Reformasi Sejauh ini
Sejak dicanangkannya kebijakan desentralisasi yang dialamatkan ke level daerah, telah mampu mendorong kebangkitan partisipasi masyarakat sipil. Tak ayal jika asosiasi sipil makin marak tumbuh di aras lokal. Upaya mereka, umumnya, berkehendak memajukan peran masyarakat di setiap pengambilan kebijakan, baik itu menyangkut perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, sampai dengan pelayanan hak-hak sosial dasar¹.  Banyak cara telah ditempuh. Selain memanfaatkan jalur formal kebijakan, biasanya gerak dinamik lokal diisi juga memilih strategi advokasi melalui pengorganisasian warga, mengangkat isu-isu populis².  Pilihan advokasi dilakukan dalam tiga model: (1) pendekatan diplomasi; (2) pengembangan wacana kritis; sampai dengan (3) mengorganisasian masyarakat. Dalam rentang perubahan pada babak awal reformasi, pilihan pengorganisasian masyarakat sering ditempuh oleh para aktivis, sebagai bagian dari episode merintis fondasi dan membangun tembok bagi demokrasi lokal, yang telah lama menjadi harapan sejak reformasi dideklarasikan.

Sementara berkenaan dengan peran pemerintah daerah, sejumlah perubahan juga patut disyukuri. Merujuk bermacam riset mengenai local governance reform, telah memberikan informasi-informasi positif. Sekurang-kurangnya pada aras formal kelembagaan, juga regulasi, telah banyak inisiatif-inisiatif awal oleh pemerintah yang makin tumbuh. Hal itu dapat digolongkan sebagai respon atas tuntutan perubahan yang dikawal para CSO (civil society organisation), maupun sebentuk political will yang lahir dari teknokratisasi pemimpin daerah. Dapat disebutkan misalnya: terbentuknya peraturan-peraturan daerah (Perda) berkaitan dengan partisipasi sipil dalam kebijakan publik, pembaharuan tata kelola perijinan dan pelayanan masyarakat, transparansi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta yang paling aktual adalah inisiatif perubahan anggaran yang berpihak pada kaum miskin atau yang dikenal dengan reformasi social policy (pendidikan dan kesehatan)³.

¹Sugeng Bahagijo dan Rusdi Tagaroa, Orde Partisipasi, bunga rampai partisipasi dan politik anggaran, Perkumpulan Prakarsa bekerjasama dengan CePAD, TAFF, INFID, IPGI, FPPM, BIGS, GAPRI, IRE, Migrant Care dan FF, Jakarta 2005.

²Darmawan Triwibowo (Ed), Gerakan Sosial Wahana Civil Society bagi Demokratisasi. LP3ES, Jakarta. 2006.

³Arie Sujito, “Peta Aktor dan Kontestasi Kepentingan dalam Arena Politik Perencanaan dan Penganggaran di Kota Makasar”, (Background Paper, program: Lord of the Arena: Analyzing the Power Play among Local Actors that  Shapes the Pro Poor Reform in Eastern Indonesia’s Two District after Decentralization”. Perkumpulan Prakarsa-Oxfam GB, 2008)

Untuk mendapatkan E-book lengkap silahkan mendownload