Pemilu 2004 di Madura tampaknya jauh lebih semarak dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sistem baru Pemilu 2004 yang tidak hanya mencoblos tanda gambar partai politik (parpol), tapi juga nama calon legislatif (caleg), sedikit banyak telah memberi peluang bagi rakyat untuk memilih figur caleg yang dikenali dan tidak asing bagi lingkungan desanya. Sistem ini setidaknya makin mendekatkan antara wakil rakyat dengan konstituen yang diwakilinya. Konteks inilah yang barangkali membuat Pemilu 2004 di mata rakyat cukup memberikan pengharapan sehingga suasananya sangat semarak dan atraktif.

Hal yang cukup menarik lainnya di tengah semaraknya Pemilu 2004, sekalipun di sana-sini masih kedodoran untuk urusan logistik di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara), yakni mulai memudarnya sikap fanatis terhadap suatu ideologi parpol keagamaan. Dulu, di masa Orde Baru, sekalipun rakyat tidak suka pada Golkar, birokrasi dan aparat keamanan negara memaksa rakyat agar mencoblos gambar partai yang berlambang pohon beringin tersebut. Di tengah represi-paksa state apparratus, rakyat masih mencoba melakukan resistensi dengan memilih parpol yang di dalamnya ideologi kiai masih amat dominan. Ideologi kiai menjadi wacana tanding Golkar kala itu. Di tengah suasana kebebasan politik pada Pemilu 1999, Golkar dijauhi oleh rakyat pemilih. Dengan semangat ‘ijo royo-royo’ rakyat memilih partai dengan ideologi kiai; PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PNU (Partai Nahdlatul Ummah).

Setelah lima tahun rezim kiai memimpin tampuk pemerintahan di sebagian besar kabupaten yang ada di Madura, massa-rakyat sudah mulai mampu menilai manajemen pemerintahan yang dijalankan. Dalam penilaian itu, sikap kritis mulai ditunjukkan, bahwasanya hampir tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menciptakan perubahan kesejahteraan rakyat antara di masa rezim Golkar dan di masa rezim kiai. Petani tidak bisa mendapatkan hasil panen yang bagus karena tidak ada upaya memperbanyak saluran irigasi di areal persawahan mereka yang kering kerontang di musim kemarau. Potensi sektor perikanan laut dibiarkan terlantar tanpa ada upaya pengembangan secara sistematis. Padahal Madura dikelilingi lautan dengan aneka kekayaan laut atau pantai yang, bila dikelola dengan baik, dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat. Demikian pula dengan buruknya sektor pelayanan publik yang membuat beban rakyat makin bertambah.

Kondisi kemiskinan, ledakan pengangguran, bencana kekeringan yang men-impa wilayah pedesaan, serta membanjirnya produk teknologi modern makin menciptakan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Problem sosial itu semua hampir sepenuhnya tidak mampu diatasi oleh rezim kiai melalui disain perencanaan dan pengelolaan secara rasional-struktural. Kondisi ini memunculkan kesadaraan baru di kalangan warga untuk tidak hanya berkutat pada partai keagamaan yang selama ini dominan, sebaliknya mencari alternatif politik lain yang dianggap dapat membawa perubahan, di samping karena motif-motif pragmatis lainnya.

A b d u r R o z a k i ²

¹ Tulisan ini hasil elaborasi lebih lanjut dari makalah yang pernah dipresentasikan penulis pada Seminar Internasional V ‘Dinamika Politik Lokal: Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu’ yang diselenggarakan oleh Yayasan PERCIK Salatiga pada tanggal 13-17 Juli 2004.
² Staf Peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Pemerhati Budaya Madura.

Untuk mendapatkan paper lengkap silahkan mendownload