IRE English Version | Yogyakarta

Articles

IRE Tawarkan Model Pendampingan Desa yang Asimetris

Jakarta- Model pendampingan desa yang ada saat ini memang mengandung banyak permasalahan, mulai dari carut-marut proses dan teknis rekrutmen serta protes fasilitator eks PNPM menyoal seleksi pendamping desa. Tak mau ... >> Selengkapnya

Dirjen PPMD Kemendesa Menunggu Rekomendasi Perubahan Kebijakan dari IRE

Untuk ke sekian kalinya Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) membincangkan isu Badan Usaha Milik (BUM) Desa. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk round ... >> Selengkapnya

Merumuskan Kembali Pendampingan Desa

Yogyakarta (1/6/2016) Dalam perjalanan UU Desa yang sudah diterapkan selama hampir 2 tahun, pendamping desa menjadi topik yang sedang hangat dibahas saat ini. Hal ini disebabkan pendamping desa memiliki peran strategis yang ... >> Selengkapnya

Membantu Biak Numfor Menyongsong Implementasi UU Desa

�Semua�berdiri dan menyanyikan �lagu wajib� Cendrawasih Burung Emas atau Tanah Papua. Hampir selalu begitu. Pelatihan tentang implementasi Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa di Kabupaten Biak Numfor Papua diselingi nyanyi ... >> Selengkapnya

Diskusi Dana Desa : Banyak Kepentingan Jadi Hambatan

JAKARTA, KOMPAS Penyaluran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa masih terhambat sejumlah permasalahan. Hal itu terjadi bukan karena pemerintah dan masyarakat desa belum siap untuk ... >> Selengkapnya

Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau

Hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 membawa angin segar bagi pemerintahan Desa terutama dalam upaya mewujudkan kemandirian desa. Melalui regulasi baru ini, kini Pemerintahan Desa memiliki hak yang lebih besar untuk ... >> Selengkapnya

Penandatanganan Nota Kesepahaman IRE dan KPU Kota Yogyakarta

Direktur eksekutif Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta Krisdiyatmiko dan ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) KPU Kota Yogyakarta Wawan Budianto S.Ag, M.Si melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang ... >> Selengkapnya

PP 43 dan PP 60 Tahun 2014 Bertentangan dengan UU Desa

Isi Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa ternyata melebihi perintah yang ada dalam UU No. 6 ... >> Selengkapnya

Flamma Review

Pages from FLAMMA REVIEW EDISI 42 FINAL SIAP CETAK-2

Setelah UU Desa Disahkan

UU Desa telah disahkan, namun masyarakat desa tak banyak yangtahu mengenai UU yang digadang-gadang akan mensejahterakan mereka. Sejak kemunculan isu UU khusus desa yang dimulai dari RUU Desa pada tahun 2006, ...

Pages from FLAMMA REVIEW EDISI 42 FINAL SIAP CETAK

setelah UU Desa Disahkan

U U Desa telah disahkan, namun masyarakat desa tak banyak yang tahu mengenai UU yang digadang-gadang akan mensejahterakan mereka. Sejak kemunculan isu UU khusus desa yang dimulai dari RUU Desa ...

Flamma 30 : Licin Minyak Blok Cepu

Berharap Sejahtera dari Semburan Minyak Soal Minyak, mulai warga biasa hingga ekspatriat pun tergiur mengelolanya Sejak BBM naik, Slamet (67) dan Jait (58) bekerja di “ladang” selama 12 jam. Bukan ladang biasa, melainkan ...

Flamma 31 : Kaum Muda Meretas Jalan Politik

Kaum Muda Meretas Jalan Politik Kaum muda gelisah lantaran reformasi di tangan golongan tua tak berjalan progresif. Keterkaitan golongan elit “angkatan tua” secara historis, kultural, bahkan ekonomi (bisnis) dengan rezim ...

Flamma 32 : Demokrasi Perwakilan Yang Minim Keterwakilan

Demokrasi Perwakilan Yang Minim Keterwakilan Apa ada bedanya antara pemilihan bintang Idola entertainment dengan pemilu? Jika menyangkut subjek yang dipilih, jawabnya: ya, ada! Masyarakat memilih calon idola yang paling cantik, ...

setelah UU Desa Disahkan

Flamma 30 : Licin Minyak Blok Cepu

Flamma 31 : Kaum Muda Meretas Jalan Politik

Flamma 32 : Demokrasi Perwakilan Yang Minim Keterwakilan

Policy Brief

Mengembangkan BUMDesa untuk Transformasi Ekonomi Desa

Pendahuluan Masyarakat desa yang sejahtera adalah tujuan besar lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Melalui pengembangan ekonomi lokal dan/atau BUMDesa yang berbasis pada potensi serta aset yang ...

Reforma Agraria dari Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupaya memperkuat desa sebagai basis penghidupan melalui gagasan kemandirian desa. Berbekal kewenangan yang dimiliki, desa diharapkan menjadi arena sekaligus basis penghidupan bagi masyarakatnya melalui aset ...

Institusi Lokal untuk Kesejahteraan Bersama

Pengantar Institusi lokal biasanya dipandang dalam dua bentuk yakni organisasi lokal dan pranata sosial. Sebagai organisasi, institusi lokal bisa berupa pemerintah desa-dusun, RT-RW, PKK maupun kelompok karang taruna hingga organisasi ...

Memperkuat Fungsi Representasi Anggota DPD di Parlemen

Sebagai lembaga politik pasca reformasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem dan praktik demokrasi representasi di Indonesia, karena bisa menjadi penyeimbang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ...

Pages from Policy Brief UN Habitat_Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender pada Birokrasi: Pembelajaran dari Kabupaten Belu

Abstrak Isu gender merupakan masalah sentral dalam pembangunan. Begitu pentingnya agenda mengakhiri ketimpangan gender, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2004-2009, dan juga 2010-2014, gender menjadi agenda tersendiri. RPJMN 2010-2014 ...

Articles

Flamma Review

Policy Brief

Policy Paper

Recent Activities

Video

IRE Library

Books

Journal

Our Office