Flamma 52 : Mitigasi Ekologi  dari Desa

25 Juni 2018 - 14:22 WIB | mahmud |

 

Banjir, kekeringan, gagal panen, tanah longsor, menurunnya kualitas air, berkurangnya air tanah, dan sederet bencana lainnya belakangan ini nampaknya sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Perubahan cuaca yang terjadi dengan cepat dan tak menentu, telah menjadi ‘pakem baru’ yang menuntut kita beradaptasi dengan anomali yang terjadi. Kalender pranata mangsa misalnya, pakem yang biasa dipakai sebagai pemandu bagi sebagain besar petani dalam menentukan musim tanam menjadi tidak tepat lagi.

Bulan Agustus – September yang dalam pranata mangsa disebut puncak musim kemarau, nyatanya sudah tidak berlaku. Di sebagian wilayah di Indonesia pada bulan tersebut justru terjadi banjir besar yang meluluh lantak. Anomali yang sama juga terjadi pada bulan Desember – Januari. Pada situasi normal, bulan tersebut biasanya adalah puncak musih hujan. Namun, belakangan ini pada bulan tersebut curah hujan sangat minim. Bahkan beberapa wilayah di Indonesia malah mengalami kekeringan.

Anomali cuaca dan perubahan iklim yang terjadi secara ekstrim ini oleh Greepeace Indonesia disebut sebagai malapetaka masa depan! Ada banyak dampak negatif yang terjadi karena rusaknya ekologi dan perubahan iklim, yang keberadaanya menjadi ancaman serius bagi umat manusia. Rusaknya kandungan nutrisi makanan-makanan pokok di dunia, krisis ketersediaan pangan, krisis air bersih, munculnya berbagai macam penyakit, dan hilangnya spesies flora fauna, sudah menjadi bencana yang kehadiranya beriringan dengan perubahan iklim.

Hasil riset yang dipublikasikan dalam Enviromental Health Perspectives mengungkapkan, kenaikan tingkat karbondioksida di muka Bumi yang terjadi saat ini ternyata telah merusak nilai nustrisi tanaman-tanaman penting di dunia. Kerusakan ini pada akhirnya bisa memunculkan risiko kekurangan protein pada penduduk di dunia. Sedikitnya ada 18 negara yang saat ini tengah menghadapi ancaman tersebut. Sebagian besar negara tersebut berada di Asia Selatan dan Afrika Utara (Kompas.com – 06/08/2017, 10:19 WIB)

Di beberapa negara upaya untuk menghambat laju perubahan iklim telah dilakukan dengan berbagai cara. Mereka berupaya mengurangi ketergantungan pada sumber energi dari perut bumi sembari mengoptimalkan sumber-sumber energi terbarukan; energi angin dan matahari. Di samping itu, kawasan-kawasan hijau terus diciptakan di wilayah perkotaan.

Di Indonesia, gerakan lingkungan menghambat perubahan iklim nampaknya masih dilakukan secara sporadis. Bahkan kerap terjadi kontradiksi. Kampanye pembangunan bervisi lingkungan digalakkan namun di sisi lain alih fungsi lahan berlangsung secara massif dengan mengabaikan tata ruang. Kesadaran untuk menjaga ekologi dikalahkan oleh logika ekonomi yang menghendaki adanya pertumbuhan.

Gagasan menyusun strategi mitigasi ekologi dari bawah berbasis desa nampaknya bisa menjadi alternatif baru. Secara legal formal, keberadaan UU Desa sejatinya memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih disiplin menjaga dan mengurus ekologi dan menjalankan pembangunan berwawasan lingkungan secara lebih baik. Karena dalam UU tersebut desa diberi mandat dan kewenangan untuk mengelola pembangunan di desanya secara mandiri. Sayangnya, tentang hal ini masih banyak desa yang masih abai dan belum memanfaatkan momentum tersebut dengan baik.

Dalam konteks ini ada dua hal yang setidaknya bisa dilakukan pemerintah desa; memberikan penguatan kesadaran kepada warga desa tentang pembangunan yang bervisi ekologis dan disiplin menjaga tata ruang desanya

Flamma 52 Download DISINI



Leave a comment:

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

*