Saat memfasilitasi pertemuan antara para aktivis NGO dan pegiat community development perusahaan PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di kantor Pemda KSB (11/10/10), Bupati Zulkifli Mahdi berkeluh kesah dan meminta para aktivis agar turut membantu pemerintah memecahkan permasalahan sosial di KSB terutama terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk KSB sebanyak 128.161 dan terdapat 24% dari total penduduk KSB masuk dalam kategori prasejahtera. Kondisi ini sangat ironis karena dari segi pendapatan daerah, KSB masuk kategori 6 kabupaten terkaya se Indonesia. (“KSB Terkaya No. 6, Warga Harus Sikapi dengan Cerdas, ”www.sumbawanews.com/19 Oktober 2010). 

 

Salah satu problem upaya penanggulangan kemiskinan menurut Bupati adalah lemahnya kultur kewirausahaan di kalangan warga masyarakat KSB. Mayoritas masyarakat berpendidikan biasanya ingin bekerja sebagai PNS, pegawai pemerintah--dibandingkan dengan berupaya mengembangkan karir sebagai wirausahawan. Begitupula para pendatang dari luar ke KSB, umumnya motivasi mereka adalah mencari lapangan pekerjaan disebabkan mulai bertumbuhnya perekonomian kSB sejak berlangsungnya proses produksi tambang emas PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Mentalitas (mind set) buruh lebih menonjol dibandingkan mentaitas sebagai majikan, ujar sosok Bupati yang dujuluki pula sebagai kiai ini. Bupati juga menandaskan bahwasannya pendidikan juga memberikan kontribusi atas permasalahan ini karena mestinya pendidikan menumbuhkembangkan orientasi peserta didik agar menjadi majikan, bukannya buruh atau kuli yang hanya mengejar gaji.

 

 

 

Apa yang menjadi keluh kesah Bupati KSB ini sebenarnya keprihatinan lokal yang sudah menggejala secara nasional karena hampir di semua tempat di Indonesia menghadapi problem yang tidak jauh berbeda. Di tengah gencarnya program penanggulangan kemiskinan yang dipromosikan oleh pemerintah pusat, angka kemiskinan dan pengangguran tak juga mencapai hasil yang signifikan. Padahal anggaran program penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun terakhir ini naik sebesar 250 persen, namun angka kemiskinannya hanya turun 5 persen. Realitas ini menunjukkan bahwa birokrasi dengan jejaring mitranya masih menjadi predator yang memangsa kue-kue pembangunan untuk rakyat. Secanggih apapun teori dan strategi pembangunan bila diserahkan ke birokrasi sebagai agen perancang dan pelaksanannya maka kesuksesan yang muncul hanya di dalam pelaporan semata, dan tidak pernah sesuai dengan potret sebenarnya di masyarakat. Reformasi birokrasi menjadi penting agar negara lebih maksimal dalam menjalankan mandat untuk membawa kesejahteraan masyarakat. 

 

Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kewirausahaan selama ini sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, yakni melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sayangnya pelaksanaan program yang dilakukan selama ini selain dilakukan oleh agen yang tidak berkompeten, target groupnya juga tidak dilakukan secara serius dari kalangan warga yang benar-benar memiliki jiwa dan komitmen untuk mengembangkan kewirausahaan.  Program kewirausahaan yang selama ini dilakukan pemerintah terjebak dalam rutinitas yang diritualkan dalam siklus proyek yang tak menghasilkan capaian yang signifikan. 

Dibandingkan dengan program pemerintah, program kewirausahaan yang dilakukan perusahaan melalui community development relatif lebih baik dan menghasilkan beberapa hasil dampingan yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaku usaha yang didampingi. Meski kelemahannya adalah, perusahaan tidak berupaya mengembangkan praktek kewirausahaan di kalangan masyarakat ini secara massif yang dapat memberikan efek nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga. Perusahaan hanya membidik minoritas kelompok target group yang senantiasanya didampingi sehingga memiliki succes story agar nantinya dapat dijadikan sebagai ajang promosi perusahaan. Ini juga sebagai strategi perusahaan untuk menaikkan citranya melalui profil cerita sukses kepada publik atas segelintir pengusaha atau pedagang lokal yang didampingi. 

