Orde Baru melakukan koreksi atas Orde Lama karena dianggap gagal menyejahterakan warga yang hidup kekurangan sandang, pangan, dan papan. ”Orde Reformasi” melakukan koreksi atas Orde Baru karena impian menyejahterakan warga dimulai dari para elit, bertumpu pada hutang, dan mengorbankan kebebasan warga. Kini Orde Reformasi pun mengalami gugatan karena hampir melakukan semua yang hendak dikoreksi atas Orde Lama dan Orde Baru.

Sudah 63 tahun bangsa ini merdeka secara politik, namun masih lunglai secara ekonomi. Dinamika politik tak mampu menumbuhkan ekonomi yang membawa kesejahteraan bersama. Dari orde ke orde, seolah antara daulat politik terpisah dengan daulat ekonomi. Padahal kalau dilacak dari pemikiran para bapak pendiri bangsa, baik Bung Karno, Hatta, Sjahrir dan Tan Malaka, terdapat kesamaan visi bahwa daulat politik itu fondasi, akar yang harus ditanam untuk mengembangkan daulat ekonomi agar warga dapat sejahtera dan bangsa memiliki harga diri.

Keterpisahan antara daulat politik dan daulat ekonomi itu kini membawa konsekuensi serius. Pemerintah sebagai representasi peran negara tak mampu menjadikan kekayaan alam yang berlimpah untuk menolong warganya mengatasi beban hidup yang serba sulit. Akses warga untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak makin jauh dari politik penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan secara samar kini mulai menampak gejala ”ekonomisasi” yang menggerus daulat politik. Tak sedikit pula, sejumlah pihak mulai bertanya, masihkah kita memiliki daulat politik? Jika tidak, lalu bagaimana dan dengan cara apa kita mampu mengembalikan daulat politik itu, seraya menyatukannya dengan daulat ekonomi?

* * *
Barangkali kita perlu mempertimbangkan kembali setidaknya dua modal utama yang telah teruji menjadi kunci sukses revolusi kita, yakni ideologi bangsa dan kaum muda. Dua modal utama ini seringkali diasingkan dari orde ke orde, peralihan dari rezim ke rezim. Ideologi bangsa dalam konteks ini adalah kembali ke ”khittah” pikiran-pikiran founding fathers, betapa politik ekonomi kita sejatinya tidak berkiblat dan ”bertaklid” pada kapitalisme dan sejenis penamaan barunya.

Sementara kaum muda, merekalah yang sedari awal menjadi penggerak gagasan dan tindakan revolusioner bagi terwujudnya bangsa yang bermartabat dihadapan bangsa-bangsa lain. Keterlibatan politik kaum muda dalam berbagai momen pergerakan kemerdekaan, dan perubahan-perubahan politik lainnya pasca kemerdekaan, adalah bukti nyata keberlangsungan etik, agar bangsa ini berdaulat secara politik dan ekonomi sehingga dapat meraih kemerdekaan yang membawa kesejahteraan.

Ideologi dan kaum muda adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya. Indonesia kini seolah kehilangan orientasi dan panduan dalam memecahkan aneka permasalahan karena tak lagi berpijak pada habitus ideologisnya. Bangsa ini seakan makin tunduk terhadap kebijakan politik bangsa lain. Mengembalikan habitus ideologis agar bangsa ini keluar dari berbagai tekanan dan jebakan keterpurukan tentu harapannya lagi-lagi terletak pada apa yang akan diperankan oleh kaum muda saat ini.

Mampukah kaum muda saat ini memainkan peran sebagaimana yang dilakukan Soekarno, Hatta, Sjarir, Tan Malaka, Natsir, Wachid Hasyim, Semaun, dan tokoh lainnya yang di kala mudanya memainkan peran strategis dan pengaruh kuat atas masyarakat? Atau orang tua yang berjiwa muda dan membimbing kaum muda, seperti yang dilakukan oleh Dr.Wahidin Sudiro Husodo, Haji Agus Salim, dan tokoh politik panutan lainnya? Jadi tentunya tidak sekadar muda, tapi kaum muda yang memiliki gagasan,komitmen dan kesetiaan atas perbaikan nasib bangsanya.

Abdurrozaki