Gambaran paling nyata tentang orang miskin bukan hanya ditandai minimnya akses pendidikan dan kesehatan, ketakcukupan penghasilan dan konsumsi tetapi juga kualitas rumah tempat tinggal. Umumnya, orang miskin tinggal di rumah yang tak layak huni: tak memenuhi syarat dari segi fisik, sosial, psikologis, serta kesehatan. Secara fisik, bangunannya nonpermanen atau paling banter semi permanen. Lantainya beralaskan tanah. Dindingnya dari kayu atau bambu. Kalaupun terbuat dari batu bata, biasanya tidak diplaster. Atap dibuat dari ilalang atau bahan yang tidak awet. Dari segi ukuran, rumah warga miskin seringkali terlalu kecil bahkan untuk tempat tinggal satu unit keluarga. Dengan kualitas bahan yang buruk tersebut, kebanyakan rumah warga miskin kondisinya rusak dan sangat rentan roboh bila terkena gempa bumi. Satu lagi, masih banyak rumah warga miskin yang tak memiliki penerangan listrik.

Dari segi sosial, penghuni rumah sering diasingkan karena rumahnya dinilai tak layak dikunjungi, apalagi untuk untuk pertemuan warga. Secara psikologis, penghuninya akan merasa rendah diri karena merasa kualitas hidupnya tertinggal dari para tetangganya. Adapun secara kesehatan, rumah tersebut beresiko jadi sarang penyakit karena tidak berlantai semen, tanpa fentilasi yang baik, sarana MCK dan sanitasi standar, serta kadang dipakai untuk tinggal bersama hewan piaraan. Rumah tidak layak huni tersebut merupakan cermin kemiskinan yang sesungguhnya sebagai akibat dari rendahnya pendidikan, penghasilan, dan kemampuan menabung, serta absennya resposivitas komunitas dan pemerintah daerah.

Program bedah rumah tidak layak huni dalam rangka penanggulangan kemiskinan (baca: bedah rumah) menjadi sangat strategis karena dengan adanya rumah yang permanen dan sehat, keluarga miskin akan berkurang kerentanannya terhadap penyakit, memperoleh pengakuan sebagai warga yang sejajar dalam kehidupan sosial bersama di komunitas, dan mempunyai peluang untuk memaksimalkan pendapatannya guna memperbaiki tingkat konsumsi dan pendidikan anaknya. Tidak ada angka statistik yang pasti tentang jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Tapi berdasarkan program bedah rumah di beberapa kabupaten, tampak bahwa jumlah rumah tidak layak huni bisa mencapai 20 persen lebih. 

Ada hubungan yang erat antara kemiskinan dan buruknya rumah tempat tinggal. Untuk itu, banyak pemda mencanangkan program bedah rumah guna mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam skema program pro poor. Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, misalnya, mencangkan program ini sejak tahun 2003. Hasilnya, dari 14.340 unit rumah tidak layak huni i tahun 2002, kini tinggal 3.417 unit di tahun 2009. Tahun 2010 ini diharapkan tinggal 2.700 rumah saja. Untuk program ini, Pemda Purbalingga mengeluarkan anggaraan yang besar. Untuk tahun 2010, dianggarkan Rp 2.190.525.000, dengan rincian bantuan langsung bagi masyarakat Rp 1.792.500.000, jasa konsultan Rp 100 juta, dan biaya operasional kegiatan Rp 298.025.000. Masing-masing rumah mendapat dana stimulan sebesar Rp. 2.500.000. Hingga akhir 2009, melalui program ini telah menyerap APBD Purbalingga sebesar Rp. 19,72 milyar. Nilai lebih program ini adalah keswadayaan warga. Sejak pertama digulirkan hingga sekarang, telah terhimpun swadaya masyarakat sebesar Rp. 13,11 milyar dan memugar 10.923 RTH menjadi rumah layak huni dan sehat.

 

Bambang Hudayana

Peneliti Senior IRE

b.hudayana@ireyogya.org

 

Untuk mendapatkan paper lengkap silahkan mendownload