Kelemahan lainnya baik program kewirasausahaan yang dilakukan pemeritah dan juga perusahaan adalah hanya berupaya untuk menghasilkan out put pengusaha dengan mentalitas yang kapitalistik, yakni kalau toh dikatakan sukses hanya sekedar mampu menggerakkan usaha ekonomi dengan capaian keuntungan yang bersifat material. Wirausaha semacam ini tidak memiliki karakter dan mentalitas sebagai pembaharu komunitas, yakni bagaimana keberhasilannya menggerakkan roda usaha di-share-kan pula kepada khalayak lainnya sehingga dapat bertumbuh kembang secara bersama menjadi kekuatan komunitas. 

 

 

 

Sejak tahun 80-an para aktivis sosial diberbagai belahan dunia mulai memikirkan altenatif mengatasi kemiskinan melalui pengembangan kewirausahaan sosial (social enterpreneurship) yang memiliki visi yang berbeda dengan yang selama ini diterapkan oleh pasar. Visi yang dikembangkan oleh aktivis NGO melalui program social enterpreneurship adalah upaya melakukan proses pendampingan melalui transformasi keilmuan secara kritis dan juga keterampilan mengembangkan usaha yang dapat menggerakkan perekonomian komunitas dan secara sadar berupaya mengatasi belenggu struktural dan kultural yang menghambat berkembangnya komunitas secara terus menerus agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri melalui aset ekonomi, sosial dan budaya yang dimilikinya. 

Merujuk pemikiran Peter F Drucker, enterpreneur adalah seseorang yang mengambil alih masalah. Bila pengertian ini dikaitkan dan disandingkan dengan kata sosial maka seorang enterpreneur sosial adalah sosok yang berupaya mendorong perubahan melalui gagasan dan tindakannya di dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Keberhasilannya dalam mendorong perubahan adalah pencapaian perubahan komunitasnya.

Salah satu NGO internasional yang sangat concern dalam pengembangan social enterpreneurship juga bekerja di tingkat lokal termasuk di Indonesia adalah Ashoka. Kiprah Ashoka dapat dilihat dari karya David Bornstein (2004), dengan judul, “How to Change the World: Social enterpreneurs and the power of new ideas,”, edisi terjemahan Indonesianya diterbitkan oleh Insist Press, tahun 2006, dapat mengispirasi kita bagaimana menggerakkan perubahan untuk mengatasi kemiskinan di tingkat komunitas, khususnya masyarakat Indonesia yang memiliki ragam lokalitas, kultur dan jejaring struktur kuasa yang menghimpit berkembangnya kewirausahaan sosial yang tangguh dan berdaya di tingkat komunitas. 

Di dalam buku itu ada 10 cerita utama bagaimana kemunculan kepemimpinan komunitas diberbagai belahan dunia melalui pendekatan social enterpreneurship mampu menggerakkan komunitas miskin keluar dari krisis yang dialaminya. Kesepuluh cerita ini dikaitkan pula dengan beberapa cerita pemimpin lokal lainnya di beberapa negara dalam mengerakkkan komunitas melalui pendekatan social enterprneur ini. Saya hanya menggungkan beberapa cerita saja yang di dalam tulisan ini yang setidaknya dapat menginspirasi kita untuk mereplikasi model ini. 

Diantaranya adalah cerita tentang sebuah desa di Nepal yang tak terjangkau oleh listrik. Pemerintah setempat sama sekali tidak memperhatikan pembangunan listrik yang merata yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketiadaan listrik tentunya membuat perekonomian warga jalan ditempat dan sekedar hidup menjalani rutinitas apa adanya. Problem ini kemudian memunculkan keprihatinan yang mendalam bagi Anil Chitrakar, seorang insinyur di Nepal yang secara sukarela melakukan program pelatihan untuk membuat energi alternatif melalui pembuatan pompa listrik bertenaga surya.  Uniknya mereka yang dilatih oleh Anil adalah anak-anak yang berusia 11 hingga 14 tahun di desa itu. 

