Sleman– IRE Yogyakarta menyelenggarakan diskusi rutin setiap bulanya dengan tema yang akatual. Dikusi bulanan kali ini diselenggarakan jumat 26 Agustus 2016 bertempat di Joglo Winasis IRE bertemakan “BPD dan Demokrasi Representatif di Desa (mengkaji Raperda Kabupaten Sleman tentang BPD)” adapun pembicaranya yaitu Dra. RennyA. Fahesti (Narasita), YB Widyo Hari Murdianto (Dosen APMD)M.Si dan Dr Abdur Rozaki peneliti IRE Yogyakarta.
Renny sebagai pembicara pertama mengungkapkan, Desa yang demokrasi adalah desa yang mengedepankan keterlibatan semua unsur warga perempuan dan kelompok rentan dalam setiap pengambilan keputusan publik. “Dalam Konteks BPD, harusnya warga menjadi bagian tertinggi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BPD. Untuk mewujudkan peran strategis BPD diantaranya yaitu secara internal memperhatikan keterwakilan seluruh masyarakat termasuk perempuan dan kelompok marginal, secara eksternal BPD harus berani menyalurkan aspirasi warga,” ungkap Renny yang juga aktivis KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) .
Renny juga menambahkan, rendahnya keterwakilan perempuan dan kelompok marginal disebabkan beberapa faktor diantaranya tidak ada instrumen yang pasti di tingkat pusat sampai daerah, budaya patriarki, dan mekanisme pemilihan anggota BPD tidak memungkinkan perempuan mencalonkan diri, karena masih dipersulit di tingkat pemilihan dusun.
“Harusnya dalam penyusunan Raperda BPD, Pemerintah Kabupaten Sleman harus memperhatikan visi dan misi Bupati Sleman, tapi sangat disayangkan ketika visi misi bupati sleman yang menginginkan meningkatnya kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proposional ternyata tidak tertuang dalam Raperda ini” tambah Renny.
Widyohari yang tampil sebagai pembicara kedua memaparkan tentang sistem representasi dalam mendukung demokrasi desa melalui BPD. Menutur Widyo Kedudukan BPD dihadapan pemerintah desa sebagai mitra kepala desa. BPD bersama kepala desa membahas rancangan Peraturan Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. “BPD hardir sebagai bentuk perwujudan demokrasi desa yang lebih baik” jelas Widyo.
Widyo menawarkantiga alternatif mekanisme pembentukan anggota BPD. Alternatif pertama, Pemilihan BPD berbasis dukuh dilakukan melalui pemilihan langsung. Setiap dukuh mengajukan calon untuk menjadi anggota BPD tetapi tetap dibatasi quota. Alternatif kedua melalui voting calon yang meraih suara terbanyak adalah yang terpilih sebagai anggota BPD. Alternatif ketiga, yaitu pencalonan berbasis dukuh atau penggabungan dukuh (memperhatikan jumlah penduduk dan kedekatan wilayah). Setelah itu masyarakat di pendukuhan atau penggabungan dukuh tersebut melakukan musyawarah untuk menentukan quota BPD dan anggota BPD dari pendukuhan tersebut atau penggabungan dukuh.
“Yang dimaksud demokrasi representatif harus mencerminkan semua warga negara memiliki hak yang sama dalam proses politik, tanpa melihat aspek gender, ras, dan identitas, tapi sangat disayangkan dalam kontek politik dan struktur sosial masyarakat kita saat masih sangat kental dengan budaya patriarkis. Dengan kata lain, mekanisme representatif harus ada partisipasi perempuan:” papar Abdur Rozaki, yang tampil sebagai pembicara ketiga.
Rozaki menambahkan, demokrasi tidak hanya berbicara tentang representasi tetapi juga representasi perempuan dan quota keterwakilan perempuan agar isu perempuan dapat lebih diperhatikan. “Dengan memberi ruang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan politik,” tambah Rozaki.
Diskusi dihadiri dari berbagai kalangan, baik mahasiswa, anggota BPD dan masyarakat. Diskusi bertambah menarik karena para peserta di beri kesempatan untuk tanya jawab dengan para narasumber. Diskusi ini dimoderatori oleh Sugeng Yuliyanto, beliau menyimpulkan pada sesi terakhir acara. “Kita tidak boleh diam dan terus memperjuangkan representasi peremuan dengan cara merebut peluang yang ada dengan cara bersatu untuk meningkatkan martabat perempuan,” ungkap pria yang biasa disapa dengan panggilan Yuli.
Ema Yulianti
Pustakawan IRE