Saya saja yang orang Madura mau jadi antek Soeharto, masak orang Jogja tidak mau?
(R. Hartono, dalam kampanye PKPB di Jogjakarta)

Seperti sudah diduga sebelumnya, Pemilu 2004 tidak menghasilkan lanskap politik baru di Indonesia. Dua partai besar yang berkuasa, yaitu PDI Perjuangan dan Golkar, tetap berada di urutan paling atas daftar perolehan suara. Meski demikian, tetap saja ada kejutan-kejutan kecil yang mengiringinya. Fenomena paling menarik yang menyedot perhatian adalah perolehan suara Partai Demokrat. Meskipun relatif baru, partai ini ternyata mampu mendapatkan suara yang cukup signifikan. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah bisakah kita berharap hasil Pemilu 2004 dapat menjadi tonggak baru pengembangan transisi menuju demokrasi? bisakah kita berharap konfigurasi politik yang dihasilk-an Pemilu 2004 akan memperkuat transformasi menuju konsolidasi demokrasi? strategi apa yang dapat dikembangkan untuk mengawal agar demokrasi tidak berjalan di tempat, bahkan mencegah terjadinya involusi yang mengancam demokratisasi?

Transisi Tanpa Reformasi Total
Kajian-kajian tentang masa peralihan dari era otoritarianisme ke era demokrasi (liberalisasi), atau juga lazim disebut sebagai masa transisi menunjukkan, pada akhirnya transisi selalu bermuara pada salah satu dari dua kutub ekstrim yang saling bertentangan: demokrasi di satu sisi, atau rezim otoriter di sisi lain. Jika dalam masa peralihan dari rezim otoriter sebelumnya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah yang menggantikannya, yaitu adanya pelembagaan demokrasi, terbukanya saluran bagi kaum oposisi, adanya kebebasan sipil, dan terlaksananya rule of law, niscaya transisi akan bermuara pada demokrasi. Namun sebaliknya, kalau pemerintah di era transisi gagal mengelola dinamika yang berkembang, dapat dipastikan, yang terjadi kemudian adalah involusi demokrasi. Pada situasi yang demikian, peluang jatuhnya transisi kembali ke dalam pelukan otoritarianisme semakin terbuka lebar.

Bangsa Indonesia saat ini sedang berada dalam persimpangan jalan paling menentukan arah transisi. Apakah transisi akan kandas di tengah jalan, lantas tenggelam oleh gempuran otoritarianisme, ataukah transisi akan berujung pada lahirnya sebuah tatanan baru yang lebih demokratis sekarang ini tengah menghadapi tantangan dan ujian. Tantangan pertama adalah dipakainya pendekatan ‘elektoralisme’ oleh kelompok reformis dalam mendorong demokratisasi. Jika pendekatan ini yang digunakan, maka demokrasi hanyalah sekedar sebuah sistem dimana elit politik memperoleh kekuasaan untuk
memerintah melalui satu pertarungan kompetitif guna mendapatkan suara rakyat. Meskipun dalam konsep demokrasi minimalis ini pada tingkat tertentu juga mengakui adanya kebebasan organisasi dan institusi sipil agar kompetisi menjadi lebih bermakna. Tetapi dalam konsep minimalis semacam ini bias-anya tidak begitu menaruh perhatian pada konsep-konsep kebebasan tersebut maupun menyertakannya dalam ukuran-ukuran aktual demokrasi. Tak heran jika demokrasi semacam ini kerap didefinisikan sekedar sebagai sebuah rezim penyelenggara pemilihan-pemilihan umum.

Titok Hariyanto¹

¹ Penulis adalah Manajer ‘Demokrasi dan Civil Society’ di Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. Juga aktif di Pergerakan Indonesia (PI) Yogyakarta.

Untuk mendapatkan paper lengkap silahkan untuk mendownload