unsur seperti itu. Jangan
bikin yang berkaitan dengan kekuasaan politis, tetapi RUUK dalam
pengertian kultural. Jangan bicara posisi siapa jadi gubernur, siapa
jadi wakil gubernur. Karena satu jabatan kultural dan satunya politis.
Jadi jangan dicampuraduk.
Apa resikonya kalau
ada dualisme corak kepemimpinan politis dan kultural?
Kalau itu
dicampuraduk sekarang, siapa sih yang berani. Wong orang
mau mengkritik Sultan aja takut kualat. Itu kan kultural.
Padahal secara politik suatu saat bisa salah. Tapi ndak ada yang
berani karena takut kulturalnya. Percaya, iya kalau kita Sultannya baik,
Adipatinya baik. Kalau suatu waktu Sultan dan Adipati yang nggak
bagus, apa jadinya?
Jadi,
saya kira kesulitannya kalau ini terus dipertahankan, itu akan repot.
Resikonya seperti kasus Solo. Coba Anda bayangkan kalau Solo itu daerah
istimewa seperti DIY. Dan itu pelan atau cepat akan terjadi di Jogja.
Solo kebetulan tidak ada konsekuensi politis dalam pengertian
ke-Indonesiaan, karena dia tidak jadi gubernur atau walikota. Jadi dia
hanya pada level kultural saja dan level keluarga. Jadi tidak ada
konsekuensi.
Bagaimana dengan
ide pemilihan langsung dengan calon dari dua kerajaan. Untuk gubernur
dipilih dari para kerabat Kasultanan dan wagub dari keluarga Paku
Alaman?
Itu bohong-bohongan
itu. Mana ada yang berani pada Sinuwunnya, ya nggak berani!
Misalnya Anda ingin membuat demokrasi di dalam rumah. Masak Anda
sebagai anak mencalonkan diri sebagai kepala keluarga? Ya ndak
berani tho Mas. Itu bohong-bohongan dan ngabisin duit
saja. Saya kira orang hanya ngomong tentang demokrasi tapi
berkelakuan tidak demokratis.
Apa pernyataan
terakhir Anda mengenai Keistimewaan DIY?
Saya kira dalam hal
ini saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi orang sering salah
memahami, bahwa seolah-olah yang saya katakan itu ingin menghancurkan.
Ya nggak. Wong Jawa itu punya kearifan kok. Sebagai
kultur, saya kira (Jawa—red) merupakan salah satu kultur besar yang
harus kita pahami, lestarikan dan kita gunakan sebagai referensi. Tapi
problemnya sama dengan Islam, begitu dicampur dengan politik. Karena
politik itu ambisi bukan hanya sekadar mengatur.
[
Flamma Edisi
23 index
]
