Penyelenggaraan kegiatan Sekolah Demokrasi Ekonomi Desa (SDED) di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang merupakan rangkaian kegiatan dari program “Mengembangkan Tata Kelola Ekonomi Lokal yang Demokratis untuk Memaksimalkan Akses dan Kemanfaatan bagi Masyarakat Desa Terutama Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga yang dikepalai oleh Perempuan (PEKKA) yang merupakan program IRE dengan dukungan Yayasan Tifa.
Kegiatan SDED di Desa Karangrejo tersebut, dilaksanakan pada hari kamis, 15 -16 Maret yang bertempat di Balkondes Desa Karangrejo yang dihadiri oleh 15 orang partisipan yang merupakan perwakilan dari pemerintahan desa, kelompok pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan para pelaku wisata.
Pada sesi pertama, Endah Dwi Fardhani dari Housing Resource Center (HRC) Caritra menyampaikan materi terkait tentang Tata Ruang Desa untuk Keseimbangan Ekologis. Dalam kesempatan tersebut, Dhani mengutarakan bahwa perencanaan tata ruang desa merupakan hal yang penting untuk membuat kebijakan pembangunan Desa dan Perencanaan wilayah Desa harus disesuaikan dengan RT/RW Kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Menurut Dani penataan tata ruang desa merupakan hal sangat penting mengingat daya dukung lingkungan mempunyai keterbatasan baik karena faktor demografi maupun perubahan eksternal seperti perubahan ekonomi maupun bencana. “Perencanaan tata ruang merupakan proyeksi masa depan yang didasarkan kondisi riil saat ini seperti daya dukung lokal, potensi lokal, pemetaaan secara fisik dan sosial, modal sosial, dan pendekatan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara dalam sesi berikutnya, materi disampaikan oleh Bambang Hudayana Dosen FIB UGM dan peneliti senior IRE mengutarakan pentingnya membangun perekonomian lokal yang inklusif agar semua warga desa dapat menjadi sejahtera. “Ekonomi lokal tidak hanya menguntungkan ekonomi sekelompok orang tapi harus menguntungkan semua warga dengan berbasis pada potensi lokal dan modal sosial seperti gotong-royong, guyub rukun itu merupakan kekuatan untuk membangun pariwisata desa, sehingga ekonomi dapat berkembang yang hasilnya harus dikembalikan lagi untuk memperkuat kembali modal sosial yang ada begitu seterusnya,” tutur Bambang Hudayana dalam kesempatan diskusi tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Widodo selaku pengurus BUMDes Karangrejo dan partisipan SDED mengutarakan bahwa saat ini telah dibentuk kelompok kerja (POKJA-red) Pariwisata yang bertujan untuk mengkonsolidasikan semua pelaku wisata yang ada di Desa Karangrejo dan sekaligus memetakan potensi wisata yang ada di Desa Karangrejo, baik potensi alam, potensi budaya maupun potensi sumberdaya manusia yang ada di Desa Karangrejo.
Pada sesi ke tiga yang SDED membahas tentang Undang-undang Desa dan Demokrasi Desa dengan narasumber DR Arie Sudjito yang merupakan Dosen FISIP UGM dan peneliti senior IRE. Dalam kesempatan tersebut Ari Sujito menyampaikan bahwa saat ini dengan adanya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki posisi yang lebih jelas sehingga baik pemerintah desa maupun warga desa mempunyai keleluasaan untuk membangun desanya. Lebih lanjut diutarakannya, saat ini pemerintah desa dituntut untuk lebih responsive dalam melayani warga dan di sisi lain warga desa juga dituntut untuk lebih aktif, peduli dalam berpartisipasi untuk membangun desa.
Dalam kesempatan tersebut, salah seorang peserta SDED Juliet Tambeng menyampaikan bahwa saat ini untuk membangun Desa Karangrejo yang dibutuhkan adalah orang kober (peduli-red.) bukan yang pintar. Lebih lanjut dikatakannya, warga desa yang kober dapat dipastikan akan mau terlibat aktif untuk memikirkan dan membangun desa.
Partisipasi Warga dan Transparansi Pengelolaan Dana Pariwisata Bukit Barede Melalui Forum Mujadahan
Kumpulan Warga Mujahadahan setiap 3 bulan sekali di Dusun Sendaren atau yang lebih dikenal kawasan wisata Bukit Barade merupakan forum tradisi keagamaan warga tapi di sisi lain forum warga tersebut juga diisi dengan rembug warga untuk membahas berbagai permasalahan yang ada di Dusun Sendaren mulai dari masalah sosial, ekonomi sampai pembahasan masalah pembangunan desa.
Hal yang menarik dari forum tersebut adalah adanya partisipasi atau keterlibatan warga baik perempuan, laki-laki, pemuda untuk terlibat dalam pembahasan berbagai permasalahan yang ada di dusun. Adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan pengelolaan kawasan wisata Bukit Barede. Mulai dari pelaporan berapa uang masuk sampai pengalokasian dari anggaran yang ada. Hampir semua warga dapat mengakses laporan tersebut.
Salah seorang pegiat wisata dan sekaligus kepada dusun Sendaren, Juliet Tambeng atau yang biasa dipanggil pak Jambul mengungkapkan kepada tim IRE bahwa dalam pengembangan pariwisata di kawasan Bukit Barede, diupayakan untuk mampu melibatkan semua warga, ”Mboten wonten warga sing ditinggalke kabeh kudu terlibat lan ngerasake manfaat wisata Bukit Barede”, tuturnya dalam forum Mujadahan tersebut.
Hal senada juga diungkapkan oleh Eko salah seorang pemuda dan sekaligus pegiat wisata Bukit Barede yang hadir dalam forum Mujadahan tersebut. Menurut Eko di dusun Sendaren ini, semua warga di Dusun Sendaren didorong untuk terlibat aktif dalam pengelolaan pariwisata Bukit Barede. Lebih lanjut diungkapkannya, di Dusun Sendaren semua warga diajak untuk terlibat, kelompok perempuan terlibat dalam pengelolaan kuliner dan kebersihan dusun, bahkan kelompok usia lanjutpun dilibatkan dengan menjadi pelaku seni budaya sebagai atraksi wisata penyambutan para tamu yang data mengunjungi Bukit Barede.
Penulis : Tim IRE