Selama ini, Australia dikenal sebagai negara yang memiliki sistem jaminan sosial yang mapan dan melindungi semua warganya, baik warga yang kaya atau miskin. Artinya, semua masyarakat mendapat jaminan perlindungan tanpa perkecualian. Namun begitu, masalah bukannya tidak ada. Dalam praktiknya, masyarakat Aborigin sebagai “masyarakat adatnya” Australia, ternyata masih mendapat perlakuan diskriminatif.

Demikian paparan diskusi yang disampaikan Maryam Vivin Fitriati, alumni Flinders University South Australia yang juga research fellow di IRE Yogyakarta. Lebih lanjut, Vivin juga menuturkan bahwa masyarakat Aborigin ini sebetulnya sudah mengalami diskriminasi sistemik oleh kaum pendatang sejak tahun 1901. Sikap diskriminatif ini, kata Vivin, sangat dirasakan masyarakat Aborigin terutama karena mereka sering distigma sebagai komunitas terbesar dalam penggunaan obat-obatan terlarang dan konsumen utama minuman keras. “Ironinya, secara sosiologis, masyarakat Aborigin ini juga “tidak diakui” baik dalam level negara dan masyarakat. Hal ini karena birokrasi negara dan masyarakat umum lebih banyak dikuasai orang kulit putih,” jelas Vivin.

Namun, setelah bertahun-tahun mengalami diskriminasi, akhirnya banyak juga masyarakat yang protes atas sikap pemerintah yang kurang melindungi warga Aborigin tersebut. “Pada akhirnya, terjadi semacam rekonsiliasi dan ada sebuah hari yang dikenal dengan sorry day,” tutur Vivin yang juga alumni pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Permintaan maaf atas perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat Aborigin, secara resmi pernah disampaikan oleh Kevin Rudd, perdana menteri pada tahun 2007-2010.

Vivin menjelaskan bahwa sistem jaminan sosial di Australia dibangun secara bertahap dan bukan produk kebijakan yang jadi dalam semalam. Perempuan asal Nganjuk ini juga menjelaskan bahwa kebijakan jaminan sosial di negeri Kangguru ini snagat dinamis dan menyesuaikan diri dengan konteks masyarakat yang terus berkembang. “Catatan yang saya miliki, regulasi tentang jaminan sosial di Austrlia ini mengalami perubahan hingga 15 kali,” imbuhnya. Hal ini menjadi pelajaran bagi Indonesia bahwa upaya menerapkan jaminan sosial tidak bisa ditunda-tunda tetapi dalam perjalanannya harus membuka diri untuk bisa diubah sesuai dinamika masyarakat.

Pelajaran berharga dari Australia juga menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan aspek masyarakat adat dalam sisten jaminan sosial. Indonesia sendiri memiliki masyarakat adat yang sangat banyak dari Aceh hingga Papua. “Selain itu, kita juga harus memperhatikan keberadaan dan kebutuhan masyarakat samin, misalnya,” lanjut Vivin.

Vivin mengungkapkan bahwa sejauh pengalaman yang ia peroleh selama magang di beberapa NGO di Australia, ada beberapa kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat Aborigin tetapi faktanya justru tidak berguna. Contohnya adalah pembuatan rumah untuk masyarakat Aborigin, “karena desain dan modelnya sangat western oriented, pada akhirnya justru rumah yang dibangun untuk masyarakat Aborigin ini tidak digunakan,” kata Vivin.

Lantas, bagaimana kunci pemerintah Australia hingga bisa membangun sistem jaminan sosial yang menyeluruh? Sejauh ini, kata Vivin, sumber utama pembiayaan jaminan sosial di Australia berasal dari pajak. “Pengelolaan pajak yang baik merupakan kunci utamanya,” jelas perempuan berkaca mata ini. Tata kelola pajak yang transparan dan jelas peruntukannya membuat warga tidak enggan membayar pajak pada negara.

Indonesia sendiri sebetulnya sudah mulai menaruh perhatian terkait jamian sosial ini dengan adanya undang-undang sistem jaminan sosial pada tahun 2004. Saat ini, Indonesia memang sedang bergelut dengan penyiapan badan penyelenggaran jaminan sosial. Perdebatan ini tentu diperlukan sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Hanya saja, jangan sampai perdebatan ini membuat jaminan sosial menjadi terkatung-katung. “Kita bisa bercermin pada apa yang sudah dilakukan Australia, namun tentu tidak perlu menjiplak sepenuhnya dan harus disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia. Selain itu, pengelolaan pajak yang transparan menjadi hal yang harus segera dilakukan,” kata Vivin.

M. Zainal Anwar