Latar Belakang

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan manifestasi dari suatu masyarakat sipil yang terorganisir di luar organisasi pemerintah (Non Govern¬ment Organization). Beberapa sifat yang melekat dalam diri LSM antara lain; 1) organisasi yang bersifat nirlaba (non-profit) yaitu organisasi ini dibentuk bukan untuk mencari keuntungan, 2) merupakan organisasi yang independen, bukan institusi yang merupakan perpanjangan tangan organisasi pemerintah, organisasi politik, dan organisasi bisnis, 3) karakter dan perannya meningkatkan keswadayaan masyarakat, (Saragih, 1995:5). Selain tiga sifat tersebut di atas da¬pat dijelaskan pula mengenai perkembangan NGO dilihat dari berbagai aspek; aspek fungsi, orientasi, dan kegiatan.

Menurut Yuni Suwarto (dalam Saragih, 1995:9-10), NGO dilihat dari aspek fungsi diawali dengan fungsi sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah, kemudian meningkat menjadi “pelengkap” program pemerintah, meningkat menjadi mitra kerja pemerintah, dan pada akhirnya berfungsi menjadi kontrol sosial terhadap dampak kebijakan pemerintah dan ekspansi pasar yang merugikan bagi kelompok masyarakat marginal. NGO dilihat dari aspek orientasi kegiatannya mengalami perkembangan mulai dari organisasi yang berbasis kepada kelompok primordial (kampung, suku), kemudian berkembang menjadi organ¬isasi yang berbasis kepada kebutuhan yang sama, berkembang lagi menjadi organisasi swadaya masyarakat dan sampai sekarang ini merupakan organisasi yang merupakan manifestasi dari organisasi rakyat yang demokratis. Sedangkan jika dilihat dari aspek kegiatan, NGO berkembang dari kegiatan yang bersifat karitatif, kemudian berubah menjadi kegiatan pengembangan masyarakat, lalu berkembang lagi menjadi kegiatan yang menuju kepada reformasi dan sekarang ini memasuki perkembangan kegiatan yang menuju kepada transformasi.

Dalam pandangan Mahasin (1989), LSM yang merupakan NGO di Indonesia bisa dibedakan menjadi beberapa generasi. Generasi pertama, yaitu generasi yang secara sukarela menghimpun diri dalam suatu organisasi/perkumpulan untuk memberikan bantuan dan santunan sosial. Generasi kedua, dicirikan dengan kegiatan yang mulai memperkenalkan pengembangan usaha bersama. Misalnya masyarakat marginal didampingi dalam kelompok-kelompok kecil. Generasi ketiga, pada generasi ini para aktivis LSM mulai berinteraksi dengan para aktor pembuat kebijakan yang dalam praktiknya berperan sebagai kon-sultan untuk program pemerintah yang membutuhkan dukungan swadaya masyarakat. Generasi keempat, generasi yang memasuki arena gerakan sosial dimana fokus kegiatannya adalah menggerakkan kepedulian dan keprihatinan publik yang berkaitan dengan persoalan hak-hak warga, hak-hak konsumen, lingkungan hidup dan isu HAM lainya.

Ketika LSM sekarang memasuki arena gerakan sosial dimana kegiatannya bersifat transformatif dan bertumpu pada organisasi rakyat yang demokratis, maka dibutuhkan suatu performasi organisasi yang efektif, profesional, dan responsif.
 
Namun banyak orang menyadari bahwa membangun performasi organisasi yang responsif dan profesional dalam organisasi LSM (NGO) memang tidak mudah. NGO memang lahir dan berkembang, dari aktivisme sosial dan volunterisme. Maka wajar kalau semangat yang dikembangkan dalam berorganisasi atau beraktivitas di LSM, lebih mengedepankan kolegialisme/pertemanan dari pada prinsip-prinsip organisasi yang formal dan modern. Namun pertanyaan yang sekarang ini banyak dilontarkan oleh para aktivis LSM, bagaimana mengelola organisasi LSM ini agar dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (pemberdayaan, pendampingan, advokasi) memiliki performasi yang efektif, responsif dan profesional? Dalam kerangka menjawab pertanyaan tersebut di atas, tulisan ini hendak menawarkan suatu model MSDM untuk dipakai LSM sebagai instrumen dalam meningkatkan pelayanan publik.

Sunaji Zamroni¹

¹ Bekerja sebagai Manager Divisi Riset dan Advokasi pada lembaga IRE (Institute for Research and Empowerment) Yogyakarta.

Untuk mendapatkan paper lengkap silahkan untuk mendownload