Demokrasi dan Kesejahteraan Desa

Demokrasi dan Kesejahteraan Desa

Membumikan Demokrasi, Menggapai Kesejahteraan

Demokrasi dan kesejahteraan hingga saat ini masih menjadi tema menarik untuk diperbincangkan. Perdebatan tentang apakah negara yang demokratis secara otomatis warganya lebih sejahtera, atau sebaliknya, demokrasi hanya bisa dijalankan di negara-negara yang penduduknya secara ekonomi sudah sejahtera, ibarat mendiskusikan apakah ayam atau telur yang terlebih dulu ada di dunia.

Berkutat pada polemik tersebut tentu tidak akan ada habisnya. Namun yang jelas, dengan demokrasi akan tercipta jalan yang lebih baik mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

UU Desa, seperti kita tahu, adalah regulasi yang berupaya mendorong lahirnya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi secara sekaligus pada level desa. Secara politik, demokrasi politik desa didorong melalui tersedianya ruang-ruang dialog/musyawarah bagi warga desa dengan pemerintah desa untuk mengelola desanya. Salah satunya adalah musyawarah desa. Rancang bangun demokrasi desa telah menempatkan musdes sebagai ‘institusi tertinggi’ di tingkat desa. Dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat strategis, kewenangan tidak lagi di tangan kepala desa atau perangkat desa semata. Melainkan, diputuskan melalui proses musyawarah desa (musdes) yang melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa. Dengan demikian musdes adalah arena pertarungan kepentingan dilangsungkan sampai menghasilkan konsensus.

Secara ekonomi, dorongan pembentukan BUMDesa merupakan upaya menghadirkan pelembagaan ekonomi baru yang lebih partisipatif di level desa. Melalui BUMDesa, desa tidak hanya didorong mengembangan aset-aset yang dimiliki, namun sekaligus bisa mengembangkan pelayanan terhadap hak-hak dasar warganya. Basis pengelolaan BUMDesa bukan individu atau kelompok melainkan desa sebagai satu entitas. Hadirnya BUMDesa diharapkan bisa menyelesaikan problem pengangguran, membuka peluang usaha ekonomi produktif, dan peningkatan kreativitas masyarakat dalam mengelola aset-aset di desa.

Secara praktik, sudah banyak BUMDesa yang mampu berkontribusi meningkatkan kesejahteraan warga desa. Karena itu, kami berkeyakinan kesejahteraan sejatinya bisa diwujudkan ketika kita berhasil membumikan demokrasi. Dan, peluang itu ada di dalam UU Desa.