Kecukupan anggaran seringkali dinilai sebagai jawaban atas persoalan kemiskinan di daerah. Namun fakta menunjukkan, daerah yang memiliki APBD besar tidak selamanya penduduk miskinnya sedikit. Demikian juga sebaliknya, tak selalu daerah dengan APBD kecil akan tinggi angka kemiskinannya. Bahkan, kendati dari tahun ke tahun alokasi APBN/APBD untuk penanggulangan kemiskinan terus meningkat dengan jumlah yang besar, angka kemiskinan juga tidak mengalami penurunan signifikan.

 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas anggaran terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Pertama, ketidakseimbangan belanja antara pemerintah pusat dan daerah yang semakin menyudutkan daerah, terutama daerah-daerah yang terbilang miskin sumber daya alamnya. Kedua, diskresi pengelolaan keuangan daerah yang kian menurun dari tahun ke tahun dikarenakan peningkatan komponen belanja pegawai, sebagai konsekuensi dari kebijakan di tingkat pusat. Ketiga, salah kelola keuangan daerah yang makin meminimalisir pos anggaran yang bisa digunakan secara langsung untuk penanggulangan kemiskinan. 

 

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah lahirnya kebijakan tentang dana perimbangan yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus.

 

Dina Mariana

Peneliti IRE Yogyakarta

(dina@ireyogya.org)

 

Untuk mendapatkan paper lengkap silahkan mendownload