“Komitmen penanggulangan kemiskinan (PK), secara konstitusional adalah tugas negara, namun tidak mungkin di-cover oleh negara secara keseluruhan. Oleh karena itu program PK di lingkar tambang dan komitmen antar pihak untuk bermitra, menjadi fokus forum ini. Banyak pelajaran berharga yang dicapai dan IRE mencoba memotret untuk kemudian bersama merumuskan peta jalan”
Kalimat di atas adalah kutipan dari sambutan Direktur IRE, Arie Sujito, dalam Lokakarya Nasional (Loknas) IRE-UNDEF yang bertemakan : Mewujudkan Agenda Kemitraan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Pertambangan dan Migas, yang diselenggarakan di Yogyakarta Agustus 2010.
Loknas ini merupakan rangkaian kegiataan dari progam besar IRE yang bekerjasama dengan salah satu badan PBB (United Nations), yaitu The United Nations Democracy Fund (UNDEF), tentang “Progam Memperkuat LSM Lokal di Daerah Industri Pertambangan untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Pembedayaan Perempuan”. Lokasi program ini di tujuh daerah, yaitu : Bojonegoro, Tuban dan Blora (cluster jawa), Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Perwakilan dari berbagai daerah yang terdiri dari pemerintah daerah, perusahaan dan organisasi masyarakat/LSM lokal, mempresentasikan rencana kerja dan strategi kemitraan untuk mempercepat upaya PK di daerah.
Mewujudkan Komitmen
Komitmen pemerintah daerah dan perusahaan merupakan faktor yang cukup berpengaruh guna mensukseskan program PK di daerah tambang. Hasil need assesment IRE di tujuh wilayah menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah tambang cukup tinggi, padahal dari segi sumber daya alam yang dimiliki cukup melimpah. Akar masalah kemiskinan di wilayah tambang bukan semata-mata karena keterbatasan dana, melainkan belum adanya intervensi program yang langsung menjurus pada PK.
IRE sebagai salah satu LSM yang peduli terhadap persoalan kemiskinan, melalui program ini mengajak pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah dan perusahaan tambang untuk mewujudkan kemitraan dalam menciptakan program-program yang langsung ditujukan pada PK, dengan mendorong organisasi masyarakat/LSM lokal selaku perancang dan pelaksana program.
Loknas ini telah melahirkan kesepakatan, komitmen bersama dan alternatif peta jalan untuk melakukan PK di wilayah masing-masing. Pemda dan perusahaan memberikan dukungan penuh kepada ormas/LSM lokal guna menjalankan program mereka di wilayah masing-masing. Dengan kesepakatan dan komitmen yang besar dari pemda dan perusahaan, diharapkan program PK sukses dilaksanakan di daerah masing-masing.
Selain kesepakatan dan komitmen dari pemda dan perusahaan, Loknas ini juga mengagendakan kegiataan lanjutan, di antaranya training dan pendampingan untuk Ormas/LSM lokal bagi peningkatan kapasitas organisasi dan aktivisnya, merumuskan detail aktivitas yang lebih operasional, serta implementasi kegiatan. Training lebih menitikberatkan pada kapasitas kelembagaan dalam menjalankan program dan juga tata kelola keuangan organisasi agar Ormas/LSM lokal semakin profesional dan akuntabel dalam menjalankan programnya. Pendampingan diarahkan sebagai proses belajar bersama di antara pihak-pihak yang terlibat dalam PK agar ke depan semangat kebersamaan menjadi energi utama dalam upaya pengembangan daerah pada umumnya dan PK pada khususnya.
Machmud N.A



Berita Lainnya