Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) merupakan salah satu kabupaten yang tertinggi mengalokasikan Alokasi Dana Desa/Alokasi Dana Gampong ke Desa/Gampong dari 22 Kab/Kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah memberikan kepercayaan penuh kepada Pemerintah Desa/Gampong untuk menciptakan kreatifitas, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja.

Dalam rangka memaksimalkan potensi desa, beberapa gampong di ABDYA bertandang ke Desa Seloliman-Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Desa Candirejo-Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dan Desa Bleberan-Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta untuk memperdalam tentang pengelolaan potensi desa sehingga bisa dimaksimalkan sebagai aset dan pendapatan desa. Kegiatan ini diselenggarakan pada 27-30 Juni 2011. Peserta kegiatan ini merupakan keuchik (kepala desa), Sekretariat Daerah dan staf pemerintahan Pemda ABDYA.   

Desa pertama yang dikunjungi adalah Desa Seloliman yang dihadiri Aparat Pemerintah Desa dan Com Sud Paron. Pemerintah Desa diwakili oleh Kepada Urusan Perencanaan Pembangunan mengingat kepala desa berhalangan hadir. Dalam diskusi tersebut, Pemdes Seloliman memaparkan tentang potensi dan pola relasi Pemdes dengan berbagai kelembagaan yang ada di desa. Kemitraan yang dibangun antara Pemdes dengan berbagai lembaga yang bekerja di tingkat desa dilakukan, misalnya, bersama PPLH Seloliman, Paguyuban Kali Maron, Kelompok Tani Organik, Kelompok Perempuan Khasanah, PT Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman, dan Com Sud Paron.

Sejauh ini, kemitraan yang dibangun ini berdampak pada terbangunnya kerjasama antara lembaga-lembaga yang ada di desa dengan pemerintahan desa, terbukanya lapangan kerja bagi pengangguran, terbangunnya kreatifitas masyarakat melalui pemanfaatan SDA lokal, terjaganya keselarasan alam sekitar melalui perubahan pola pikir masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bertumpu pada peningkatan ekonomi masyarakat dan meningkatnya PADes, sehingga berdampak pada percepatan pembangunan desa.

 

Salah satu lembaga yang presentasi pada diskusi ini juga ada Com Sud Paron. Com SuD PARON merupakan suatu lembaga konsultasi yang bergerak dalam bidang renewable energy dan pertanian organic, lembaga ini berdiri pada tanggal 8 Nopember 2010 atas inisiasi pengembangan struktur kelembagaan yang berada dibawah naungan Yayasan Lingkungan Hidup Seloliman (YLHS). Lembaga ini memiliki ruang lingkup memberikan jasa konsultasi di bidang energy baru terbarukan dan pertanian organic dan memberikan pendampingan masyarakat terhadap pemanfaatan SDA secara bijaksana
Com Sud sebenarnya tidak berbentuk BUMDes, melainkan konsultan. Namun lembaga ini memiliki komitmen untuk membantu masyarakat desa dari keluarga miskin, dengan memberikan aliran listrik yang murah dan terjangkau oleh KK miskin.

Mendata Aset, Memaksimalkan Potensi
Desa kedua yang menjadi tujuan tenpat belajar adalah Desa Candirejo-Magelang-Jawa tengah.  Diskusi ini dihadiri oleh kepala desa beserta aparat desa dan beberapa kepala dusun. Dalam paparannya, kepala desa menjelaskan sejauh ini, Pemerintah Desa Candirejo memiliki dokumen perencanaan yang cukup baik, termasuk upaya untuk menggali potensi yang ada di tingkat desa, baik kesenian, alam, usaha ekonomi masyarakat dan lain-lain. Desa Candirejo sudah memiliki BUMDes yang berbentuk koperasi untuk simpan pinjam dalam rangka penguatan ekonomi lokal.

Kunjungan ke desa ini cukup menarik karena disuguhkan kesenian kuda lumping, dimana peserta merasa terhibur dengan sajian kesenian tersebut. kesenian ini merupakan salah satu kesenian tertua yang ada di desa dan menjadi salah satu andalan desa Candirejo dalam upaya meningkatkan pendapatan desa.

Selain berkunjung ke desa Candirejo-Magelang, kunjungan pada hari berikutnya adalah berdiskusi dengan Bappeda Gunung Kidul. Diskusi yang dilakukan di aula pemda Gunung Kidul ini dilakukan pada 30 Juni 2011. Secara khusus, diskusi ini bertujuan untuk belajar tentang; Relasi kabupaten dan desa, bentuk fasilitasi dan supervisi yang dilakukan pemkab terahadap desa, upaya pemkab mendorong otonomi dan kemandirian desa serta kondisi dan perkembangan desa saat ini?

Diskusi ini diikuti oleh Asisten 1 bidang pemerintahan Pemda Gunung Kidul dan juga staf Bappeda Gunung Kidul beserta para kepala bagian. Peran Asisten 1 datang mewakili Bupati Gunung Kidul yang berhalangan hadir dan hanya memberi kata sambutan. Adapun presentasi materi disampaikan oleh staf Bappeda. Walaupun materi utama yang disampaikan seputar kebijakan pemda Gunung Kidul terhadap desa, tetapi titik berat yang diperbincangkan adalah tentang pengelolaan potensi wisata desa sebagai bagian dari upaya pengelolaan BUMDes.

