SAPA (Strategic Alliance for Poverty Alleviation)
Program ”Pengembangan Metodologi Pembelajaran dan Advokasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah” bertujuan mengembangkan metodologi pembelajaran penaggulangan kemiskinan yang didasarkan pengalaman berbagai daerah sebagai bahan advokasi penanggulangan kemiskinan secara nasional. Dengan dukungan Ford Foundation, program ini dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi, Bandung, Kebumen, Gunungkidul, Jembrana, dan Kota Makassar periode 2009-2010.
MANIFESTO FORD
Desentralisasi dan Penanggulangan Kemiskinan
Desentralisasi, demikian tulis Turner dan Hulme (1997), adalah sosok yang baik secara teori namun buruk dalam praktik (good theory, poor practice). Sosok ideal desentralisasi sulit ditemui realitanya. Bahkan dalam titik ekstrim, seperti catatan Diamond (1999:162) mengenai pengalaman Amerika Latin dan negara-negera bekas Uni Soviet, desentralisasi menimbulkan ekses yang justru berpunggungan dengan demokrasi. Politik yang terpencar menciptakan ruang bagi kekuatan (atau gerakan) otoriter (lokal) yang dijiwai predatory interest untuk mengonsolidasikan kekuatan mereka, aman dari campur tangan pemerintah pusat.
Sementara itu, di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Filipina (Nordholt, 2005), para bos-bos lokal membajak proses desentralisasi dan demokratisasi di level lokal dengan menggunakan kekerasan dan politik uang untuk menduduki jabatan publik yang berujung terciptanya pemerintahan “sentralistis” dan tidak demokratis.
Bagaimana dengan Indonesia? Ketika kebijakan desentralisasi resmi bergulir 2001 silam, wajah politik lokal disesaki berbagai kasus korupsi anggota legislatif. Modusnya beragam: dari manipulasi kebijakan, tender projek yang penuh kolusi, dan hingga penyelewengan APBD, yang intinya merugikan negara. Banyak orang lantas berpendapat, dalam desentralisasi elitlah yang sibuk menikmati kue kekuasaan. Elit politisi maupun birokrasi tidak peduli dengan kinerja kebijakan, pembangunan dan pelayanan publik. Nyaris di berbagai tempat orang menggerutu puskesmas mahal, sementara pemerintah daerah miskin berinovasi dalam menciptakan skema asuransi kesehatan publik.
Namun lambat laun gambaran tersebut memudar. Bahagijo mencatat (The Jakarta Post, 19/06/2007), “sejumlah kecil orang baik” yang duduk di pucuk kepemimpinan daerah telah menginisiasi perluasan dan peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan publik, serta meninggikan derajat kesejahteraan masyarakat. Terobosan dan inovasi yang dilakukan Kabupaten Jembrana, Sragen, Purbalingga, dan yang lainnya seolah menjadi inspirasi daerah lainnya untuk berlomba menjadi pelari cepat best practices di era otonomi daerah.
IRE Yogayakarta didukung oleh FORD Foundation berinisiatif melakukan riset di enam daerah yakni kabupaten Sukabumi, Bandung, Kebumen, Gunungkidul, Jembrana, dan Kota Makassar. Riset ini dipayungi Program bernama ”Pengembangan Metodologi Pembelajaran dan Advokasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah”.
Program ini bertujuan membuat rumusan metodologi replikasi berbasis best practises dari daerah-daerah untuk dikembangkan di daerah-daerah lain. Program ini juga berupaya membuat rumusan kebijakan yang relevan sebagai strategi scalling up untuk memastikan agar pemerintah pusat mendorong dan mensupervisi daerah-daerah membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Ada beberapa isu utama yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam program ini, diantaranya mencakup: (i) kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah; (ii) peran dan fungsi SPKD dalam penanggulangan kemiskinan daerah; (iii) sistem perencanaan dan penganggaran daerah, (iv) kelembagaan TKPKD; (v) birokrasi dan pelayanan publik; (vi) partisipasi masyarakat; (vi) peran perempuan dan grass roots.
Inisiatif melakukan terobosan dan inovasi pembangunan dan penanggulangan kemiskinan tentu tak muncul di ruang hampa. Terdapat sejumlah input yang mendorongnya (Eko, 2009). Pertama, regulasi dari pusat yang “memaksa” daerah untuk melancarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui perencanaan dan penganggaran daerah. Kedua, advokasi organisasi masyarakat sipil, baik melalui engagement dalam proses musrenbang, tekanan terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan anggaran pro poor, maupun asistensi teknis untuk menyiapkan delivery system penanggulangan kemiskinan. Ketiga, kapasitas dan inisiatif dari dalam, yang diwujudkan dengan kebijakan pro poor dan delivery system yang tertata dengan baik dan operasional (workable). Keempat, pembelajaran melalui pencarian, pertukaran maupun penyebarluasan pengetahuan yang dilakukan oleh pemerintah maupun institusi non-pemerintah untuk menyiapkan kebijakan, strategi, rencana aksi dan delivery system penanggulangan kemiskinan. Keempat input di atas saling mengisi.
Temuan awal riset ini menunjukkan beberapa kecenderungan yang umum didalam penanggulangan kemiskinan. Pertama, kelembagaan TKPKD belum efektif. Hampir di semua daerah, lembaga ini seolah tidak ada. Bahkan, ada pula SKPD yang belum familiar dengan fungsi TKPKD. Ditambah lagi, perubahan regulasi nasional yang mengatur institusi ini mengakibatkan pergantian SKPD yang menjadi leading sector. Kedua, terkait dengan belum efektifnya koordinasi antar pihak dan sinergi antar program, kecenderungan fragmented program, budget, dan tumpang tindih target menjadi tak terelakkan. Ketiga, terkait dengan kelahiran kebijakan, ada kecenderungan kebijakan lahir pada momen-momen politis terutama pilkada. Tantangannya, penguatan aspek teknokrasi dan pelembagaan rentan tidak digarap. Hal ini membawa resiko program populis tidak sustain ketika terjadi pergeseran kepemimpinan daerah. Kelima, aspek monitoring program kurang mendapat perhatian. Di titik ini, tren umumnya, ruang keterlibatan masyarakt sipil masih terbatas. Konsistensi mainstreaming penanggulangan kemiskinan dalam program-program SKPD menjadi tidak terjamin.
Pengalaman yang baik maupun buruk dari riset nantinya dirumuskan dan dirajut sebagai model penanggulangan kemiskinan daerah. Untuk memperkaya perspektif dan gagasan dalam formulasi model ini, IRE juga menempuh dua kegiatan, yaitu Lokakarya Model Pengembangan Metodologi Pembelajaran dan Advokasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah serta Penyusunan Model (MANUAL).
Strategi scaling up ditempuh dengan cara jaringan dan kerjasama antara IRE dan TKPKRI/Menko Kesra untuk menyusun policy papers dari pengalaman dan pelajaran berharga dari banyak daerah. Ini bisa dalam bentuk Surat Edaran atau bentuk lainnya yang berisi tentang panduan/manual kebijakan dan program aksi yang konkret untuk penanggulangan kemiskinan (kelembagaan, perenanaan, penganggaran, partisipasi, dll). Dengan tersusunnya manual penanggulangan, replikasi dan scalling up dengan mudah bisa dilakukan oleh daerah lain maupun pemerintah pusat.
Sutoro Eko
