Melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berubah nama menjadi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Apa yang membedakan TNP2K dari TKPK? Bagaimana peluang dan tantangan TNP2K dalam mengefektifkan penanggulangan  kemiskinan di Indonesia?

Pada 17-18 Maret 2010, IRE menyelenggarakan lokakarya nasional bertema membangun jaringan dan kemitraan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah pertambangan dan migas. Mulanya, fokus lokakarya membahas masalah dan peta jalan penanggulangan kemiskinan di daerah lingkar pertambangan dan migas. Hal ini didasarkan hasil assessment bahwa kemiskinan di lingkar pertama daerah operasi tambang dan migas (direct affected) ternyata lebih parah. 

 

Informasi tersebut melengkapi kabar termutakhir dari pemerintah pusat, yang baru saja mengeluarkan Perpres No 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Gayung pun bersambut. Karena lokakarya itu dihadiri perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan kontrak karya pertambangan dan migas, serta elemen civil society organization (CSO), maka agenda pembahasan pun mencoba mengaitkan agenda nasional dan upaya-upaya yang sedang dan akan dilaksanakan oleh daerah. 

 

Ada dua tema yang akhirnya saling terkait. Pertama, kelambagaan baru yang ditetapkan melalui Perpres No 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kedua, kehendak untuk melibatkan CSO dalam kemitraan dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha (pertambangan dan migas) untuk penanggulangan kemiskinan. 

 

Mengapa agenda nasional percepatan penanggulangan kemiskinan ditetapkan oleh pemerintahan SBY pasca memenangkan Pemilu 2009? Mengapa agenda ini tidak dideklarasikan ketika masa kampanye Pilpres 2009?

 

Setelah dilantik kembali, Presiden SBY akhirnya mengakui bahwa pemerintahannya pada periode 2004-2009 belum berhasil dalam penanggulangan kemiskinan (PK). Hal ini terkonfirmasi melalui dokumen SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) dan keluarnya Perpres No 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (ditetapkan tanggal 25 Februari 2010). Kata “percepatan” memuat makna bahwa upaya PK selama ini tidak maksimal atau koordinasinya terkendala secara nyata. Permaknaan tersebut menemukan relevansinya dengan ungkapan seorang adviser Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (Fachrulzah Mega), yang melansir data akumulasi belanja APBN untuk penanggulangan kemiskinan yang berlipat hingga 250 persen selama kurun 2002-2010, dengan hasil jumlah penduduk miskin tidak berkurang secara nyata.

 

Penanggulangan kemiskinan masih tetap menjadi prioritas nasional kabinet pemerintahan SBY periode 2009–2014. Dalam dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) nasional yang ditetapkan melalui Perpres No 5/2010 tertulis, kebijakan penanggulangan kemiskinan berada di urutan ke-4 dari 11 daftar prioritas nasional. Dokumen ini pun menetapkan target untuk menurunkan tingkat kemiskinan ke angka 8–10 persen di akhir 2014. Target lainnya adalah memastikan kembali target pencapaian MDG’s untuk Indonesia pada tahun 2015, yakni penurunan tingkat kemiskinan 7,55 – 12,1 persen (Sutikno, 2010). 

 

Tabel I menunjukkan perkembangan angka kemiskinan nasional yang menurun selama 2006-2010. Berpijak dari tren lima tahun itu, nampaknya pemerintahan SBY periode kedua ini optimis angka kemiskinan akan terus turun. Karena itu, target pencapaian penanggulangan kemiskinan dipacu terus untuk menyentuh angka di bawah 10 persen. 

Target ini, jika ditilik dari pidato pengantar nota keuangan Presiden SBY 16 Agustus 2010, bisa jadi merupakan bentuk optimisme yang berlebihan. Dalam analisis para ekonom pasca pidato kenegaraan tersebut, terungkap bahwa arah kebijakan ekonomi dan keuangan pada tahun 2011 belum jelas keberpihakannya kepada sektor riil yang mampu menggerakan perekonomian nasional dan bermanfaat nyata bagi orang miskin (Hendri Saparini dan Alviliani, 2010).  

 

Sunaji Zamroni

Peneliti IRE

 

Untuk mendapatkan paper lengkap silahkan mendownload