Dalam presentasinya, staf Bappeda Gunung kidul menjelaskan bahwa sebetulnya daerah Gunung Kidul termasuk 1 dari ratusan daerah yang dinyatakan tertinggal oleh kementerian PDT. Akan tetapi, pada tahun 2011 ini, status ini kabarnya akan dicabut terkait semakin membaiknya kondisi Gunung Kidul secara umum. Hanya saja, surat resmi dari kementerian PDT  belum ada.

Secara umum, gambaran Gunung Kidul adalah sebagai berikut; Jumlah penduduk (BPS) pada tahun 2009 adalah 688.145 jiwa meliputi 195.444 KK, terdiri dari 334.519 laki-laki dan 353.626 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk 463/km2 dan Jumlah Rumah Tangga Miskin (BPS Tahun 2008) : 74.632. Ada 5 kecamatan paling tertinggal yakni Gedangsari, Purwosari, Saptosari, Tanjungsari dan Girisubo. Sedangkan desa masih dalam status tertinggal sebanyak 42 desa (29,17%). Sementara PDRB Kab. Gunungkidul ADHK tahun 2009 adalah Rp. 3.199.315 dan kontribusi PDRB terbesar dari sektor pertanian (39,77%).

Menyinggung soal relasi desa-kabupaten, sejauh ini Gunung Kidul mulai berupaya menata diri seiring banyaknya masukan berbagai pihak terutama dalam aspek pengintegrasi sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat lokal. Pemda Gunung Kidul sejauh ini sudah mulai memperbarui sistem perencanaan dengan mulai mengintegrasikan sistem perencanaaan reguler dan perencanaan berbasis PNPM sehingga diharapkan ada satu pintu perencanaan di desa. Untuk mendukung hal ini, salah satu agenda pembangunan di Gunung Kidul adalah mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, mengembangkan otonomi desa serta menata hubungan pemerintah kabupaten-desa dan meningkatkan pelayanan publik.Secara legal, integrasi perencanan ini didukung oleh Surat Edaran Bupati Gunung Kidul. Skema integrasi perencanaan ini sendiri dimulai sejak musrenbang pedukuhan, desa hingga kabupaten dengan mengacu pada RPJM Desa dan RPJM Daerah.

Terkait potensi wisata dan ekonomi yang ada di Gunung Kidul ini sebetulnya sudah cukup banyak. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah memastikan infrastruktur yang memadai sehingga memungkinkan orang dari luar semakin mudah untuk datang berkunjung ke Gunung Kidul. Pemda Gunung kidul sangat mendukung upaya yag dilakukan beberapa desa di Gunung Kidul yang saat ini sudah menyiapkan diri sebagai desa wisata. Diharapkan tentunya kesejahteraan akan segera bisa dirasakan jika potensi yang ada bisa dimaksimalkan. Ini juga kerana motto Gunung Kidul adalah ndeso makmur, Gunung Kidul. Artinya, jika desa yang ada di Gunung Kidul bisa merasakan kesejahteraan dan kemakmuran, maka dengan sendirinya Gunung Kidul juga akan menjadi makmur. Ini karena sebetulnya potensi wisata itu berada di desa dan harus dimaksimalkan nilai manfaatnya untuk masyarakat desa.
Berkaitan dengan BUMDes, kegiatan usaha yang banyak dilakukan di desa-desa di Gunung Kidul lebih banyak berhubungan dengan usaha air bersih maupun wisata berbasis masyarakat. (Ini nanti akan diperdalam ketika melakukan kunjungan ke desa Bleberan-Playen). Tidak banyak data yang dipresentasikan oleh bappeda Gunung Kidul terkait BUMDes sehingga pendalaman tentang wacana ini hanya bersifat umum.

Desa terakhir yang menjadi sasaran kunjungan adalah desa Bleberan-Gunung Kidul. Diskusi yang dilakukan di aula pemdes Bleberan-Playen-Gunung Kidul ini dilakukan pada 30 Juni 2011. Secara khusus, diskusi ini bertujuan untuk belajar tentang bagaimana optimalisasi potensi desa untuk kemakmuran desa dan warganya, bagaimana road map desa agar bisa menjadi desa wisata beserta faktor kuncinya dan apa dampak pengembangan desa wisata bagi pemerintah dan warga desa.

Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Bleberan ini dihadiri oleh kepala desa, jajaran direksi BUMDes yang ada di desa Bleberan dan perangkat yang lain. Diawali dengan makan siang, diskusi yang berlangsung hangat ini dilakukan sekitar 1 jam.

Dalam presentasinya, kepala desa Bleberan yakni Tri Harjono menjelaskan beberapa hal penting terkait upaya desa Bleberan mengembangkan diri menjadi desa wisata. Pada awalnya, kata Tri Harjono, tokoh masyarakat dan segenap warga sering menggelar pertemuan untuk membicarakan bagaimana mengembangkan desa sehingga bisa mengatasi persoalan yang ada sekaligus menghadirkan setitik kesejahteraan bagi warganya.

