Presiden SBY adalah produk sistem pemilihan presiden secara langsung. Selama satu dasa warsa kepemimpinannya, SBY menerapkan model komunikasi politik transaksional. Dengan model ini, SBY cukup berhasil membangun komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif. Buktinya, resistensi parlemen terhadap program pemerintah relatif kecil karena, SBY mampu menguasai partai politik. Waktu itu hanya PDIP saja yang mengambil posisi oposan pemerintah.
Kemampuan SBY merangkul partai politik di parlemen menjadi partai pendukung pemerintah di sisi yang lain juga mampu mengunci daya kritis masyarakat, terutama basis konstituen partai politik terhadap praktik pemerintahan. Sayangnya, politik transaksional yang diperagakan SBY tidak mampu melahirkan output kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Alih-alih hanya melahirkan jejaring elite politik yang lihai membajak proyek pembangunan serta bermain-main dengan korupsi. Beruntung, negara ini masih memiliki lembaga anti rasuah sehingga para koruptor dapat ditangkap dan uang negara pun terselamatkan.
Berbeda dengan gaya kepemimpinan SBY, Jokowi presiden terpilih 2014-2019 memilih model politik non transaksional. Jokowi tidak mau membangun kontrak-kontrak politik di atas kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya oportunis dan pragmatis. Sebaliknya, Jokowi mau membangun kerjasama sepanjang memiliki landasan visi dan misi yang sama yaitu bekerja mematuhi konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ternyata, sekalipun hanya mendapat dukungan partai politik yang tidak setara dengan jumlah parpol pendukung capres Prabowo-Hatta dan tidak pula membangun konsensus bagi-bagi kekuasaan dengan partai politik pendukungnya pada saat pilpres, Jokowi tetap memenangkan kompetisi politik tersebut. Akhirnya, Jokowi pun berhak menduduki kursi presiden RI tahun 2014-2019.
Salah satu suplemen energi di luar parpol yang mampu mendongkrak kemenangan Jokowi adalah koalisi rakyat yang tergabung dalam barisan relawan. Dengan berbekal volunteerism barisan relawan tersebut mampu menjadi kekuatan alternatif bukan sekadar pendulang suara kemenangan tapi juga kanal aspirasi rakyat. Bahkan ketika kegaduhan politik paska pilpres muncul, kekuatan relawan kembali mengemuka seolah memberikan suntikan pembelaan yang kuat untuk Jokowi.
Sebagaimana kita mafhumi bersama, pendulum pertarungan paska pilpres masih terus berayun. Koalisi Prabowo yang dikenal dengan Koalisi Merah Putih menyapu bersih alat kelengkapan kelembagaan parlemen, mulai dari jajaran ketua DPR hingga jajaran ketua MPR. Tidak hanya itu, penguasaan posisi-posisi penting dalam lembaga parlemen konon hanya bagian kecil dari skenario besar politik balas dendam paska pilpres yaitu pemakzulan Jokowi dari kursi presiden. Bahkan salah seorang anggota fraksi PDIP DPR RI mengatakan bahwa KPM hanya memberi kesempatan kepada Jokowi untuk memerintah selama 1,5 tahun. Artinya dalam jangka waktu itu KMP akan segera memakzulkan Jokowi tentu dengan membungkus penggulingan presiden secara konstitusional.
Tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi-Kalla resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019. Pada saat itu Jokowi telah membentuk kabinet berikut konsep kebijakan dan pembangunannya untuk mewujudkan visi, misi dan janji politik Jokowi. Lima tahun adalah batas administratif bagi Jokowi untuk mengeksekusi kebijakan sehingga berbuah kesejahteraan rakyat. Agar pemerintahan berjalan dengan baik tentu membutuhkan mitra parlemen di satu sisi dan rakyat yang sejalan dengan pemerintah di sisi lainnya.
Pertanyaannya, pertama seberapa jauh politik balas dendam akan membayangi pemeringtahan Jokowi. Jika KMP terus-menerus melembagakan langgam politik balas dendam ke dalam parlemen, apalagi menjadikan parlemen sebagai alat untuk mengabadikan praktik pemakzulan presiden sebagaimana pernah terjadi pada era pemerintahan Gus Dur, maka tujuan luhur UUD 45 terancam tidak akan pernah tercapai. Lagi-lagi rakyat akan menjadi tumbal dagelan politik para elite yang hanya sibuk memikirkan kekuasaan. Kedua,seberapa kuat dan strategiskah kekuatan rakyat menjadi pengawal kritis pemerintahan Jokowi sehingga mampu menjadi penyeimbang arogansi politik KMP sekaligus mengantisipasi pemerintahan Jokowi dari jebakan penyimpangan kekuasaan.
Pokok-pokok pikiran serta percikan-percikan pertanyaan di atas perlu kiranya untuk diperdalam sehingga ditemukan hasil analisis geo sosial politik yang memadai bagi rakyat untuk mengawal pemerintahan Jokowi tanpa aksi jagal menjagal kursi presiden. Sebagaimana tradisi yang sudah berjalan, IRE Yogyakarta bermaksud membawa diskursus tersebut ke dalam ruang diskusi publik yang secara rutin diselenggarakan IRE setiap bulannya.
Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini yaitu menyediakan ruang dialog, pertukaran ide, dan gagasan antarelemen masyarakat dalam rangka mendorong perubahan peradaban berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Tujuan Khusus
Tujuan khusus kegiatan ini yaitu:
1. Menemukenali tantangan, dan resiko politik menjelang maupun sepanjang era pemerintahan Jokowi-Kalla;
2. Menemukan posisi dan langkah strategis penguatan partisipasi dan pelibatan civil society dalam rangka mengawal secara kritis terhadap pemerintahan Jokowi serta mengantisipasi menguatnya oligarkhi parlemen.
Keluaran.
Keluaran yang diharapkan lahir dari kegiatan ini yaitu;
1. Peta tantangan dan resiko politik menjelang dan sepanjang era kepemimpinan Jokowi-JK 2014-2019;
2. Ditemukannya posisi dan opsi strategis langkah penguatan partisipasi dan pelibatan kritis civil society dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap menguatnya oligarkhi parlemen.
Nara sumber dalam kegiatan diskusi ini yaitu:
1. Zuly Qodir : Dosen UIN Yogyakarta
2. Tri Wahyu : Aktivis ICM Yogyakarta
3. Borni Kurniawan : Peneliti IRE Yogyakarta
Moderator: Zainal Anwar (Peneliti IRE Yogyakarta)
Waktu dan Tempat
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 23 Oktober 2014
Waktu : 15.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Joglo Winasis IRE Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5 Dusun
Tegalrejo Desa Sariharjo Kec. Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581
Peserta
Kegiatan ini akan mengundang kurang lebih 75 orang perwakilan dari organisasi kemasyarakatan, kalangan akademisi, NGO, perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi relawan dan lain-lain.
Penutup
Demikian kerangka kegiatan ini disampaikan. Semoga memberikan informasi tentang kegiatan ini secara memadai.