Anil Chitrakar menemukan dan memilih para anak muda ini bukan saja karena mereka dapat belajar dengan cepat, tetapi mereka juga senang membantu orang yang lebih tua untuk menerima teknologi baru dalam meningkatkan kehidupan pedesaan. Visi social enterpreneur Anil Chitrakar yang ditransformasikan kepada diri para anak muda ini kemudian membentuk anak muda bertanggung jawab menyelesaikan masalah dan membuat keputusan sehingga desanya itu terus berkembang dan tumbuh dengan bersendi pada potensi yang ada di dalam komunitasnya. 

Cerita lainnya yang cukup monomental dan figurnya cukup banyak dikenal orang adalah program Grameen Bank yang dilakukan Muhammad Yunus di Bangladesh. Visi yang dibangun oleh Muhammad Yunus adalah memberdayakan perempuan miskin melalui pengutasan kapasitas diri dan berkomunitas, saling membangun solidaritas dan memanfaatkan peluang, potensi dan aset komunitas untuk dapat dikembangkan secara kreatif. Yunus memulainya dari membuat Grameen Bank (bank untuk kaum miskin). Mengapa  Grameen Bank (GB) dibentuk? Ini karena semua institusi perbankan yang ada selama ini adalah tidak berpihak pada orang miskin. Bank –bank modern tidak pernah akan percaya kepada orang miskin. Dalam menjalankan kinerjanya GB menggunakan prinsip yang bertolak belakang dengan Bank Modern. Prinsip utama GB adalah semakin orang itu miskin, tidak pusat aset dan akses terhadap institusi perbankan semakin ia memperoleh akses utama dan pelayanan GB. 

Prinsip yang lainnya adalah GB tidak saja sekedar memberi permodalan, tapi nilai utama yang ingin dikembangkan adalah bagaimana membangun manusia dan mengembangkan potensinya sehingga dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya, tapi bagi masyarakat secara luas. Prinsip ini kemudian diturunkan dalam mekanisme pendampingan terhadap komunitas perempuan miskin untuk membentuk kelompok usaha sosial. Satu kelompok terdiri minimal dari 5-7 orang. Kelompok ini kemudian memiliki mekanisme pertumuan untuk membahas dan membuat rencana pengembangan usaha dan juga isu-isu sosial yang lainnya. Dalam kelompok juga diterapkan mekanisme ikatan tanggung jawab bersama, istilah dalam bahasa Jawanya adalah tanggung renteng. Jika diantara satu orang dalam kelompok tidak bisa mengembalikan modal pinjaman maka anggota lainnya menanggungngya. Mekanisme ini dibuat agar muncul trust dan solidaritas sosial dalam kelompok. 

Kisah sukses GB yang mampu menanggulangi kemiskinan di Bangladesh sampai dengan 4 juta penduduk telah menginspirasi dunia. Tidak mengherankan jika pada tahun 2007, Muhammad Yunus memperoleh Nobel Perdamaian. Apa yang dilakukan oleh GB dalam mengembangkan social enterpreneurship diantaranya adalah bagaimana menolong para produsen kecil untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari perdagangan dan kegiatan produktifnya dengan cara mengubah kondisi pasar atau merancang kembali mata rantai nilai tambah untuk keseluruhan kelas produsen kecil. Kini usaha yang dijalankan oleh GB dan komunitasnya sudah puluhan jenis usaha. Di tengah konflik politik dan tata pemerintahan Bangladesh yang rapuh, peran GB mampu memberi harapan bagi keberlanjutan masa depan warga di Bangladesh. 

Tentu banyak inspirasi lainnya yang dapat kita jadikan teladan. Memang diperlukan banyak cara pula dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat kita, pendekatan kultural dan struktural sangat diperlukan untuk saling berkelindan sebagai ujung tombak mengangkat derajat hidup masyarakat yang terpinggirkan ini.

 

 

Abdur Rozaki M.Si