Pendahuluan

Malam baru saja berganti pagi. Belum lama ia menanggalkan penat kesibukan kota. Malam itu waktu menunjukkan pukul 00.25, yang artinya tanggal 25 April 1974 baru saja mendapat limpahan tugas mengawal hari yang baru. Barangkali, tidak ada satu pun penduduk kota Lisabon yang menduga kalau pagi itu mereka akan menjadi saksi atas sebuah peristiwa maha penting yang berpengaruh terhadap seluruh umat manusia di dunia. Ketika sebagian besar penduduk kota Lisabon Portugal terlelap dalam buaian mimpi, sebuah pemancar radio menyiarkan lagu “Grandola Vila Morena”. Selintas, siaran tersebut seperti tidak bermakna apa-apa, dan hanya menjadi bagian dari kegiatan rutin sebuah pe¬mancar radio.

Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya lagu tersebut adalah aba-aba bagi satuan-satuan militer di Lisabon dan daerah sekitarnya untuk mulai melaksanakan rencana kudeta yang disusun secara rapi oleh para perwira muda yang memimpin Movimento das Forcas Armadas (MFA). Secara efektif kudeta berlangsung. Gedung-gedung vital berhasil dikuasai pasukan yang digerakkan oleh para perwira muda tanpa adanya perlawanan yang berarti dari pasukan yang digerakkan oleh pemerintah yang berkuasa. Kudeta tersebut akhirnya berhasil menumbangkan diktator Marcello Caetano.

Paparan di atas adalah nukilan kisah yang oleh Huntington disebut sebagai awal mula berlangsungnya gelombang ketiga demokratisasi di dunia. Agak aneh memang, tetapi itulah faktanya. Kudeta 25 April merupakan awal yang sulit dipercaya dari suatu gerakan ke arah demokrasi di seluruh dunia karena kudeta lebih sering menjatuhkan ketimbang mengantarkan rezim yang demokratis (Huntington, 1995).

Pada tahun yang sama, di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Rezim fasis Soeharto pada tahun tersebut justru sedang melakukan konsolidasi menguku¬hkan kekuasaan pemerintahannya yang bertumpu pada tiga pilar penting yaitu, kaum teknokrat, militer, dan birokrasi. Dengan cara-cara yang sistematis semua perangkat penopang tersebut tampil sebagai kekuatan yang hegemonik, mem¬bungkam dan mengaburkan demokratisasi di Indonesia pasca tumbangnya pemerintahan Soekarno. Baru sekitar dua puluh empat tahun kemudian, yaitu terhitung sejak terjadinya kudeta di Portugal, gelombang demokrasi menerpa Indonesia.

Sebelumnya tidak ada yang menduga bahwa Soeharto akan tumbang demikian cepat. Bahwa Indonesia sekali lagi akan menjadi negara demokratis setelah tiga puluh tahun lebih berada di bawah pemerintahan otoriter, sebenarnya merupakan kejutan tersendiri. Meskipun terjadi tekanan-tekanan politik yang luar biasa, sebenarnya masih terdapat semacam kesepakatan di kalangan pen¬gamat politik bahwa yang akan muncul bukannya pemerintahan yang demok¬ratis, melainkan pemerintahan otoriter yang diperbarui di bawah pimpinan militer. Namun, akhirnya demokrasi terjadi juga akibat pilihan-pilihan tak terduga yang diambil oleh para aktor politik di tingkat elit dan massa, baik itu oleh para pendukung maupun para penentang Orde Baru (Liddle, 2001). Bahkan menjelang Soeharto berkemas meninggalkan tahta kekuasaannya, elit “oposisi” yang selama ini bersikap “kritis” pada penguasa, masih juga mau diajak berdia¬log. Mereka menganggap Soeharto masih terlalu kuat untuk dijatuhkan.

Titok Hariyanto¹

¹ Penulis adalah Manajer ‘Demokrasi dan Civil Society’ di Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. Juga aktif di Pergerakan Indonesia (PI) Yogyakarta.

Untuk mendapatkan paper lengkap silahkan mendownload