Hasil penelitian berdasarkan bahan-bahan yang selama ini belum digunakan tersebut diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta menjadi sebuah buku berjudul “Madiun 1948, PKI Bergerak”. Naskah buku ini adalah “hasil sampingan” dari penelitian Poeze tentang Tan Malaka. Sehingga buku setebal 432 halaman terjemahan Hersri Setiawan ini sejatinya adalah nukilan dari naskah lengkap hasil penelitian Poeze yang berjudul “Verguisd en Vergeten: Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949”, halaman 1079-1391.
Berdasarkan hasil penelitiannya, Poeze berkesimpulan bahwa tidaklah benar bila kemelut politik di Madiun pada tahun 1948 tersebut dinamakan “Peristiwa Madiun” (Madiun Affair). Istilah “Peristiwa Madiun” ini digunakan oleh Aidit dalam pleidoi di muka Pengadilan Negeri Jakarta pada 24 Februari 1955 (baca juga: D.N. Aidit Menggugat Peristiwa Madiun).
Menurut Poeze, seandainya istilah “pemberontakan” disepakati pada masa kepemimpinan Soekarno, maka PKI yang dipimpin oleh Aidit tidak mungkin dapat “hidup”, karena PKI Aidit mewarisi beban sejarah sebagai partai yang pernah melawan pemerintahan yang sah. Istilah pemberontakan mulai disematkan pada peristiwa tersebut di era Orde Baru. Kendati kemudian penggunaan istilah pemberontakan ini juga menuai kontroversi, karena beberapa pihak menilai tuduhan bahwa PKI sebagai dalang peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintah Orde Baru yang anti-komunisme.
Poeze tak menggunakan istilah “Pemberontakan PKI” untuk judul buku terjemahannya ini. Namun nampak jelas bahwa Poeze melalui judul “Madiun 1948, PKI Bergerak” ingin meninggalkan penggunaan istilah “Peristiwa”. Berdasarkan judul itu pula, Poeze menyatakan bahwa pihak yang menjadi penggerak kejadian tersebut adalah Partai Komunis Indonesia.
Bila hendak dikait-kaitkan dengan Gerakan 30 September 1965, maka kita akan membaca sikap yang berbeda dalam penarikan kesimpulan antara John Roosa mengenai PKI dalam G 30 S dengan Harry Poeze yang melihat peran PKI dalam Madiun 1948. Dalam buku “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto”, John Roosa berpendapat bahwa PKI (lebih tegas lagi: sebagai partai) bukanlah dalang geger politik 1965. G 30 S adalah buah kesepakatan bawah tangan antara beberapa petinggi PKI, tanpa sepengetahuan/persetujuan resmi Partai Komunis Indonesia (*).
Sedangkan dalam “Madiun 1948”, Poeze berpendapat, “… jelas bahwa ada keterlibatan pucuk pimpinan PKI dalam aksi di Madiun”.
Usai acara Ngobrol bersama Harry A. Poeze, saya mewawancarai Poeze. Wawancara ini dipandu tiga pertanyaan, yakni:
- Apa kesimpulan hasil penelitian ini?
- Bahan-bahan baru apa saja yang digunakan dalam penelitian ini?
- Adakah hal baru dalam buku ini jika dibandingkan dengan penelitian lain, seperti yang pernah ditulis oleh Ann Swift mengenai Peristiwa Madiun 1948?
Berikut ini petikan wawancara singkat bersama Harry Poeze.
Apa kesimpulan hasil penelitian ini?
Kesimpulan saya mengenai Peristiwa Madiun, ini, bahwa sebutan Peristiwa Madiun salah, ini akan disebut Pemberontakan Madiun. Karena atas dasar dokumen yang baru, jelas bahwa ada keterlibatan pucuk pimpinan PKI dalam aksi di Madiun. Dan bahan-bahan baru yang saya gunakan ialah bahan arsip, interview, misalnya beberapa kali dengan tokoh lokal yang paling penting Soemarsono, dan juga ada dari surat kabar yang diterbitkan di daerah, dan ada penelitian dalam arsip Belanda dan dalam arsip Amerika Serikat dan atas dasar semua saya beri visi yang baru mengenai Pemberontakan Madiun.
Ini berlainan dengan Ann Swift karena dalam hemat saya Ann Swift risetnya tidak lengkap. Misalnya surat kabar bahasa Indonesia dari waktu itu tidak digunakan, bahan-bahan dari arsip Belanda tidak digunakan, dan juga interview hampir tidak digunakan. Dan ini atas dasar dokumen yang ada waktu itu, sudah 20 tahun yang lalu, ini buku yang berharga, tapi kalau dilihat dengan teliti, kesimpulannya tidak bisa di(per)tahan(kan).
Dengan kesimpulan bahwa pucuk pimpinan PKI terlibat, ini berarti konsekuensinya adalah?
Ya, konsekuensinya sekarang tidak ada lagi, tetapi, dulu, kalau umum ikut kesimpulan itu, PKI Aidit tidak bisa muncul lagi karena warisannya ada melawan pemerintahan yang sah. Kalau hanya disebut peristiwa lokal, Aidit bisa bilang bahwa ini sama sekali adalah peristiwa lokal, ini disebabkan oleh Hatta dengan provokasinya dan PKI sendiri dengan pimpinannya tidak terlibat.
Berarti dengan kata lain, Peristiwa Madiun 1948 adalah pemberontakan, bukan peristiwa lokal.
Betul, ini teori saya, bukan teori, hasil penelitian.
Silahkan simak rekaman wawancara lengkap di SINI
Ahmad Subhan
Pustakawan IRE 
Berita Lainnya