Dari serangkaian diskusi tersebut, yang tidak hanya memanfaatkan ruang formal seperti rapat RT atau ketika ada musrenbang desa, tetapi juga ketika ada forum kultural seperti pengajian maupun yasinan, pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan yang tertuang dalam visi desa. intinya, segenap warga dan pemangku kepentingan di Bleberan sepakat untuk mendorong Bleberan menjadi sebuah desa wisata. Ini karena berdasar pengamatan adanya banyak potensi bernuansai wisata yang memungkinkan untuk ditata sehingga bisa menjadi sebuah obyek wisata yang baik dan dikunjungi banyak orang.

Tidak semudah membayangkan memang. Untuk memantapkan menjadi desa wisata, sempat dilakukan studi banding ke beberapa desa wisata yang lebih dulu terkenal atau mapan, salah satunya berkunjung ke desa Candirejo yang ada di Magelang-Jawa Tengah. Dari serangkaian diskusi dan hasil studi banding tersebut, akhirnya Desa Bleberan berhasil merumuskan konsep desa wisata yang diinginkan yakni “Desa Wisata yang produktif, indah, tertib, aman dan religi” yang disingkat PINTAR.

Adapun potensi wisata yang dimaksimalkan berbasis pada potensi sumber daya alam, potensi budaya, potensi kelembagaan hingga potensi pembelajaran (maksudnya menyediakan diri sebagai desa yang bisa dijadikan tempat belajar bagi pihak lain yang secara langsung maupun tidak juga menghasilkan pemasukan bagi pemerintah desa dan warga). Selain itu, desa Bleberan juga berupaya melakukan inovasi lokal misalnya dengan mengangkat sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air warga.
Tri juga menjelaskan bahwa kontribusi adanya obyek wisata di Bleberan juga menjadi ikhtiar pemdes untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di desa. Banyak warga mendapatkan lahan pekerjaan dari obyek wisata yang ada misalnya menjadi pemandu wista, tukang parkir hingga berjualan makan-minum. Sehingga, sejauh ini, obyek wisata tersebut bisa bermanfaat pada dua aras yakni level warga dan pemerintah desa. Bahkan, seloroh, Tri Harjono, adanya kunjungan studi banding dari daerah lain merupakan paket wisata tersendiri. Tri bercerita bahwa semua makanan yang disajikan merupakan produk desa dan dibuat oleh warga, “makanya, setelah kunjungan ini selesai, saya harus itung-itungan dengan warga saya,” katanya disambut tawa hadirin. 

Terkait BUMDes, sejauh ini ada dua unit yang aktif dikembangkan yakni unit pengelola usaha ekonomis produktif dan unit pengelola air bersih. Perkembangan usaha ini cukup menggembirakan karena pada tahun 2010, kontribusi BUMDes untuk desa yang berupa sisa hasil usaha mencapai 4 juta.

 

Dalam sesi diskusi, pertanyaan peserta lebih banyak pada apa faktor kunci yang bisa menggerakkan desa dan warganya sehingga bisa memiliki visi yang sama dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Bleberan. Terhadap hal ini, Tri Harjono menjelaskan bahwa kesamaan visi dibangun tidak hanya dalam waktu 1-2 hari. Serangkaian pertemuan yang dilakukan pada akhirnya menjadi energi bagi semua pihak yang ada di Bleberan sehingga memiliki komitmen yang sama dan kuat untuk mendorong Bleberan menjadi desa wisata. Bahkan, kata Tri Harjono, saat ini pihaknya sedang menyiapkan diri menjadi desa wisata berskala internasional. Ia juga mengakui sedang menyiapkan kunjungan studi juga untuk belajar tentang hal ini.

Terkait faktor kunci lainnya adalah keinginan belajar dari semua pihak. Tri juga menceritakan bahwa ia dan jajarannya dulu juga melakukan studi banding. Tidak hanya berhenti pada kunjungan saja, ia lalu berbagi pengalaman dengan warga dan mulai menerapakan apa yang diperoleh ketika melakukan kunjungan studi banding.

Bagi desa di Aceh Barat Daya, Desa Bleberan ini sangat cocok untuk menjadi lokasi studi banding. Ini karena banyak pengalaman Bleberan dalam upaya mengatasi keterbatasan dan mengubahnya menjadi potensi wisata. Potensi wisata kultural misalnya bisa diadaptasi di Aceh Barat daya berupa optmalisasi budaya aceh seperti tari saman dan sebagainya. Selain itu, ritual Aceh yang kental adat dan agamanya juga bisa dikembangkan sekaligus dikemas lebih baik sehingga menjadi potensi wisata berbasis adat dan religi.

Secara umum, apa yang ada di Bleberan ini sangat mungkin diterapkan di desa-desa di Aceh Barat Daya dengan prinsip ATM (Adaptasi, Tiru dan Modifikasi). Paling tidak, potensi berbasis sumber daya alam dan adat serta religi memungkinkan para keuchik untuk mencoba menerapkannya.

 

Zainal Anwar

IRE Yogyakarta