Percuma ada pemerintah kalau tidak pernah
mendengar jeritan rakyat miskin.
(Wenslaus Abe, Ketua Persatuan Rakyat Miskin Nanga-Nanga)
Kedepan saya optimis akan anggaran pro rakyat,
kalau anggota DPRD mau bersama rakyat.
(Harsrun, Ketua Forum Solidaritas Pemulung Kota Kendari.
Kami sering dituduh menggannggu keindahan kota, lalu digusur aparat. (Lena, Perempuan Pedagang Kaki Lima).

Latar Belakang
Pengurangan kemiskinan menjadi sebuah agenda penting kebijakan pembangunan di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Angka statistik kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi tampaknya agenda pengurangan kemiskinan menjadi sebuah proyek besar yang tidak pernah akan selesai. Di masa lalu pengurangan kemiskinan menggunakan pendekatan yang terpusat, top down, mobilisasi, seragam dan berbasis proyek yang bersifat off budget. Di era sekarang pendekatan pengurangan kemiskinan telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih desentralistik, bottom up dan partisipatif, yang semua itu semakin canggih dikemas, menyusul lahirnya komitmen internasional dalam Millenium Development Goals (MDGs). Kini muncul sebuah konsep yang lebih bertenaga: anggaran
pro rakyat miskin (pro poor budget), yang lahir bersamaan dengan konsep-konsep lain seperti anggaran alternatif, anggaran rakyat, anggaran partisipatif (participatory budgeting) maupun anggaran yang responsif gender (gender budgeting). Didorong oleh lahirnya konsep-konsep baru itu, skema pendanaan pengurangan kemiskinan tidak lagi off budget, tetapi ia harus menyatu (integrasi) ke dalam (built in) sistem perencanaan dan penganggaran. Dengan kalimat lain, pendekatan baru itu mengharuskan pengarusutamaan kemiskinan (poverty mainstreaming) dalam perencanaan dan pengganggaran.

Di Indonesia, kesepakatan MDGs diteruskan dengan komitmen penga-rusutamaan kemiskinan dan gender dalam perencanaan dan penggang¬garan (APBN/APBD) sejak 2003/2004. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 pemerintah berupaya (2 004–2009) diharapkan dapat menurunkan persentase penduduk miskin

S u t o r o E k o ²

¹ Background papers yang dihasilkan dari penelitian dengan tema “Lord of the Arena: Analyzing the Power Play among Local Actors that Shapes the Pro Poor Reform in Eastern Indonesia’s Two District after Decentralization”, yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Prakarsa, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, YPSHK Sulawesi Tenggara dan didukung oleh OXFAM Great Britain Indonesia Program.
² Peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, tengah mengikuti sekolah S-3 (doktor) Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada.

Untuk mendapatkan paper lengkap silhakan mendownload